pasang iklan

Simak Tanggapan Senator Filep Atas Pernyataan Mahfud MD

JAGAPAPUA.COM - Kamis, 3 Desember 2020, Menkopolhukam RI, Mahfud MD, mengungkapkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Di sela-sela rencana pemerintah mencari format untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua, Mahfud mengatakan bahwa Pemerintah menyiapkan dana yang sangat besar untuk Papua, namun dikorupsi oleh elite-elite-nya di sana, dan rakyatnya tidak kebagian. Pernyataan ini mengundang tanda tanya besar, siapakah yang dimaksud dengan “elite” di Tanah Papua?

Secara etimologis, kata elite bermakna orang-orang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok; dan juga kelompok kecil orang-orang terpandang atau berderajat tinggi (kaum bangsawan, cendekiawan, dan sebagainya). Dalam nada sarkastis-konotatif, kelompok elit ialah kelompok pejabat, para pembuat kebijakan, para pemimpin. Membaca pernyataan Mahfud di atas, logika sederhana mengarahkan kita pada pemaknaan elite sebagai para pejabat atau pemimpin/pembuat kebijakan di Tanah Papua. Maka pertanyaannya menjadi lebih spesifik, siapakah para pejabat atau pemimpin/pembuat kebijakan di Tanah Papua yang mengkorupsi dana yang diberikan Pemerintah?

Dalam kerangka good governance, prinsip keterbukaan atau transparansi aalah kunci. Transparansi dalam good governance berarti seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi harus bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Informasi-informasi yang disediakan juga harus memadai agar bisa dimengerti dan dipantau oleh pemangku kepentingan ini. Arus informasi juga harus bebas. Keterbukaan atau transparansi ini mencakup seluruh aspek aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, agar pernyataan Mahfud MD di atas tidak dipersepsikan sebagai “melemparkan opini kosong”, maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk membuka data secara transparan mengenai dana yang dikorupsi berikut elite-elite yang dimaksud.

Bahkan bila terdapat bukti yang cukup, Pemerintah dapat juga melaporkan para elite yang melakukan korupsi tersebut.

Selain itu, pernyataan tersebut bila tidak didukung oleh bukti, maka berpotensi melakukan pembunuhan karakter terhadap para pemimpin di Papua. Pembunuhan karakter semacam ini sangat melemahkan niat dan naluri untuk benar-benar membangun Papua. Selanjutnya, agar pernyataan tersebut tidak menjadi bola liar, maka alangkah baiknya bila Pemerintah Daerah di Papua pun mengklarifikasi hal ini ke publik.

Di tengah usaha resolusi konflik di Papua, hendaknya semua pihak termasuk Pemerintah, menahan diri untuk tidak membuat gaduh.

Sebenarnya, resolusi macam apa yang ingin dibangun di Papua? Kita tidak sedang menjadikan Papua sebagai ladang uji coba pembangunan, ataupun sebagai sampel bagi konsep kesejahteraan. Kita tidak sekadar mencari-cari solusi. Bila itu yang dilakukan, maka Pemerintah sesungguhnya gagal menciptakan trust atau kepercayaan, yang dibangun mulai dari para pemimpin politik di Tanah Papua. Kegagalan menciptakan trust ini akan menjadi pekerjaan rumah baru bagi Pemerintah.

Daripada menciptakan kegaduhan, lebih baik melakukan evaluasi yang terbuka dan menyeluruh terhadap semua yang dilakukan Pemerintah terhadap Tanah Papua, mulai dari rencana kebijakan selama ini, sampai pada eksekusi di lapangan. Berani?

Saya ingat satu pepatah, "lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan."

[Dr. Filep Wamafma, SH.,M.Hum, Anggota DPD RI Dapil Papua Barat]

Share This Article

Related Articles

Comments (4)

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

Kaos design