pasang iklan

Orang Asli Papua Tidak Ada Masa Depan Hidup dengan Indonesia

WAMENA, JAGAPAPUA.COM - Kebebasan Orang Asli Papua, yang hendak mengeluarkan pendapat selalu dipersulit dan dihalangi di persimpangan jalan.

a. Bagimana realisasi dari Undang-undang Dasar 1945, dan Undang-undang No. 09 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat ?

Kalau ada yang bisa dapat menjelaskan bagian A tolong menjelaskan apakah undang-undang Dasar 1945 berlaku atau memang tidak berlaku ? Menurut  saya menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang tersebut.

Apa bila kalau anda menjelaskan undang-undang tersebut berlaku atau  tidak berlaku di Negara Indonesia  tolong anda dapat menjelaskan secara detail, sehingga kami sebagai Warga Negara Indonesia juga dapat mengetahui dan mengerti dengan penjelasan saudara.

Karena selama ini, sepengetahuan saya Orang-orang Asli Papua yang hendak menyampaikan pendapat selalu dihalangi dan dipersulit di Persimpangan jalan, pada akhitrnya gagal menyampaikan pendapat.

Apakah undang-undang yang dimaksud hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia lain ? Lalu bagi Orang Asli Papua tidak berlaku undang-undang tersebut, sehingga mereka tidak punya hak untuk mengeluarkan pendapat dimuka umum dengan bebas.

Orang-orang Asli Papua bukan bagian dari Bangsa Indonesia yang tidak diatur dan dijamin dalam pasal 28 undang-undang Dasar 1945 ? sehingga mereka tidak diberikan kebebasan mengeluarkan pendapat terkait persoalan yang dihadapi oleh Orang Asli Papua. Sehingga suara dan aspirasi orang-orang asli Papua selalu dipungkamkan oleh Penguasa melalui  TNI/Polri ?

Kira-kira menurut Pemerintah Indonesia dan TNI/POLRI, siapa yang tidak taat pada undang-undang yang dimaksud, apakah orang-orang asli Papua menurut perhitungan saudara ? Sehingga tidak layak mengeluarkan pendapat, sebagai Warga Negara yang telah diatur dalam Undang-undang yang dimaksud.

Menurut pemahaman bodok saya, Orang-orang asli Papua juga adalah bagian dari Bangsa Indonesia, dan hak kontitusi mereka juga telah ditur dalam pasal 28 Undang-undang 1945 dan Undang-undang nomor 09 tahun 1998 sebagai warga Negara. kira-kira siapa yang keliru dan menjadi penghambat Undang-undang 1945 dan Undang-undang No 09 tahun 1998.

Menurut saya Orang-orang asli Papua bukan penghambat, Kontitusi Undang-undang yang dimaksud, mereka hanya mengeluarkan pendapat sesuai dengan kontitusi Undang-undang Negara Republik Indonesia.

b. Orang-orang Asli Papua bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kalau kita membaca dan melihat dalam pasal 28 Undang-undang 1945 dan Undang-undang No 09 Tahun 1998, sangat jelas, setiap warga negara punya hak Asasi untuk mengeluarkan pendapat secara lisan dan tertulis, dan taat pada undang-undang yang dimaksud, namun orang-orang asli Papua selalu dipersulit dan dihadang dipersimpabgan jalan, sehingga tak ada cela sedikitpun untuk mengeluarkang pendapat dengan bebas dan terbuka sebagai warga negara yang sah.

Menurut pandangan saya bahwa kalau orang-orang Asli Papua selalu dipersulit oleh penguasa melalui kekuatan TNI/Polri, sebenarnya terjadi suatu penyangkalan dan pengakuan bahwa orang-orang Asli Papua bukan bagian dari Bangsa Indonesia yang sah, dan tidak diatur dalam kontitusi undang-undang 1945 yang merupakan sebagai landasan hidup dan Dasar Negara Republik Indonesia.

Saya juga sangat bigung, dengan sikap pemerintah yang telah membuat kontitusi Undang-undang, tetapi justru mereka juga yang menjadi penghambat, sehingga realisasi undang-undang tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dengan amanat Undang-undang. Kalau dengan demikian bagi saya jadi pertanyaan  siapakah sebenarnya penghambat undang-undang tersebut.

Kalau memang orang-orang asli Papua tidak termasuk sebagai warga negara dan tidak punya hak mengeluarkan pendapat dimuka umum, diberikanlah kebebasan, agar supaya mereka juga dapat menentukan Nasip sendiri, karena Hak Asasi mereka untuk mengeluarkan pendapat selalu dihalagi dengan kekuatan aparat yang sangat luar biasa.

c. Pemerintah Pusat, Daerah dan aparat selalu hawatir ketika Orang-orang Asli Papua yang hendak mengeluarkan pendapat.

Orang-orang Asli Papua yang hendak mengeluarkan pendapat, selalu di hawatirkan oleh pemerintah Pusat dan Daerah termasuk TNI/Polri, kehawatiran itu ada beberapa hal diantaranya

1. Kentalnya isu Papua merdeka, yang telah sudah berakar dan bertumbuh subur di dalam Negeri dan di Luar Negeri, sehingga kalau orang Papua yang melakukan aksi Demo suaranya akan didengar dimana-mana. Oleh karena itu suara orang-orang asli Papua selalu dipungkamkan dengan cara menghalagi.

Tetapi Pemerintah dan Aparat tidak pernah sadar bahwa, penghalangan yang dilakukan dengan kekuatan aparat TNI/POLRI adalah sangat mempengaruhi di Dunia internasional.

2. Mengelauarkan pendapat adalah Hak Asasi Manusia, namun karena biasanya sering melanggar hak asasi orang lain, artinya bahwa sering terjadi pelanggaran hukum ketika dilakukan aksi sering juga disertai dengan pelemparan batu, membakar rumah-rumah Warga, hingga sampai manusia juga ikut terbakar dalam rumah.

Oleh sebabnya, aparat selalu menjadi penteng untuk mengatasi kehawatiran yang saya jelaskan ke dua nomor di atas sehingga sering digagalkan dipersimpangan jalan. Pada akhirnya terjadi bentrok antara Aparat TNI/POLRI dan masa aksi, akhirnya terjadi baku tidak senang dan saling baku benci antara aparat dan pendemo.

d. Apa saja kekerasan polisi yang muncul selama aksi unjuk rasa untuk bebaskan Viktor Yeimo ?

Aparat kepolisian menggunakan kekuatan berlebihan, menembak dan menghalagi secara langsung ke arah pengunjuk rasa, memukul dan menendang pengunjuk rasa untuk membubarkan aksi.

Bahkan, pada tanggal 16 Agustus 2021, Pimpinan Gereja Ketua Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua Dr. Beny Giay yang mana telah menyurat resmi kepada Polda Papua, untuk melakukan Doa di Kantor DPRD Papua, namum beliau di halangi dipersimpangan jalan oleh aparat kepolisian Polda Papua, dan kemudian terjadi baku aduk mulut sambil dorong mendorong antara Pimpinan Gereja di Tanah Papua dan Polisi di halaman Kantor DPRP Papua di Jayapura.

Selain itu, ada pula laporan penembakan terhadap FERIANUS Asso (Korban Penembakan PORLI di Kabupaten  Yahukimo, pada aksi 16 Agustus 202. Dan kemudian telah menghembuskan Napasnya, di Rumah Sakit Bayangkara di Kota Raja, pada tanggal 22 Agustus 2021.

kekerasan terhadap warga masyarakat berupa penembakan dengan mengunakan alat negara adalah aparat yang tidak profesional dan tindakan yang tidak terukur dan keliru. Mestinya keamanan harus bertindak efektif, proporsional dan profesional.

e. Apakah polisi bisa menggunakan kekerasan ?

Aparat kepolisian harus mengedepankan prinsip nirkekerasan ketika ingin membubarkan masa dan demonstrasi. Pengunaan kekerasan adalah jalan terakhir. Kekerasan dan cedera harus diminimalisir (International Human Rights Standard for Police Officer: A Pocket Book on Human Rights For Police Officer).

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia juga telah secara jelas melarang segala bentuk penyiksaan, termasuk tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat polisi.

Menurut Pasal 8 Perkapolri 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat kepolisian dalam menjalankan tugas harus mematuhi perlindungan HAM, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Untuk itu aparat tidak boleh secara sewenang-wenang menangkap seseorang dan menyiksa tahanan yang terlibat dengan kejahatan.

Bahkan, menurut Pasal 7 Peraturan Kapolri 16/2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, aparat dilarang untuk bersikap arogan dan terpancing oleh massa, melakukan tindak kekerasan di luar prosedur, melakukan pengejaran massa secara perorangan, hingga mengucapkan kata-kata kotor dan memaki pengunjuk rasa.

Selain itu, menurut Pasal 5 Perkapolri 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, tujuan penggunaan kekuatan dalam tindak kepolisian ialah untuk mencegah, menghambat dan menghentikan tindakan yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum. Tidak hanya itu, dalam Pasal 3 Perkapolri 1/2009 juga disebutkan bahwa penggunaan kekuatan haruslah mengedepankan prinsip proporsionalitas, yang berarti penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman dan tingkat kekuatan yang ada.

Sementara menurut Pasal 24 Perkapolri 7/2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, polisi harus menghindari kekerasan, penganiayaan, pelecehan, dan pelanggaran hak asasi manusia ketika sedang mengamankan jalannya aksi.

f. Lalu, apa sebenarnya peran polisi dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi ?

Fungsi aparat kepolisian adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban sosial, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan layanan kepada masyarakat (Pasal 2 dan 13 UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Aparat polisi harus selalu melindungi peserta unjuk rasa yang taat hukum dan tidak melakukan tindak kekerasan (Pasal 26 Perkapolri 7/2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum)

Polisi adalah salah satu aktor utama untuk menjaga ketertiban umum dan menjaga stabilitas negara.

g. Bagaimana dengan akuntabilitas polisi ?

Tugas polisi adalah menjamin dan melindungi masyarakat Indonesia termasuk orang Asli Papua, dan patuh dengan hukum pidana yang berlaku. Siapapun yang melanggar dan menggunakan kekerasan di luar hukum, terlepas dari jabatannya, harus diadili berdasarkan hukum yang berlaku. Segala bentuk pengunaan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus diinvestigasi dengan independen, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan bukti yang cukup, pelaku harus diadili di pengadilan pidana dengan memenuhi standar peradilan yang adil tanpa ditembak mati.

Opini ini ditulis oleh Theo Hesegem, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM se-Dunia)

Share This Article

Related Articles

Comments (1)

  • accouck

    https://buytadalafshop.com/ - Cialis

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery