pasang iklan

Soal Deklarasi Paket Pimpinan LaNyalla, Ini Kata Filep Wamafma

JAKARTA, JAGAPAPUA.COMSejumlah Anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029 melakukan deklarasi paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI pada 1 Oktober 2024 mendatang. Deklarasi tersebut mendukung empat orang sebagai pimpinan DPD RI periode 2024-2029, yakni La Nyalla Mattalitti sebagai ketua, kemudian Nono Sampono, Tamsil Linrung dan Elviana masing-masing sebagai wakil ketua.

Acara deklarasi ini dihadiri beberapa tokoh nasional, diantaranya Wakil Presiden ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Mantan Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Mantan Anggota DPD yang kini Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Djan Faridz, dan Mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Sementara, Anggota DPD Dapil Jawa Barat terpilih yang juga komedian Alfiansyah Komeng didapuk menjadi pembawa acara.

Menyikapi adanya deklarasi paket pimpinan DPD RI ini, Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menyampaikan pandangannya.

“Secara pribadi saya ucapkan selamat dan sukses atas deklarasi ini. Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sebagai koreksi, untuk direnungkan dan dievaluasi atas nama DPD RI. Pertama, apakah ada dasar hukum soal sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI Periode 2024-2029? Sepanjang pengetahuan saya, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPD RI, tidak pernah menyebutkan konsep ‘paket’ pimpinan,” ujar Filep dalam keterangannya, Senin (24/6/2024).

Filep menerangkan, konsep paket pemilihan pimpinan DPD RI memang telah diatur dalam rancangan perubahan Tatib yang telah dikerjakan oleh Pansus Tatib maupun Timja Tatib. Akan tetapi, rancangan ini belum dapat dijadikan sebagai dasar hukum melakukan segala aktivitas termasuk deklarasi pimpinan DPD RI dengan sistem paket,” sambungnya.

Tak hanya itu, Filep menekankan perihal keputusan DPD RI khususnya menyangkut mekanisme Pemilihan Pimpinan DPD RI. Ia mengingatkan bahwa Pasal 46 ayat (1) Tatib menegaskan bahwa susunan Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua meliputi Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III yang mencerminkan keseimbangan wilayah dan bersifat kolektif kolegial.

“Kolektif kolegial itu bukan paketan, karena harus memperhatikan keterwakilan wilayah di Pasal 48, ada bakal calon dari sub-sub wilayah diatur dalam Pasal 50, yang mendapatkan minimal dukungan dari 7 anggota yang berasal dari 5 provinsi yang berbeda di sub wilayah tersebut termuat dalam Pasal 51. Meskipun ada perubahan keputusan DPD RI terkait perubahan Tatib, masih ada lagi penerimaan dalam Sidang Paripurna terkait hasil kerja Pansus dan Timja Tatib, baru kemudian disahkan dalam peraturan DPD RI. Pada saat itulah baru secara otomaris pula semua anggota wajib patuh melaksanakannya, termasuk sistem paket. Jadi, memunculkan paket pimpinan dalam deklarasi boleh jadi merupakan penyimpangan hukum Tatib DPD RI yang sudah seharusnya dihargai, dihormati, dan dilaksanakan oleh semua anggota,” kata Filep lagi.

Lebih lanjut, Pimpinan Komite I DPD RI ini menegaskan kembali kedudukan hukum anggota DPD RI  sesuai putusan MK. Ia menyebutkan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 telah menegaskan mengenai dengan status calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang terpilih memang belum melekat pada hak dan kewajiban konstitusional yang berpotensi dapat disalahgunakan oleh calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang bersangkutan.

“Nah, perlu diingat bersama bahwa ada legitimasi secara hukum formal mengenai kedudukan hukum semua anggota DPD, yang didasarkan pada Keputusan KPU tentang calon terpilih, Keppres RI terkait pelantikan. Inilah yang melegitimasi kedudukan hukum serta hak dan kewajiban bagi setiap anggota DPD RI,” tegas Filep lagi.

Di kesempatan yang sama, senator Filep juga menyebutkan indikasi yang merujuk pada adanya pelanggaran etis terkait deklarasi paket pimpinan ini lantaran hingga saat ini belum ada penetapan.

“Dalam teori Etika Kantian, yang dipelopori Immanuel Kant, penekanan sisi etis terletak pada etika yang peduli pada bukan apa yang kita lakukan, melainkan apa yang harus kita lakukan (not about what we do, but what we ought to do). Harus ada hubungan erat antara kepatuhan (dutifulness) dan keinginan luhur (good will). Dalam peristiwa deklarasi ini, tentu dipertanyakan apakah ada kepatuhan terhadap aturan dan apakah benar kepatuhan itu diikuti oleh niat baik atau keinginan yang luhur? Jangan sampai ini mengikuti ambisi saja. Maka menjadi penting di sini dalam Etika Kantian adalah hasil dari suatu keadaan bukanlah tujuan utama, melainkan aturan yang melatar belakangi tindakan adalah hal yang paling penting,” sebutnya.

“Kita semua tahu KPU belum menetapkan calon DPD terpilih, karena masih menindaklanjuti Putusan MK atas PHPU Legislatif kurang lebih ada 44 perkara yang dikabulkan sebagian ataupun sepenuhnya. Oleh sebab itu, saya meminta agar Badan Kehormatan memantau dan memeriksa hal ini, karena boleh jadi ada indikasi pelanggaran etika, terutama jika ada ajakan dari anggota DPD RI kepada calon anggota terpilih DPD RI untuk ikut dalam Deklarasi ini. Harapannya adalah bahwa calon pimpinan DPD RI harus patuh terhadap hukum dan etik, juga sebagai teladan bagi calon-calon anggota DPD RI terpilih, bukan sebaliknya,” pungkas Filep.

Share This Article

Related Articles

Comments (31)

  • Wiziwv

    cheap lasuna without prescription - lasuna usa where can i buy himcolin

  • Enyqse

    order gabapentin 600mg online cheap - buy gabapentin no prescription order azulfidine 500mg pill

  • Jgfoch

    besifloxacin over the counter - carbocysteine canada sildamax cost

  • Fleswp

    buy probenecid pills - carbamazepine 200mg brand order carbamazepine 200mg pills

  • Kjqpdw

    generic celebrex 100mg - indocin 75mg tablet indocin medication

  • Xlkxgu

    mebeverine 135 mg cost - order arcoxia pill pletal 100 mg oral

  • Saul

    This text iis worth everyone's attention. Where can I find ouut more?

  • Dienar

    rumalaya order - rumalaya cheap amitriptyline tablet

  • Yrdkow

    purchase mestinon without prescription - buy generic imuran 50mg imuran 25mg over the counter

  • Zijxxa

    buy generic lioresal over the counter - order lioresal generic purchase feldene sale

  • Eqikns

    buy voveran tablets - buy generic nimotop over the counter buy nimodipine online

  • Mbsvmb

    cyproheptadine 4mg price - purchase tizanidine generic buy tizanidine 2mg generic

  • Dzgobn

    meloxicam price - toradol order toradol 10mg cheap

  • Ufmnvz

    buy cefdinir 300mg generic - cleocin cheap buy clindamycin

  • Kaxyhq

    purchase artane - purchase voltaren gel online buy voltaren gel online cheap

  • Byigxn

    purchase accutane pills - cheap dapsone 100mg deltasone ca

  • Rgtyxw

    brand deltasone 5mg - prednisolone sale purchase zovirax online cheap

  • Mvfwqb

    buy permethrin cream - buy cheap permethrin retin where to buy

  • Makxhe

    betamethasone 20gm creams - monobenzone online buy buy monobenzone cream

  • Bvpqoh

    metronidazole 400mg canada - flagyl 400mg pills buy cenforce 50mg pill

  • Jupmbz

    augmentin 625mg sale - buy augmentin 625mg pill buy synthroid 75mcg generic

  • Lnjlzi

    buy cleocin 300mg for sale - cleocin us indocin 50mg pill

  • Jnqtxk

    buy cozaar 50mg for sale - buy cozaar 25mg pills cheap keflex 500mg

  • Zuhmua

    purchase crotamiton generic - order eurax without prescription generic aczone

  • Vilmzw

    brand provigil 200mg - modafinil 200mg drug purchase meloset pills

  • Zllzkn

    zyban where to buy - ayurslim order shuddha guggulu drug

  • Lheqym

    buy xeloda 500mg online cheap - danocrine price order danocrine without prescription

  • Fdfacb

    order prometrium 200mg online cheap - cheap generic clomiphene cost clomiphene

  • Rxhgym

    oral fosamax 70mg - medroxyprogesterone 10mg generic buy medroxyprogesterone paypal

  • Emtxtt

    buy norethindrone generic - yasmin online buy yasmin where to buy

  • Ribijl

    yasmin online - estrace brand anastrozole 1mg tablet

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery