pasang iklan
HEADLINE NEWS

Waka DPD RI Dukung Senator Filep Tolak Izin Miras di Papua

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin mendukung dan memperkuat penolakan senator Filep Wamafma terhadap perizinan miras di Papua. Menurutnya, penolakan senator Filep telah mewakili kehendak masyarakat dan didukung dengan berbagai data yang menunjukkan bahwa miras berkontribusi besar terhadap tingginya kriminalitas di Tanah Papua.

Sejalan dengan Filep Wamafma, Sultan B. Najamudin menilai selain kebijakan Presiden Jokowi terkait perizinan investasi miras di Papua bertentangan dengan kehendak dan peraturan daerah, perizinan investasi miras juga dapat ditinjau dari sisi pembangunan ekonomi di 4 daerah yang ditentukan dan potensi keberpihakan keuntungan yang diperoleh oleh pihak tertentu.

Sultan B. Najamudin menilai ada kemungkinan potensi keuntungan terbesar akan diperoleh oleh pihak pengusaha maupun investor. Sedangkan rakyat Papua justru hanya menjadi pangsa pasar potensial bagi industri miras.

"Ketika investasi miras ini berjalan, saya curiga bahwa yang akan mendapatkan keuntungan paling besar bukan rakyat, justru pihak pengusaha atau investor. Dan sektor bisnis miras ini hanya menjadikan rakyat di tanah Papua bersama daerah lainnya tersebut hanya sebagai pasar potensial bagi perdagangan industri miras," terangnya melalui keterangan resminya pada Senin (1/3).

Lebih lanjut, Najamudin memandang kebijakan terkait izin miras tidak berdampak positif bagi masyarakat dari berbagai bidang baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Sebaliknya, ia tidak menginginkan keberadaan perpres Joko Widodo justru menjadi alat legalitas industri miras untuk menjual produk miras kepada masyarakat.

"Kita memahami dalil pemerintah tentang kebiasaan masyarakat terhadap minuman keras yang (diklaim) telah menjadi nilai kearifan lokal masyarakat di Papua, Bali, NTT dan Sulut. Tapi kita juga wajib bertanya serta mengukur secara objektif bahwa investasi ini lebih banyak memberi keuntungan kepada pihak investor atau masyarakat disana?," tegas Najamudin.

Najamudin meyakini bahwa Presiden Joko Widodo memiliki maksud yang baik terhadap keputusan yang diambilnya. Ia berharap Presiden Joko Widodo bersedia mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut terlebih dengan banyaknya penolakan dari masyarakat yang berdasarkan pada kehendak dan kebaikan bersama.

“Saya yakin Bapak Presiden memiliki tujuan yang baik dari setiap kebijakan yang ada. Hanya saja mungkin beliau membutuhkan sudut pandang lain terhadap persoalan ini dari kita semua. Dan saya lebih yakin pula bahwa pemerintah akan sangat bijak serta berpihak pada kepentingan kolektif masyarakat dalam menanggapi polemik terhadap regulasi tersebut,” pungkasnya. (UWR)

Share This Article

Related Articles

Senator Filep Wamafma
Dr. Filep: Kopermas Harus Jadi Tameng untuk Kepentingan Rakyat
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum
Filep Minta Presiden Perhatikan Nasib Pengungsi Korban Konflik
Anggota DPD RI Papua Barat, Dr. Filep Wamafma
Di Paripurna, Filep Minta Agar Dana Otsus Tak Kena Efisiensi
Ilustrasi Dokumen. [Foto: pixabay]
Soal KKP Papua Disebut Ancaman Baru Hingga Wacana Revisi UU HAM
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
DPD Dan DAP Desak Penyelesaian Hukum Tambang Nikel Raja Ampat
Senator Filep saat aksi bersih-bersih sampah di Teluk Sawaibu, Manokwari, Papua Barat.
Filep Wamafma Dukung Pemda Manokwari Bentuk Perda Sampah

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.697.462

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.1013 seconds