Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAGAPAPUA.COM - Isu kesetaraan gender dalam politik telah lama menarik perhatian masyarakat dunia selama beberapa dekade terakhir. Hambatan yang mengiringi persoalan keterwakilan perempuan dalam parlemen antara lain mengenai stereotip gender, perilaku tradisional dan juga hambatan ekonomi untuk perempuan mendapat kedudukan setara dengan laki-laki di dalam parlemen. Di Indonesia kebijakan keterwakilan perempuan telah diberlakukan melalui UU No. 2 Tahun 2008 yang mengharuskan partai politik menyertakan kuota 30% perempuan dalam pendirian dan kepengurusan hingga di tingkat pusat.

Kawasan Pasifik adalah kawasan yang memiliki representasi perempuan paling rendah dalam politik di dunia. Negara-negara di Pasifik seperti Papua Nugini (PNG) dan Vanuatu sama sekali tidak memiliki keterwakilan perempuan di parlemen. Para aktor politik di Pasifik memahami persoalan rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen tersebut. Oleh karena itu, negara-negara tersebut berupaya merancang berbagai kebijakan untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan dengan menerapkan kuota khusus.

Kampanye kuota gender secara masif dijalankan meskipun pada faktanya mendapat banyak respon dan reaksi berupa tekanan dan dilema yang belum juga selesai. Beberapa pihak menganggap bahwa kebijakan ini disinyalir memilki intervensi politik dan kepentingan merujuk beberapa langkah yang dinilai kontroversial. Sehingga langkah-langkah baru mulai diambil terkait dengan kampanye kuota gender di negara bagian dan wilayah Pulau Pasifik antara lain Bougainville, Kaledonia Baru, Wallis dan Futuna, PNG dan Samoa.

Banyak pihak terdampak akibat langkah kampanye kuota gender ini. Hal itu dilihat dari pendapat dan sikap Kepulauan Pasifik tentang masalah dan perdebatan yang muncul saat pengenalan kuota gender di negara-negara tersebut. Kerryn Baker (2019) melalui bukunya yang berjudul Pacific women in politics: Gender quota campaigns in the Pacific Islands menyoroti beberapa isu perdebatan penting terkait kampanye kuota perempuan dalam parlemen. Isu tersebut antara lain: (1) Pentingnya memiliki jaring pengaman legislatif apabila anggota parlemen perempuan tidak dipilih secara langsung. (2) Perhatian khusus terhadap pemesanan jumlah kursi parlemen untuk perempuan. (3) Kesetaraan hukum dan kampanye untuk menguatkan kesetaraan gender di parlemen.

Perjuangan kesetaraan gender di Kepulauan Pasifik hari ini mulai menuai keberhasilan. Republik Vanuatu yang akhirnya adalah negara yang dianggap mengalami keberhasilan awal terwujudnya keterwakilan perempuan di dalam parlemen. Keberhasilan ini dianggap sebagai hasil dari kampanye dan petisi jejak pendapat diantara masyarakat Vanuatu. Peristiwa The Vot Woman 2020 juga disinyalir memiliki andil besar dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dan keberhasilan perjuangan kuota di tingkat sub-nasional di negara itu dan juga telah memiliki pengaruh berarti di tingkat nasional.

Menurut Braker, hal yang lebih krusial dikaji lebih dalam adalah memahami bagaimana dan mengapa kuota gender diadopsi di negara-negara Pasifik, mengingat kebijakan kuota gender telah diberlakukan di Papua Nugini namun telah menuai kegagalan dengan tidak ada satupun perempuan yang terpilih. Akan tetapi aktor politik di Papua Nugini berpendapat bahwa inisiatif ini setidaknya telah memberikan edukasi dan kesadaran publik tentang pentingnya keterwakilan perempuan di dalam politik dan penting untuk mngevaluasi kegagalan yang terjadi sebelumnya. (UWR)

Share This Article

Komite III DPD RI Studi Referensi ke Belanja Soal Jaminan Sosial

Jul 04, 2025 02:00 pm
0 comments

Presiden Prabowo Hadiri KTT ke-2 ASEAN-GCC

May 28, 2025 02:00 pm
2 comments

Temukan Kasus PMI Non Prosedural di Istanbul, DPD RI Dorong Evaluasi Sistem Pekerja Migran. [Foto: ist]

Temui Kasus Non Prosedural, DPD RI Dorong Evaluasi Sistem PMI

May 15, 2025 08:00 pm
0 comments

Senator Filep Jadi Pembicara Utama pada Konferensi Internasional ADRI di Thailand, Sabtu (22/2/2025).

Filep Beri Keynote Speech Konferensi Internasional di Bangkok

Feb 22, 2025 06:00 pm
13 comments

Badan Pengkajian MPR RI Bertemu Ketua MK Bulgaria. [Foto: MPR RI]

Badan Pengkajian MPR RI Adakan Studi Referensi ke MK Bulgaria

May 01, 2024 10:00 am
112 comments

Isu Papua Tak Lagi Disinggung di Sidang PBB, Ini Kata Kemlu

Sep 29, 2023 06:00 pm
47 comments

Comments (4)

Liwmmy May 05, 2021 11:45 pm

price of ivermectin - stromectol tab stromectol uk
Gnfycn Jun 07, 2021 09:20 pm

canadian drugs - online prescription cvs pharmacy
Yrbvfx Jun 24, 2021 09:09 pm

vardenafil 40 mg - buy viagra cialis or vardenafil brand vardenafil vs generic
hotshot bald cop Feb 14, 2022 08:39 pm

Highly descriptive article, I loved that a lot. Will there be a part 2?