pasang iklan
HEADLINE NEWS

Simak 7 Rekomendasi Tim Investigasi Nduga ke Presiden

JAGAPAPUA.COM - Salah satu anggota tim investigasi kasus Nduga, Theo Hesegem meminta agar Presiden RI segera menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di kabupaten Nduga yang terjadi sejak awal Desember 2018. Ia menyebut bahwa negara belum mengambil langkah kongkrit meski laporan terkait kasus Nduga telah sampai kepada pemerintah.

“Laporan kasus Nduga sudah disampaikan kepada petinggi negara di Jakarta dan daerah, termasuk Komnas HAM RI dan Komnas Perwakilan Papua. Namun sampai sekarang kita belum ketahui realisasinya dari pengambil kebijakan,” ungkap Theo.

Menurut Theo, langkah kongkrit pemerintah sangat diharapkan karena korban semakin bertambah, terutama bagi mereka yang terus mengungsi hingga mengalami sakit dan meninggal dunia.

Masyarakat terdampak juga belum merasakan kemanan karena kasus-kasus penangkapan masih terjadi. Baru-baru ini kata Theo, terjadi penghilangan paksa terhadap Tapania dan Anle karena dituduh sebagai anggota TPNPB. Ia berharap anggota TNI bekerja dengan kemanusiaan karena menurutnya masyarakat sipil lah yang menjadi korban selama ini.

Berikut tujuh rekomendasi dari Tim Investigasi Kasus Nduga:

1. Kami minta kepada Presiden Joko Widodo sebagai panglima tertinggi untuk segera mempertanggungjawabkan upaya penghilangan paksa yang dilakukan oleh aparat TNI terhadap Tepania Wasiangge dan Anle Gwijangge yang adalah aparat kampung Kiyabikma, distrik Mbulmu Yalma, kabupaten Nduga.

2. Kami minta Presiden Joko Widodo untuk segera menarik pasukan non organik dari Tanah Papua, khususnya di kabupaten Nduga.

3. Kami minta kepada Presiden Joko Widodo segera mengadili pelaku upaya penghilangan paksa atas nama Letda Inf Anggis, Letda Inf Andreas Siregar, dan Serka Heru Handoko sesuai hukum yang berlaku.

4. Kami keluarga korban minta kepada Presiden RI untuk mengizinkan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan pemantauan situasi Hak Asasi Manusia di kabupaten Nduga dan Papua umumnya.

5. Kami keluarga minta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengizinkan wartawan internasional untuk meliput situasi Hak Asasi Manusia di kabupaten Nduga dan Papua umumnya.

6. Apabila beberapa poin di atas tidak terpenuhi, maka kami masyarakat Nduga minta perlindungan suaka kemanusiaan.

7. Kami mendesak kepada Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan pemantauan dan investigasi kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di kabupaten Nduga.

Share This Article

Related Articles

Senator Filep Wamafma
Dr. Filep: Kopermas Harus Jadi Tameng untuk Kepentingan Rakyat
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum
Filep Minta Presiden Perhatikan Nasib Pengungsi Korban Konflik
Anggota DPD RI Papua Barat, Dr. Filep Wamafma
Di Paripurna, Filep Minta Agar Dana Otsus Tak Kena Efisiensi
Ilustrasi Dokumen. [Foto: pixabay]
Soal KKP Papua Disebut Ancaman Baru Hingga Wacana Revisi UU HAM
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
DPD Dan DAP Desak Penyelesaian Hukum Tambang Nikel Raja Ampat
Senator Filep saat aksi bersih-bersih sampah di Teluk Sawaibu, Manokwari, Papua Barat.
Filep Wamafma Dukung Pemda Manokwari Bentuk Perda Sampah

Comments (1493)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.697.577

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.4056 seconds