pasang iklan
HEADLINE NEWS

Pemkab Sorsel Serahkan SK Pengakuan Hak Masyarakat Adat

SORSEL, JAGAPAPUA.COM - Sebanyak tujuh kelompok marga, sub suku dan persekutuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya menerima Surat Keputusan (SK) Bupati Sorong Selatan tentang Pengakuan Perlindungan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat.

Penyerahaan SK penetapan pengakuan hak masyarakat adat dilakukan bersamaan dengan peluncuran dan peresmian Sekretariat Panitia Masyarakat Hukum Adat Sorong Selatan, berlokasi di Kampung Ani Sesna, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Diketahui terdapat 42 kelompok sub suku dan ratusan marga dari masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan yang didaftarkan dan diakui keberadaanya melalui Perda 3/2022.

“Saya mewakili bupati menyerahkan surat keputusan bupati Sorong Selatan tentang pengakuan perlindungan dan penghormatan hak masyarakat hukum adat dan wilayah adat pada hari ini secara resmi,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Dance Nauw, dikutip Kamis (18/7/2024).

Keputusan ini pertama kali diputuskan dan ditetapkan oleh Bupati Sorong Selatan. Pada Juni 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Sorong Selatan.

Di Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, masyarakat empat subsuku di daerah itu menerima pengakuan hak pengelolaan hutan di wilayah adat mereka seluas 40,282 hektar. Hal ini menjadi salah satu poin realisasi usai Pemkab Sorsel mengeluarkan surat keputusan bupati bagi empat subsuku ini.

Penerbitan SK Bupati tersebut diapresiasi oleh pemimpin masyarakat adat sub suku Afsya, Yulian Kareth. Menurutnya, surat keputusan ini dapat memberikan kekuatan dalam mengelola dan mengamankan tanah dan hutan adat.

Pasalnya, pada Juni 2023, Sub Suku Afsya yang berdiam di Kampung Bariat dan Konda, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, menyampaikan surat permohonan penetapan pengakuan hak masyarakat adat kepada Wakil Bupati Sorong Selatan dan Panitia Masyarakat Hukum Adat, serta dokumen persyaratan pengakuan hak masyarakat adat dan wilayah adat, antara lain sejarah keberadaan masyarakat adat dan penguasaan wilayah adat disertai lampiran peta wilayah adat, peraturan dan hukum adat, harta dan benda adat, dan sebagainya.

Selain pengakuan melalui adanya SK ini, diharapkan negara harus menjamin masyarakat adat akan tetap aman dan hidup berdaulat di atas tanah adat. Tak hanya itu, kesempatan ini memberikan jembatan baru bagi perjuangan masyarakat adat Afsya untuk mengamankan, mempertahankan dan mendapatkan kembali hak atas tanah dan hutan adat, yang menjadi sasaran investasi industri minyak kelapa sawit dan bisnis karbon yang baru. (UWR)

Share This Article

Related Articles

Sambut Natal 2025, Masyarakat Kampung Maimare Bangun Pondok Natal
Sambut Natal 2025, Masyarakat Maimare Bangun Pondok Natal
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
Soroti MBG di Papua Barat, Senator Filep Beri Sejumlah Catatan
Wujudkan Hilirisasi Migas, Pemerintah Tekan Impor Senilai USD1,4 Miliar.
Wujudkan Hilirisasi Migas, Pemerintah Tekan Impor USD1,4 M
Ilustrasi pemeriksaan kesehatan. [Foto: Thinkstock]
Kemenkes Pastikan Stok Obat Kusta di Papua Barat Aman
Senator Filep saat kunker di Distrik Roon, Teluk Wondama pada 11 Agustus 2025.
Kunker di Wondama, Filep Dorong KMP Berdayakan Masyarakat Roon
Senator Filep Wamafma Salurkan Beasiswa PIP untuk 194 Siswa di Wapramasi. [Foto: KlikPapua]
Senator Filep Salurkan Beasiswa PIP untuk 194 Siswa di Wapramasi

Comments (63)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 14.985.055

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2025 | jagapapua.com | page rendered in 3.7921 seconds