Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAGAPAPUA.COM - Dalam rangka memperingati hari HAM sedunia, sekaligus menanggapi situasi terkini kondisi sosial dan politik di tanah Papua, pastor katolik se tanah Papua menyampaikan “Seruan Moral Demi Keadilan dan Kebenaran” pada Kamis, 10 Desember 2020.

Tema seruan tersebut adalah “Kekerasan Melahirkan Masalah Baru, Dialog dan Rekonsiliasi Cara Bermartabat Menyelesaikan Konflik di Tanah Papua”.

Dalam penyampaiannya, Pastor John menyebut bahwa akhir-akhir ini sering terjadi suasana yang meresahkan dan menggelisahkan masyarakat. Perubahan tersebut adalah perubahan yang mengganggu landasan biblis injili ekaristi. Atas dasar itulah menurutnya, pihaknya perlu menanggapi dan mengeluarkan beberapa seruan. Berikut seruan yang disampaikan;

Ditujukan kepada kedua kubu yang bertikai, yakni kubu TNI/POLRI dan kubu TPNPB/OPM, kami memohon agar kedua pihak yang adalah manusia bermartabat, segera hentikan kekerasan bersenjata dan membuka ruang hati untuk berunding dalam dialog bermartabat yang dapat dimediasi oleh negara atau kelompok netral dan independen. Sebab kekerasan tidak pernah akan menyelesaikan masalah di tanah Papua, malahan akan menambah sejuta kesengsaraan dan masalah baru. Kekerasan akan melahirkan dendam dan kekerasan baru yang membunuh kehidupan. Sadarlah bahwa keselamatan nyawa manusia tidak berada di ujung laras senjata.
Ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai panglima tertinggi, supaya segera menggelar pertemuan dengan Kapolri dan panglima TNI untuk mengevaluasi dampak dari penambahan pasukan ke tanah Papua dan secepatnya menarik kembali semua pasukan non organik gabungan TNI/POLRI dari seluruh tanah Papua.
Ditujukan kepada Majelis Rakyat Papua dan DPRP Papua dan Papua Barat supaya Segera menetapkan regulasi-regulasi yang lebih memihak kepada Orang Asli Papua. Menurut kami, perumusan regulasi-regulasi yang kontekstual dan bernilai keberpihakan adalah langkah yang sangat bermartabat dalam menghargai dan menyelamatkan Orang Asli Papua yang sedang menuju ke ambang kepunahan.
Ditujukan kepada bapak Gubernur Papua, bapak Lukas enembe, kami mendukung pernyataan administrator Diosesan keuskupan Timika, Pastor Marthen Kuayo terrtanggal 11 Oktober 2020, yang meminta agar bapak gubernur mencabut rekomendasi IUP blok Wabu di intan jaya jika benar bapak gubernur Papua yang merekomendasikannya. Sebab blok wabu merupakan penyebab konflik, pengungsian masyarakat lokal dan korban jiwa.
Ditujukan kepada ketua Konferensi Wali Gereja (KWI) bapak Iganasius Cardinal Suharyo dan segenap anggota KWI. Kami para pastor ingin bertanya, mengapa bapak-bapak pimpinan gereja katolik Indonesia tidak membahas secara holistik, serius, dan tuntas, mengenai konflik terlama di tanah Papua dalam rapat tahunan KWI. Ada apa dengan tanah Papua ini. Sekali lagi, kami berharap, merindukan dan memohon agar bapak Cardinal dan para uskup se Indonesia. Jangan tinggal diam atau seakan-akan tidak mau tahu dengan kondisi terlukanya rasa kemanusiaan umat Tuhan di tanah Papua, terutama ras Melanesia yang sedang menuju kepunahan. Kami merasa heran dan sekaligus tersisih karena mendengar bahwa KWI begitu cepat menyatakan sikap dan ungkapan duka cita terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi di Lewonu, Lembantongoa, Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi tengah. Dengan duka dan kecemasan serta terbunuhnya manusia Papua terasa luput dari perhatian, perlindungan dan bela rasa KWI.
Ditujukan kepada konferensi Episkopal Papua yang terdiri dari empat uskup dan 1 administrator Diodesan juga sekaligus kepada para pimpinan ordo dan terekat yang berkarya di seluruh tanah Papua. Kami para imam se Papua merindukan sikap yang tegas dan penuh keberpihakan kepada manusia Papua dan semua orang lain yang ada di tanah Papua ini. Mereka yang terbunuh dan sedang terluka nuraninya. Kami merindukan seorang gembala yang berada di tempat yang paling depan untuk bertindak menyelamatkan umat Tuhan seperti yang telah ditunjukkan oleh almarhum uskup Herman Muningho dan almarhum John Philip Saklil, mereka telah mengangkat realita penderitaan hidup umat Tuhan di tanah Papua ini, tetapi kini terasa seakan semangat perjuangan mereka hilang terkubur bersama jasad mereka yang kaku didalam liang lahat. Dimana suara para pemimpin kami saat ini untuk menyikapi tragedi kemanusiaan di bumi cendrawasih ini.
Ditujukan kepada pemerintah Indonesia dan para investor, camkanlah bahwa tanah Papua bukan tanah kosong dan tak bertuan. Pemilik tanah papua adalah Orang Asli Papua yang juga sekaligus adalah ahli warisnya. Tanah ini sudah dibagi secara jelas kepada pemiliknya. Yakni 7 wilayah adat masing-masing La Pago, Meepago, Saereri, Domberai, Bomberai, Anim Ha dan Mamta.
Ditujukan kepada kelompok rawan pemicu konflik horizontal, kelompok nusantara, kelompok KNPB, barisan merah putih, bintan kejora, pro NKRI, dan pro Papua merdeka diseluruh tanah Papua. Kita semua adalah insan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang adil dan beradab. Marilah kita menyelesaikan semua masalah di tanah Papua dengan cara-cara yang bermartabat. Camkanlah bahwa ada perbedaan ideologi dan pendapat, tetapi baiklah kita duduk bersama dalam suasana saling menghargai dan menghormati untuk mencari solusi yang tepat demi ketentraman dan kedamaian di tanah Papua ini.
Ditujukan kepada para pemimpin pemerintah daerah di seluruh tanah Papua dan Papua Barat, gubernur, walikota dan bupati. Kami sangat mendukung dan mendoakan saudara dalam memimpin pemerintahan di tanah Papua ini. Saudara adalah titipan tuhan untuk memimpin semua manusia, warga masyarkat di tanah Papua agar hidup berdampingan secara damai, adil dan sejahtera. Lihatlah dengan dengan mata iman semua realita diatas tanah ini. Pimpinlah negeri ini secara independen dan mandiri, berdasarkan nurani yang tulus, tanpa cacat intervensi dan intimidasi dari siapapun, yang akan merusakkan kestabilan, ketentraman, kedamaian dan keadilan di atas wilayah pemerintahan yang saudara pimpin.
Ditujukan kepada para pengambil kebijakan migrasi. Kepada pemerintah pusat dan daerah kami berharap sambil mengingat apa yang telah dikatakan diatas bahwa tanah Papua bukanlah tanah kosong dan tak bertuan. Karena itu, mesti ada kebijakan yang jelas mengenai migrasi. Entah ada upaya pembatasan atau malah dihentikan arus migrasi yang selama ini terjadi secara terstruktur maupun tidak terstruktur ke tanah Papua. Upaya ini harus dibuat untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi relasi yang semakin renggang dan tegang antara pendatang dan orang asli Papua. Sekaligus meminimalisir gesekan-gesekan sosial yang berakibat pada tertekan dan tersingkirnya Orang Asli Papua diatas tanah leluhurnya sendiri.

Akhirnya kami 147 pastor se tanah Papua sepakat dan dengan tegas menawarkan suatu pendekatan yaitu dialog. Pendekatan inilah yang menjadi kebijakan baru dan bermartabat untuk membangun tanah Papua yang stabil, adil dan damai serta sejahtera. Sekaligus dengan tegas kami menolak dan mengutuk tindakan kekerasan diseluruh tanah Papua, tutup pastor John. [KR]