Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM - Aparat keamanan baik Polda Papua Barat maupun Polres Manokwari diminta melakukan patroli rutin di jam tertentu yang dianggap rawan. Hal tersebut mengingat situasi keamanan pasca insiden penikaman yang dilakukan oknum pelaku berinsial AAUZ (22 tahun) terhadap dua korban, yaitu Daud Wambrauw dan Hugo Saiduy merupakan luka mendalam kepada orang asli Papua, terutama bagi keluarga korban.

Kejadian itu harus menjadi perhatihan serius bagi aparat keamanan. Terlihat bahwa pengendalian keamanan oleh aparat keamanan di masa covid-19 ini belum maksimal. Sebab, aktivitas di luar rumah masih terabaikan dan banyak yang melanggar batasan berkerumun.

Senator DPD Republik Indonesia asal Papua Barat, Filep Wamafma mengatakan apabila aparat keamanan menertibkan aktivitas, maka secara tidak langsung masyarakat akan tertib. Bahkan fasilitas keamanan banyak tersebar di wilayah Manokwari, baik itu pos keamanan sudah ada tetapi tidak dimanfaatkan untuk menjaga aktivitas keramaian.

“Kita lihat aparat keamanan mulai lengah di saat jam tertentu, sebab saat jam tertentu yang rawan tidak terlihat polisi melakukan patroli, meskipun ada patroli tetapi ketika ada perintah atasan, maka saya sarankan agar jajaran kepolisian perlu evaluasi sistem keamanan di Manokwari secara khusus,” ungkap Filep kepada jagapapua.com, Rabu (24/3).

Menurut Wamafma, sistem pengendalian penduduk di daerah Manokwari sudah tidak terkendali. Sehingga penduduk dari luar Papua secara leluasa masuk tanpa terdata dan tertata secara baik. Pendataan yang dimaksud adalah di tingkat kabupaten, distrik, kelurahan hingga RT/RW.

Dampak dari lepas kontrol penduduk di lingkungan mengakibatkan masalah sosial. Oleh karena itu, perlu juga ada evaluasi pendataan penduduk yang datang ke daerah Manokwari.

“Jadi jangan heran dan kaget karena jumlah penduduk semakin banyak masuk sehingga kejadian naas yang menimpa dua pemuda Papua menjadi korban membuktikan bahwa keamanan belum terjamin bagi masyarakat,” jelas Wamafma.

Untuk itu menurutnya perlu ada evaluasi sistem pengamanan di daerah Manokwari secara khusus untuk menekan kasus kriminalitas. Salah satu yang harus diperhatikan bahwa minuman keras juga memicu kriminalitas, maka hal tersebut harus ditekan oleh aparat penegak hukum.

Senator Papua Barat ini menegaskan bahwa jumlah penduduk semakin banyak dan mudah mendapat KTP disebabkan adanya praktek pembuatan KTP secara illegal. Oleh karena itu, diharapkan untuk penegakan hukum dan pihak kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Manokwari untuk memastikan pembuatan KTP illegal tidak lagi terjadi.

Manurut Filep, dua korban anak muda Papua yang sudah menjadi korban tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi aparat keamanan untuk lebih meningkatkan penegakan hukum di tengah masyarakat. Selanjutnya bagi pelaku yang sudah terbukti melakukan penikaman hingga menewaskan dua anak muda Papua harus dihukum seberat-beratnya tanpa memberi pengampunan. Dengan demikian dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pelajaran bagi berbagai pihak.

“Pelaku yang sudah tertangkap harus dihukum berat sesuai perbuatannya. Kemudian kalau ada pelaku lain yang terlibat dalam insiden naas ini harus diusut sampai tuntas dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka ke hadapan hukum,” tegas Filep

Menurut pria asal Biak ini bahwa pemicu kasus penikaman tersebut adalah dari minuman keras. Oleh karena itu, perlu ada tindakan tegas bukan saja dari aparat kepolisian, tetapi peran pemerintah daerah dan DPRD untuk segera melakukan penertiban dan pemusnahan miras di daerah Manokwari. (WRP)