Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM - Sekretariat Nasional-Forum Independen Indonesia untuk Transformasi Anggaran (Seknas-Fitra) melalui Budget Resource Center (BRC-Mansinam) Papua Barat atau pusat pengetahuan anggaran terus melakukan upaya kerjasama dengan berbagai pihak. Kerja sama tersebut baik dengan pemerintah maupun lembaga-lembaga independen demi mewujudkan pembangunan yang adil dan merata bagi masyarakat.

Sebagai bentuk tanggung jawab publik, BRC-Mansinam melakukan audiensi bersama Perwakilan Ombudsman Papua Barat. Dalam pertemuan itu berbagi isu-isu penting seputar kebijakkan anggaran publik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang selama ini belum berjalan secara maksimal telah dibahas.

Pertemuan yang berlangsung pada Senin, (8/3/2021) tersebut berjalan dengan baik dan menghasilkan beberapa solusi strategis untuk digenjot bersama. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat, Ir.Musa Y Sombuk, M.Si., MAAPD menyambut baik kedatangan BRC-Mansinam.

“Kami menyambut baik kedatangan kawan-kawan BRC-Mansinam di kantor kami,” kata Sombuk.

Dalam kesempatan itu, Sombuk memaparkan bahwa dalam kurung waktu hampir 20 tahun ini, banyak ketimpangan dan kesenjangan sosial yang terjadi di tanah Papua. Terlebih setelah diberlakukannya kebijakan otsus, tentus saja anggarannya begitu besar, namun asas manfaatnya belum sepenuhnya dirasahkan oleh masyarakat.

“Mau bicara soal pembangunan, kebijakan, perencanaan, sampai pelaksanaan pun ujung-ujungnya adalah anggaran, maka sangat penting pertemuan hari ini untuk melihat bagaimana siklus anggaran publik berjalan dengan baik atau tidak. Jika belum, apa yang harus dilakukan” tegas Sombuk.

Sementara, Koordinator BRC-Mansinam, Metuzalak Awom, SH menyampaikan terima kasih kepada Perwakilan Ombudsman Papua Barat yang sudah menyambut baik kedatangan Tim BRC-Mansinam untuk saling bertukar informasi.

“kami berharap usai pertemuan ini, tim kami mempresentasikan beberapa data. Dengan harapan ada tanggapan baik dari Ombudsman untuk meningkatkan pengawasan kebijakan anggaran publik,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Tim BRC-Mansinam memaparkan beberapa data hasil analisis yang mencakup beberapa sektor yang masih jauh dari belanja langsung untuk kebutuhan masyarakat. Pihaknya menemukan adanya selisih anggaran dari total program dan kegiatan yang ditemukan dalam analisis tersebut. BRC juga dalam upaya mengakses dokumen publik, namun hingga saat ini tidak direspon. Bahkan dokumen anggaran publik yang dianalisis tersebut didapatkan dari Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Sombuk secara spontan menegaskan bahwa dalam waktu dekat akan menyurati pihak terkait untuk mengakses dokumen anggaran publik, dan juga Ombudsman RI perwakilan Papua Barat akan menggandeng BRC-Mansinam dan beberapa NGO lainnya untuk menggelar kegiatan dan pembentukan forum kerjasama dalam mengawal kebijakan publik.

Komisioner Ombudsman Papua Barat, Yunus Kaipman, S.Ik mengatakan, mekanisme perundangan telah menempatkan di posisi non-litigasi. Oleh karena itu, pihaknya tetap bekerja independen dan professional.

“Jadi diharapkan kepada kawan-kawan BRC-Mansinam, maupun masyarakat umum bahwa jika ada kendala dalam mengakses informasi publik segera melapor ke Ombudsman, karena kami akan bertindak sesuai pengaduan berdasarkan SOP,” sebut Kaipman. (WRP)