Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

MELANESIA, JAGAPAPUA.COM - Sejumlah mahasiswi di Kota Ternate, Maluku Utara yang tergabung dalam Komite Setara Bergerak mengelar aksi unjuk rasa di area pasar Gamalama, Kecamatan Ternate Selatan, Senin (8/3/2021). Dalam aksinya mereka membawa beberapa spanduk salah satunya bertuliskan, “sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS)”.

Salah satu orator, Maruf dalam orasinya mengatakan, Indonesia sebagai sebuah negara yang terintegrasi secara global dengan kapitalisme, harus masuk dalam jurang krisis ekonomi, akibat dari krisis dalam tubuh kapitalisme. Selain krisis ekonomi Indonesia harus berhadapan dengan krisis kesehatan (Covid 19).

Menurutnya, dalam kondisi demikian pemerintahan Jokow-Ma'ruf justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan anti rakyat. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 merupakan bukti pemerintah lebih memilih berpihak pada para pengusaha. Pemerintah semakin memasifkan penindasan terhadap kelas buruh, kaum tani, masyarakat adat, kaum miskin kota, kaum muda dan perempuan.

"Darurat kekerasan seksual di Indonesia setiap tahun semakin meningkat. Catahu (Catatan Tahunan, red) Komnas Perempuan mendata ada 431.471 kasus sepanjang 2020 lebih tinggi di banding 2019," lantang Maruf dalam aksinya.

Menurutnya, kekerasan seksual itu terjadi mulai dari ranah privat sampai ranah publik. Maluku Utara dari hasil penelusuran Komite Setara Beregerak sepanjang tahun 2020 ada sekitar 65 kasus kekerasan seksual. Tetapi RUU-PKS tidak pernah disahkan oleh pemerintah/DPR. Kata Ma’ruf, hal ini menunjukan bahwa negara tidak memiliki niat untuk melindungi rakyat khusunya perempuan miskin.

Apa yang dilakukan oleh negara lewat tangan-tangan oligarki hanyalah untuk memperkaya serta menyejahterakan segilintir orang seperti elit-elit politik, pengusaha, partai-partai politik busuk, serta elit-elit lokal dan militer.

"Negara saat ini hanya menjadi mesin untuk menindas," katanya.

Selain itu, ia menambahkan, Maluku Utara sebagai daerah yang kaya sumber-sumber produksi kini harus berhadapan dengan 313 IUP. Tentu akan semakin merusak ekosistem alam, hutan, laut, serta ekologi, dengan begitu maka perempuan petani, masyarakat adat akan terganggu kesehatan reproduksi.

"Buruh-buruh perempuan juga akan semakin masif karena mengalami penindasan seperti tidak ada jaminan cuti haid, cuti melahirkan karena Omnibus Law Cipta Kerja telah memangkas seluruh regulasi tersebut," cetusnya.

Ia melanjutkan, pelayanan kesehatan yang setiap tahun mengalami kenaikan biaya juga akan membuat semakin menurunkan kesehatan perempuan. Angka kematian ibu dan anak juga semakin meningkat. Kemudian dengan mahalnya biaya Pendidikan akan lebih banyak lagi kelas buru petani, masyakat adat, kaum miskin kota, kaum muda dan perempuan tidak bisa mengakses pendidikan.

“Oleh karena itu kelas buruh, petani, masyarakat adat, kaum miskin kota, kaum muda dan perempuan tidak dapat lagi menaruh harapan pada pemerintah, DPR, elit-elit politik, menteri-menteri, Partai Politik busuk, Gubernur, Bupati dan sejenisnya. Karena mereka merupakan perpanjangan tangan dari sistem kapitalisme/orang-orang kaya/oligarki,” ujarnya.

Menurutnya RUU PKS sangat dibutuhkan oleh seluruh rakyat tertindas Indonesia. Ia menambahkan hanya dengan persatuan kelas buruh, kaum tani, masyarakat adat, kaum miskin kota, kaum muda dan perempuan RUU PKS bisa disahkan.

"Mari sambut Hari Perempuan Sedunia dengan pembebasan seluruh rakyat tertindas dan pembebasan perempuan," terangnya.

Untuk itu, masa aksi yang tergabung dalam Komite Setara Bergerak menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Lawan Kekerasan Berbasis Gender

2. Lawan Penindasan dan Rebut Kembali Hak Asasi Perempuan

3. Adili Aktivis Cabul

4. Berikan Hak Maternitas Buruh

5. Sah-lnn RUU Pekerja Rumah Tangga

6. Stop Perusakan Ekologi

7. Stop Kriminalisasi Buruh

8. Stop Rasisme dan Lawan Meliterisme

9. Stop Kriminalisasi Jurnalis

10. Cabut UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja