pasang iklan

LSM Minta Kejati Periksa Dugaan Penyelewengan Dana Otsus di Biak

BIAK, JAGAPAPUA.COM - Pegiat antikorupsi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kampak Papua, Pemantau Keuangan Negara (PKN) dan Forum Peduli Kawasa Biak (FPKB) mewakili masyarakat Kabupaten Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada Kejati Papua, Kasi Intel dan Adpidsus yang telah menyikapi masalah dugaan penyalahgunaan APBD di kabupaten Biak Numfor.

Hal itu terbukti dengan adanya surat pemanggilan dari Kejati Papua terhadap Pemda Biak Numfor terkait adanya dugaan penyalahgunaan APBD yang bersumber dari DAK, DAU dan Dana Otsus serta pendapatan lainnya pada tahun 2016-2020 pada pemerintahan kabupaten Biak Numfor tanggal 16 september 2021 lalu.

Sekjen LSM Kampak Papua, Johan Rumkorem meminta Kejati Papua lebih serius dan transparan dalam menangani kasus-kasus korupsi di tanah Papua, terlebih kasus penyalahgunaan dana yang bersumber dari dana Otsus di kabupaten Biak Numfor.

“Ya, kami minta Kejati Papua segera periksa masalah dana Otsus di kabupaten Biak Numfor tahun 2016/2018. Karena ada dugaan penyalahgunaan dana otsus,” jelas Johan Rumkorem saat di wawancarai, jumat (24/9).

Johan mengatakan bahwa regulasi dan peruntukan Dana Otsus dan DAK sudah sangat jelas. Sehingga tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan lain. Namun pada kenyataannya, hasil investigasi LSM menemukan dana Otsus justru digunakan untuk kegiatan lain yang bukan peruntukan Otsus.

“Contohnya seperti dana prospek, seharusnya digunakan untuk kegiatan pembangunan di kampung. Tetapi fakta di lapangan dana prospek dicairkan dan sudah direalisasikan untuk pembayaran kegiatan-kegiatan di instansi lain dan itu bukan kegiatan-kegiatan prospek. Ketidakstabilan keuangan daerah menyebabkan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti dana Otsus, DAK, DAU ini bermasalah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jangan heran apabila asumsi yang berkembang menyebutkan bahwa dana Otsus tak dirasakan oleh rakyat dan banyak demonstrasi yang menolak keberadaan Otsus di Papua.

“Yang hancurkan masyarakat Papua itu pejabat Papua, orang Papua sendiri. Uang sudah ada, tidak pakai bangun kabupaten, tidak pakai lihat masyarakat, namun disalahgunakan untuk kepentingan sendiri. Herannya dana Otsus kok bisa ada utang? Dana otsus, DAK regulasinya jelas, uang datang langsung kegiatan jalan. Tapi kok bisa jadi utang? Ini kan aneh,” ujarnya geram.

Johan mengatakan, ia bersama para pegiat antikorupsi, forum peduli kawasa Biak dan PKN berharap Kejati Papua serius menyikapi masalah di kabupaten Biak Numfor terlebih khusus masalah dana Otsus. Ia minta Kejati Papua segera periksa semua SKPD, Bendahara hingga Bupati sebagai pejabat pengelola anggaran.

“Karena mereka yang mempunyai kewenangan bisa memerintahkan SKPD periksa semua. Panggil dan periksa semua. Ini harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya. (LR)

Share This Article

Related Articles

Comments (0)

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

Kaos design