Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM - Perwakilan pemuda dan mahasiswa Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat menggelar demonstrasi damai ke kantor Gubernur Papua Barat. Mereka meminta agar infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak parah di daerah mereka dapat segera diperbaiki.

Aksi demonstrasi damai berlangsung di Kantor Gubernur pada Rabu (17/2) sekitar pukul 10.00 WIT. Para pemuda dan mahasiswa datang dengan membawa pamflet dan spanduk untuk menyampaikan tuntutan kepada Pemprov Papua Barat agar turun dan melihat kondisi jalan di Sorong Selatan yang sudah rusak parah.

Para pendemo mengklaim bahwa selama 5 tahun lamanya jalan disana tidak mendapat perhatian oleh pemprov Papua Barat. Dalam orasinya Bleskadit menegaskan kepada Gubernur agar dapat memperhatikan pembangunan jalan dan jembatan di Sorong Selatan.

"Kami datang kesini atas dasar keluhan masyarakat tentang kerusakan jalan dan jembatan. Jadi disini ada foto-foto yang baru kami ambil tanggal 10 Februari 2021. Dimana kami ingin tunjukkan kepada pemerintah agar jangan menutup mata dan telinga” ucap Koordinator demonstrasi, Nomensen Bleskadit.

Menurut Bleskadit, Gubernur Mandacan sering berkunjung ke Sorong Selatan dan sudah melihat sendiri kondisi jalan disana. Kemudian ia mempertanyakan menapa Gubernur tidak segera memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (PUPR) Provinsi Papua Barat untuk memperbaiki kerusakan jalan disana.

Menurutnya, berdasarkan visi misi Gubernur Papua Barat pada poin ketiga menyebutkan bahwa pemerintah membangun infrastruktur dasar. Akan tetapi kenyataan di lapangan hari ini masyarakat menangis karena jalan tidak diperhatikan dengan baik.

Orator demo lainnya, Yonadap Samory juga mempertanyakan kinerja Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Barat, Herry Saflembolo yang merupakan anak asli Sorong Selatan. Akan tetapi ia terkesan tidak peduli dengan pembangunan infrastruktur disana.

“Jalan dari perbatasan Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan mulai dari distrik Klamit sampai Distrik Teminabuan sudah seperti kolam ikan dan kolam renang, sebaliknya jalan Distrik Saifi juga sama. Jalan di Sorsel itu sudah seperti diskotik, maka kami datang kesini untuk menuntut agar segera perbaiki kondisi jalan disana” tegas Samory.

Sementara itu, penanggung jawab demonstrasi tersebut, Timotius Daud Yelimolo turut menyampaikan agar tata kelola anggaran untuk kepentingan publik juga diperhatikan pemerintah.

“Kami datang kesini untuk mempertahankan kebijakan pembangunan Bapak Gubernur dan Wakil gubernur Papua barat terpilih sesuai visi misi yang disusun dalam RPJMD Papua Barat selama 5 tahun berjalan sejak 2017-2022” tanya Yelimolo.

Sorong Selatan sendiri, kata dia, dimekarkan sejak 2005 dengan visi misi kesejahteraan masyarakat namun faktanya kebobrokan politik anggaran telah mengorbankan masyarakat kecil. Terbukti hampir 10 tahun Infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Sorong Selatan hampir 80% tidak diperhatikan.

Diapun menanyakan, apakah Sorsel itu anak tiri di Papua Barat. Menurutnya lagi bahwa ketika RPJMD mandek, itu pertanda bahwa OPD terkait tidak mampu menyusun Renja dan Renstra sebagai eksekutor dari dokumen RPJMD. Telah terbukti hampir 2 tahun, Kepala Dinas PUPR Papua Barat dinilai gagal dalam menyusun Renja dan Renstra dengan menetapkan skala prioritas bidang infrastruktur.

“Hal ini membuat pemuda dan mahasiswa hari ini mendatangi Kantor Gubernur. Padahal pernyataan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani pada tanggal 26 Januari 2021 lalu menyatakan bahwa dana SILPA otsus selama 7 tahun terakhir mencapai Rp.257,2 miliar per tahun dan DTI sebesar Rp.109,1 miliar” sebut Yelimolo.

Lanjut dia, pada tahun 2019 terdapat sisah dana otsus mencapai Rp.370,7 miliar. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah belum mampu membuat perencanaan program dengan target sasaran yang tepat yang mengakibatkan ketimpangan di bidang infrastruktur dan sektor lainnya.

Katanya dia, segala program telah diatur dan dirancang dalam Rapat Penyusunan RPJMD Papua Barat untuk 5 tahun sejak 2017-2022 sesuai Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang disingkronkan dengan program NAWACITA Jokowi yang termuat dalam lembaran RPJMD.

“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia” tegas Yelimolo.

Kedatangan para pendemo diterima oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Roberth Rumbekwan. Akan tetapi pada saat yang bersamaan Gubernur Papua Barat diketahui sedang membuka kegiatan Pesparawi di Aula Unipa di Amban Manokwari. Selanjutnya gubernur menghadiri pembahasan APBD 2021.

“Bapak Gubernur berjanji akan menerima mahasiswa Sorsel pada tanggal 18 Februari untuk menerima aspirasi dari mahasiswa dan pemuda” kata Rumbekwan.

Rumbekwan mengapresiasi kedatangan massa demonstrasi yang taat protokol kesehatan juga membawa aspirasi masyarakat untuk mengingatkan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Setelah puas dengan pernyataan staf ahli, masa membubarkan diri sekitar pukul 13.00 WIT di halaman Kantor Gubernur Papua Barat. (WRP)