pasang iklan

Kementerian PUPR Akan Bedah Rumah Tak Layak Huni di Papua

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) pada tahun 2021 akan melaksanakan bedah rumah bagi 414 unit Rumah Tak Layak Huni (RTLH) pada Tahap I di Provinsi Papua. Bedah rumah yang merupakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bertujuan untuk untuk mendorong masyarakat rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), membangun rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat.

Menurut Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, pelaksanaan program BSPS akan menjangkau rumah yang termasuk ke dalam kriteria RTLH milik masyarakat di berbagai provinsi di Indonesia.

“Program BSPS ini akan kami salurkan kepada masyarakat yang rumahnya tidak layak huni. Pelaksanaannya pun merata di berbagai provinsi di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke,” terang Khalawi Abdul Hamid melalui siaran pers pada minggu (14/2).

Program BSPS atau bedah rumah akan dilaksanakan di lima kabupaten di Provinsi Papua. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Wilayah Papua I, Faisal Soedarno mengatakan sebanyak kuota 414 unit rumah bagi Papua dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Program BSPS Tahap I yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.

Lebih lanjut, Faisal menjelaskan rincian 414 unit rumah antara lain Kabupaten Keerom 99 unit, Kabupaten Jayawijaya 140 unit, Kabupaten Lanny Jaya 94 unit, Kabupaten Kepulauan Yapen 65 unit dan Kabupaten Jayapura 16 unit. Sedangkan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program di Papua sebesar Rp. 11,97 miliar.

“Total anggaran untuk pelaksanaan program BSPS di Provinsi Papua untuk tahap I sebesar Rp11,97 miliar,” ujar Faisal Soedarno, dilansir dari beritasatu (14/2).

Selain itu, pelaksanaan bedah rumah di Provinsi Papua akan melibatkan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Dengan demikian melalui program tersebut pemerintah dapat memberikan manfaat ganda selain membantu masyarakat memiliki rumah layak huni juga membantu menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.

Menurut Faisal, pihaknya juga akan menugaskan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk membantu membantu masyarakat terutama calon penerima bantuan guna merealisasikan program dengan baik. Berdasar keterangan dari beritasatu (14/2), TFL juga akan membantu penerima bantuan dengan mengevaluasi supplier bahan bangunan yang ditunjuk oleh penerima bantuan apakah sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan persyaratan, mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan dilanjutkan dengan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB), hingga membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD).

“Kami juga akan menerjunkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk mendampingi masyarakat untuk melaksanakan Program BSPS ini di lapangan,” jelas Faisal.

Sementara itu, bagi masyarakat yang menjadi calon penerima bantuan diharapkan dapat berperan aktif dan membantu kebutuhan realisasi program termasuk terkait hal yang bersifat teknis dan administratif. Pemerintah berharap dengan persiapan dan kerja sama baik dari berbagai pihak, pelaksanaan program BSPS dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. [UWR]

Share This Article

Related Articles

Comments (4)

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

Kaos design