pasang iklan

John Gobai: Fraksi ABRI/TNI-POLRI dan Kursi Pengangkatan di Papua

JAGAPAPUA.COM - Ditinjau dari historinya pada jaman orde baru bahwa Fraksi ABRI kemudian berubah menjadi Fraksi TNI/POLRI sebagai stabilisator pembangunan. Fraksi ini dahulu sebagai stabilisator dan dinamisator.

Dalam era Otsus Papua sebagai bentuk  kekhususan bagi Orang Asli Papua dan merupakan bagian dari Afirmative Action diatur adanya dan terdapat Anggota DPRP-DPRPB/DPRK melalui mekanisme pengangkatan.

Ditinjau dari sisi jumlah kursi Pengangkatan pasti mempunyai jumlah kursi banyak.

Kursi Pengangkatan

Sebagai pelaksanaan dari UUD 1945 Pasal 18 B ayat 1 dan UU No 21 tahun 2021 Jo UU No 2 tahun 2021 dan merupakan keistimewaan bagi Papua serta pelaksanaan teori Desentralisasi Asimetris dan kebijakan afirmatif (affirmative action policy), yaitu semacam program khusus yang bertujuan untuk memberikan peluang dan keistimewaan pada para wakil adat Papua yang sebelumnya tidak diuntungkan secara sosio politis dan historis selama orde baru agar para wakil adat Papua menguasai akses sumber daya dan memiliki kemampuan serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses sosial politik di daerah.

Perbandingan Fraksi TNI/POLRI dan kursi pengangkatan

Dulu, Fraksi ABRI yang kemudian dirubah menjadi Fraksi TNI/POLRI yang merupakan anggota yang diangkat sama dengan Kursi Pengangkatan DPRP/DPRPB, bisa mengajukan Pimpinan Dewan dari Pusat sampai kabupaten.

Sekarang Kursi Pengangkatan DPRP/DPRPB tidak ada unsur Pimpinan. Dulu,  Fraksi ABRI yang kemudian dirubah menjadi Fraksi  TNI/POLRI  anggota yg diangkatnya bisa disebut Fraksi walaupun mreka bukan Parpol 14 kursi DPR Papua disebut Poksus.

Dulu Fraksi ABRI kemudian dirubah menjdi Fraksi TNI/POLRI bisa mengajukan Calon Bupati atau Calon Gubernur. Pertanyaan saya dulu TNI/POLRI kira-kira Partai apa? sehingga disebut Fraksi yang artinya konfigurasi Parpol.

Para pembuat regulasi mestinya belajar dari sejarah.

Dalam PP pelaksanaan  UU No 2 tahun 2021 sebagai bentuk  kekhususan bagi Orang Asli Papua dan merupakan bagian dari Afirmative Action. Pengaturannya haruslah mengabaikan pengaturan UU No 23 tahun 2014 dan PP No 12 tahun 2018, sebagai pelaksanaan Asas Lex Specialis Systematic, maka kami usulkan agar dimasukan dalam RPP tentang DPRP/DPRK adalah sebagai berikut:

1. Proses seleksi dilakukan bersamaan dengan tahapan Pemilihan Umum Legislatif.

2. Anggota DPRP/DPRD melalui mekanisme pengangkatan haruslah dapat mengajukan seorang unsur Pimpinan DPRP/DPRD.

3. Membentuk Fraksi.

4. Mempunyai hak yang sama dengan Anggota yang berasal dari Parpol yg diatur dengan peraturan perundang undangan yg bersifat mutatis mutandis

Opini ini ditulis oleh John NR Gobai

Share This Article

Related Articles

Comments (0)

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery