Soal Deklarasi Paket Pimpinan LaNyalla, Ini Kata Filep Wamafma
- by Redaksi
- Jun 24, 2024 04:00 pm
- 503 views
JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - Sejumlah Anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029 melakukan deklarasi paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI pada 1 Oktober 2024 mendatang. Deklarasi tersebut mendukung empat orang sebagai pimpinan DPD RI periode 2024-2029, yakni La Nyalla Mattalitti sebagai ketua, kemudian Nono Sampono, Tamsil Linrung dan Elviana masing-masing sebagai wakil ketua.
Acara deklarasi ini dihadiri beberapa tokoh nasional, diantaranya Wakil Presiden ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Mantan Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Mantan Anggota DPD yang kini Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Djan Faridz, dan Mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Sementara, Anggota DPD Dapil Jawa Barat terpilih yang juga komedian Alfiansyah Komeng didapuk menjadi pembawa acara.
Menyikapi adanya deklarasi paket pimpinan DPD RI ini, Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menyampaikan pandangannya.
“Secara pribadi saya ucapkan selamat dan sukses atas deklarasi ini. Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sebagai koreksi, untuk direnungkan dan dievaluasi atas nama DPD RI. Pertama, apakah ada dasar hukum soal sistem paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI Periode 2024-2029? Sepanjang pengetahuan saya, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPD RI, tidak pernah menyebutkan konsep ‘paket’ pimpinan,” ujar Filep dalam keterangannya, Senin (24/6/2024).
Filep menerangkan, konsep paket pemilihan pimpinan DPD RI memang telah diatur dalam rancangan perubahan Tatib yang telah dikerjakan oleh Pansus Tatib maupun Timja Tatib. Akan tetapi, rancangan ini belum dapat dijadikan sebagai dasar hukum melakukan segala aktivitas termasuk deklarasi pimpinan DPD RI dengan sistem paket,” sambungnya.
Tak hanya itu, Filep menekankan perihal keputusan DPD RI khususnya menyangkut mekanisme Pemilihan Pimpinan DPD RI. Ia mengingatkan bahwa Pasal 46 ayat (1) Tatib menegaskan bahwa susunan Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua meliputi Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III yang mencerminkan keseimbangan wilayah dan bersifat kolektif kolegial.
“Kolektif kolegial itu bukan paketan, karena harus memperhatikan keterwakilan wilayah di Pasal 48, ada bakal calon dari sub-sub wilayah diatur dalam Pasal 50, yang mendapatkan minimal dukungan dari 7 anggota yang berasal dari 5 provinsi yang berbeda di sub wilayah tersebut termuat dalam Pasal 51. Meskipun ada perubahan keputusan DPD RI terkait perubahan Tatib, masih ada lagi penerimaan dalam Sidang Paripurna terkait hasil kerja Pansus dan Timja Tatib, baru kemudian disahkan dalam peraturan DPD RI. Pada saat itulah baru secara otomaris pula semua anggota wajib patuh melaksanakannya, termasuk sistem paket. Jadi, memunculkan paket pimpinan dalam deklarasi boleh jadi merupakan penyimpangan hukum Tatib DPD RI yang sudah seharusnya dihargai, dihormati, dan dilaksanakan oleh semua anggota,” kata Filep lagi.
Lebih lanjut, Pimpinan Komite I DPD RI ini menegaskan kembali kedudukan hukum anggota DPD RI sesuai putusan MK. Ia menyebutkan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 telah menegaskan mengenai dengan status calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang terpilih memang belum melekat pada hak dan kewajiban konstitusional yang berpotensi dapat disalahgunakan oleh calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang bersangkutan.
“Nah, perlu diingat bersama bahwa ada legitimasi secara hukum formal mengenai kedudukan hukum semua anggota DPD, yang didasarkan pada Keputusan KPU tentang calon terpilih, Keppres RI terkait pelantikan. Inilah yang melegitimasi kedudukan hukum serta hak dan kewajiban bagi setiap anggota DPD RI,” tegas Filep lagi.
Di kesempatan yang sama, senator Filep juga menyebutkan indikasi yang merujuk pada adanya pelanggaran etis terkait deklarasi paket pimpinan ini lantaran hingga saat ini belum ada penetapan.
“Dalam teori Etika Kantian, yang dipelopori Immanuel Kant, penekanan sisi etis terletak pada etika yang peduli pada bukan apa yang kita lakukan, melainkan apa yang harus kita lakukan (not about what we do, but what we ought to do). Harus ada hubungan erat antara kepatuhan (dutifulness) dan keinginan luhur (good will). Dalam peristiwa deklarasi ini, tentu dipertanyakan apakah ada kepatuhan terhadap aturan dan apakah benar kepatuhan itu diikuti oleh niat baik atau keinginan yang luhur? Jangan sampai ini mengikuti ambisi saja. Maka menjadi penting di sini dalam Etika Kantian adalah hasil dari suatu keadaan bukanlah tujuan utama, melainkan aturan yang melatar belakangi tindakan adalah hal yang paling penting,” sebutnya.
“Kita semua tahu KPU belum menetapkan calon DPD terpilih, karena masih menindaklanjuti Putusan MK atas PHPU Legislatif kurang lebih ada 44 perkara yang dikabulkan sebagian ataupun sepenuhnya. Oleh sebab itu, saya meminta agar Badan Kehormatan memantau dan memeriksa hal ini, karena boleh jadi ada indikasi pelanggaran etika, terutama jika ada ajakan dari anggota DPD RI kepada calon anggota terpilih DPD RI untuk ikut dalam Deklarasi ini. Harapannya adalah bahwa calon pimpinan DPD RI harus patuh terhadap hukum dan etik, juga sebagai teladan bagi calon-calon anggota DPD RI terpilih, bukan sebaliknya,” pungkas Filep.
Related Articles
Comments (31)
-
Wiziwv
cheap lasuna without prescription - lasuna usa where can i buy himcolin
-
Enyqse
order gabapentin 600mg online cheap - buy gabapentin no prescription order azulfidine 500mg pill
-
Jgfoch
besifloxacin over the counter - carbocysteine canada sildamax cost
-
Fleswp
buy probenecid pills - carbamazepine 200mg brand order carbamazepine 200mg pills
-
Kjqpdw
generic celebrex 100mg - indocin 75mg tablet indocin medication
-
Xlkxgu
mebeverine 135 mg cost - order arcoxia pill pletal 100 mg oral
-
Saul
This text iis worth everyone's attention. Where can I find ouut more?
-
Dienar
rumalaya order - rumalaya cheap amitriptyline tablet
-
Yrdkow
purchase mestinon without prescription - buy generic imuran 50mg imuran 25mg over the counter
-
Zijxxa
buy generic lioresal over the counter - order lioresal generic purchase feldene sale
-
Eqikns
buy voveran tablets - buy generic nimotop over the counter buy nimodipine online
-
Mbsvmb
cyproheptadine 4mg price - purchase tizanidine generic buy tizanidine 2mg generic
-
Dzgobn
meloxicam price - toradol order toradol 10mg cheap
-
Ufmnvz
buy cefdinir 300mg generic - cleocin cheap buy clindamycin
-
Kaxyhq
purchase artane - purchase voltaren gel online buy voltaren gel online cheap
-
Byigxn
purchase accutane pills - cheap dapsone 100mg deltasone ca
-
Rgtyxw
brand deltasone 5mg - prednisolone sale purchase zovirax online cheap
-
Mvfwqb
buy permethrin cream - buy cheap permethrin retin where to buy
-
Makxhe
betamethasone 20gm creams - monobenzone online buy buy monobenzone cream
-
Bvpqoh
metronidazole 400mg canada - flagyl 400mg pills buy cenforce 50mg pill
-
Jupmbz
augmentin 625mg sale - buy augmentin 625mg pill buy synthroid 75mcg generic
-
Lnjlzi
buy cleocin 300mg for sale - cleocin us indocin 50mg pill
-
Jnqtxk
buy cozaar 50mg for sale - buy cozaar 25mg pills cheap keflex 500mg
-
Zuhmua
purchase crotamiton generic - order eurax without prescription generic aczone
-
Vilmzw
brand provigil 200mg - modafinil 200mg drug purchase meloset pills
-
Zllzkn
zyban where to buy - ayurslim order shuddha guggulu drug
-
Lheqym
buy xeloda 500mg online cheap - danocrine price order danocrine without prescription
-
Fdfacb
order prometrium 200mg online cheap - cheap generic clomiphene cost clomiphene
-
Rxhgym
oral fosamax 70mg - medroxyprogesterone 10mg generic buy medroxyprogesterone paypal
-
Emtxtt
buy norethindrone generic - yasmin online buy yasmin where to buy
-
Ribijl
yasmin online - estrace brand anastrozole 1mg tablet
Share This Article