Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAGAPAPUA.COM - Senator Papua Barat, Filep Wamafma menyampaikan bahwa TNI maupun Polri perlu membentuk tim khusus untuk mengusut kasus transaksi senpi ilegal yang dilakukan oleh oknum Polri. Menurut Filep Wamafma, kasus tersebut bukan kasus yang pertama kali terjadi sehingga pemerintah perlu menelusuri motif dan akar dari persoalan tersebut.

“Bila perlu Kapolri atau Panglima TNI membentuk tim khusus dalam rangka menelusuri tentang kasus-kasus seperti ini. Karena kasus ini bukanlah sesuatu yang baru atau pertama kali terjadi tetapi sudah berulang-ulang terjadi,” ujar Filep Wamafma dalam wawancara bersama RRI pada Rabu (24/2).

Filep Wamafma berharap Polri dapat mengungkap motif di balik transaksi senpi ilegal tersebut. Menurutnya, selain adanya keterkaitan transaksi tersebut dilakukan dengan KKB juga terdapat kebiasaan penggunaan senpi sebagai alat pembayaran mas kawin di beberapa daerah di Papua Barat seperti Kabupaten Pegaf (Pegunungan Arfak) dan Kabupaten Teluk Bintuni. Hal tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut agar persoalan dapat dikaji secara mendalam dan komprehensif.

“Saya juga ingin menyampaikan untuk tidak serta merta menjastifikasi bawah senpi ilegal dijual ke KKP atau TPN-OPM. Di daerah Papua Barat belum ditemukan secara langsung ada kelompok TPN-OPM atau KKB. Di Papua dan Papua Barat khususnya di daerah pegunungan Arfak dan Teluk Bintuni terdapat kebiasaan bahwa senjata itu juga digunakan sebagai alat pembayaran mas kawin. Sehingga hal ini yang harus ditelusuri jangan sampai aktivitas jual beli senjata itu dipergunakan dalam rangka untuk pembayaran mas kawin di daerah Pegunungan Arfak maupun di Kabupaten Teluk Bintuni,” ujar Filep

Selain itu, Filep menyampaikan bahwa dengan terungkapnya kasus tersebut telah membuktikan bahwa terjadinya tindak pidana di Papua salah satunya juga disebabkan oleh adanya keterlibatan oknum Polri. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat tugas Polri adalah sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat untuk mewujudkan kondisi di Tanah Papua yang aman dan damai. Ia berharap Polri dapat mengambil tindakan tegas dalam rangka penegakan hukum di bumi Cenderawasih itu.

“Semakin jelas bahwa salah satu penyebab juga terjadinya tindak pidana di Papua karena adanya keterlibatan oknum Polri. Sehingga bagaimana kita akan mengharapkan Papua aman dan damai sementara di balik itu ada oknum anggota TNI/Polri yang memanfaatkan situasi Papua sebagai tempat untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, Polri maupun TNI harus mengambil sikap tegas,” terang Filep Wamafma.

Pada kasus transaksi senpi ilegal tersebut, Filep Wamafma juga menyoroti keterkaitannya dengan sistem keamanan teritorial di wilayah Papua. Menurutnya pemerintah perlu meningkatkan sistem keamanan yang dibangun terutama di wilayah pelabuhan agar tidak terdapat celah yang terbuka dan mendukung terjadinya transaksi barang maupun senjata ilegal ke wilayah Papua.

“Kita melihat bahwa sistem pengamanan teritorial antar pelabuhan itu memang tidak safety. Sehingga mudah sekali barang-barang baik alat maupun senjata didistribusikan ke Papua. Artinya bahwa kita juga turut mempertanyakan bagaimana pemerintah telah melakukan sejumlah kebijakan untuk pengawasan keamanan, namun kemudian di tingkat bawah petugas keamanan tidak melaksanakannya,” tutur Senator Papua Barat sekaligus Ketua STIH Manokwari tersebut. (UWR)