pasang iklan

Kepala Densus 88 Ungkap Strategi Khusus Tangani KKB di Papua

JAGAPAPUA.COM - Kepala Densus 88 Antiteror Polri Irjen Martinus Hukom mengungkapkan strategi khusus untuk menangani gerakan separatis oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Martinus mengatakan, diperlukan strategi dan pendekatan untuk menangani KKB dimana pelaku tidak hanya berujung mendekam di penjara dan memunculkan dendam maupun ketegangan antara aparat penegak hukum dan KKB yang ditangkap.

"Selama ini kita melakukan penegakan hukum, penangkapan lalu mencari fakta-fakta hukum perbuatan-perbuatan pidananya. Lalu kita membawa mereka ke penjara. Apa yang terjadi, dendam, ketegangan antara yang ditangkap dan yang menangkap," ungkap Martinus dalam diskusi daring yang diadakan oleh Pusat Riset Ilmu Kepolisian Kajian Terorisme, Senin (27/9).

Menurut Jenderal polisi bintang dua itu, pendekatan anti-terorisme dengan merangkul para anggota KKB, melakukan proses deradikalisasi, pendekatan psikologi, budaya, sosial hingga kesejahteraan akan menciptakan kondisi yang lebih baik. Selanjutnya, juga diharapkan akan muncul sindrom Stockholm atau Stockholm Syndrome yaitu gangguan psikologis yang memunculkan rasa kasih sayang terhadap orang yang menangkap, menahan ataupun menyandera orang tersebut.

"Saya menginginkan orang-orang yang ditangkap ini kemudian kita dekati dengan segala pendekatan-pendekatan psikologi, pendekatan budaya, pendekatan sosial, pendekatan kesejahteraan," jelasnya.

Ia menjelaskan, gerakan separatis atau gerakan yang ingin memisahkan diri mulanya adalah gerakan yang perlu dihormati karena memiliki gagasan tertentu. Akan tetapi, gerakan separatis menjadi terorisme saat melakukan kekerasan dan teror terhadap masyarakat sipil hingga memaksakan memisahkan diri kepada pemerintah adalah bentuk terorisme yang dilakukan oleh kelompok separatis.

"Karena separatisme juga bisa bersifat gagasan untuk memisahkan diri. Ketika dia melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang tidak bersalah lalu tujuannya melakukan spread of terror atau memperluas rasa ketakutan itu. Lalu memaksakan kehendak kepada pemerintah, itulah terorisme yang dilakukan oleh separatis," terangnya.

Diketahui penanganan pemerintah terhadap KKB di Papua telah menggunakan Undang-undang nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai landasan hukum. Hal itu dilakukan semenjak pemerintah telah menetapkan KKB sebagai kelompok teroris.

Sementara itu, baku tembak masih terus terjadi antara TNI-Polri dan KKB di Papua. Dalam beberapa waktu terakhir, diantara peristiwa yang terjadi yakni penyerangan di Pos Koramil Kisor, Maybrat, Papua Barat yang menewaskan 4 anggota TNI. Kemudian penyerangan dan pembakaran di Distrik Kiwirok yang menewaskan 1 orang tenaga kesehatan Puskesmas Kiwirok, 1 anggota TNI dan 1 anggota Brimob. (UWR)

Share This Article

Related Articles

Comments (0)

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

Kaos design