pasang iklan
HEADLINE NEWS

Kongres PBB, Menko Mahfud Ajak Tangani Kejahatan Perikanan

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - Menteri Koordinator Bidang plolitik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengajak negara-negara anggota PBB untuk bekerja sama menangani persoalan kejahatan perikanan. Menurutnya, terdapat keterkaitan yang erat antara kejahatan perikanan dengan kejahatan lintas negara lainnya.

Menko Mahfud menyerukan negara-negara anggota PBB perlu secara serius melakukan langkah penegakan hukum yang tegas untuk menangani kejahatan perikanan tersebut. Hal tersebut ia sampaikan pada Kongres PBB ke 14 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana atau The 14th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice yang berlangsung di Kyoto, Jepang.

“Perlu adanya perhatian serius negara-negara PBB untuk mengatasi masalah kejahatan perikanan tersebut. Negara-negara PBB perlu menerapkan langkah penegakan hukum yang tegas termasuk di Indonesia, karena terdapat keterkaitan erat antara kejahatan perikanan dengan kejahatan lintas negara lainnya, seperti penyelundupan manusia, perdagangan orang dan perdagangan narkoba,” terang Mahfud dalam siaran pers pada Minggu (7/3/2021).

Mantan Ketua MK tersebut juga menyampaikan bahwa penegakan hukum berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 terutama pada tujuan ke-16. Dan sebaliknya, pencapaian SDGs juga akan mendukung adanya penegakan hukum terutama terhadap pencegahan dan penanggulangan kejahatan lintas negara. Tujuan ke-16 tersebut adalah mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat.

“Pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum saling berkaitan dan memperkuat satu sama lainnya,” jelas Mahfud.

Mahfud menekankan tercapainya poin tujuan kedua yaitu 16.2 untuk mengakhiri tindak kekerasan terhadap anak. Lebih lanjut, untuk memenuhi tujuan tersebut, Indonesia mengusulkan adanya pembentukan norma dan standar internasional. Standar tersebut berfokus kepada tiga aspek antara lain pencegahan, rehabilitasi dan reintegrasi dengan menjunjung tinggi hak-hak anak.

Menko Mahfud mengikuti kongres PBB tersebut secara virtual dari Jakarta. Kongres PBB tersebut diselenggarakan secara hybrid di Kyoto Jepang yang dimulai pada 7 hingga 12 Maret 2021. Acara tersebut dihadiri oleh 82 pejabat tingkat menteri dan pejabat tingkat tinggi lainnya. Selain itu, Menteri Hukum da HAM, Yassona H. Laoly dan Kepala BNPT, Boy Rafli Amar juga menjadi pembicara dalam Kongres tersebut.

Diketahui Menko Mahfud MD memimpin delegasi RI dengan beberapa anggota diantaranya Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepala BNPT. Selain itu, juga termasuk beberapa delegasi dari Kemenko Polhukam, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, BNPT, Polri, BNN, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, KBRI Tokyo dan KBRI/PTRI Wina. (UWR)

Share This Article

Related Articles

Senator Filep Wamafma
Dr. Filep: Kopermas Harus Jadi Tameng untuk Kepentingan Rakyat
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum
Filep Minta Presiden Perhatikan Nasib Pengungsi Korban Konflik
Anggota DPD RI Papua Barat, Dr. Filep Wamafma
Di Paripurna, Filep Minta Agar Dana Otsus Tak Kena Efisiensi
Ilustrasi Dokumen. [Foto: pixabay]
Soal KKP Papua Disebut Ancaman Baru Hingga Wacana Revisi UU HAM
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
DPD Dan DAP Desak Penyelesaian Hukum Tambang Nikel Raja Ampat
Senator Filep saat aksi bersih-bersih sampah di Teluk Sawaibu, Manokwari, Papua Barat.
Filep Wamafma Dukung Pemda Manokwari Bentuk Perda Sampah

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.702.128

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.8720 seconds