pasang iklan
HEADLINE NEWS

Mahfud MD: Kerumunan Pasca Penjemputan HRS Bukan Diskresi

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahmud MD menjawab tudingan HRS tentang keterlibatan dirinya dalam kasus kerumunan yang menjerat eks Petinggi FPI tersebut. Melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu (27/3), Mahfud menjelaskan bahwa adanya kerumunan pasca penjemputan HRS yang dikawal polisi bukanlah diskresi pemerintah melalui Kemenko Polhukam.

Ia menegaskan bahwa kerumunan pasca penjemputan HRS adalah pelanggaran hukum. Mahfud MD juga mengunggah video dirinya yaitu rilis resmi Menko Polhukam yang menyebutkan bahwa kepulangan HRS merupakan hak warga negara yang harus dilindungi. Ia kemudian menjelaskan kronologi dan pandangan hukum terkait penjemputan HRS yang merupakan diskresi pemerintah dan pasca penjemputan yang merupakan pelanggaran hukum.

“Ini rilis Menko Polhukam 9/10/20. Diskresi Pemerintah: 1. HRS boleh pulang dan boleh dijemput; 2. Patuhi protokol kesehatan; 3. Dikawal dan diantar oleh Polisi sampai ke kediaman. Jadi kerumunan setelah diantar ke Petamburan bukan lagi diskresi tapi pelanggaran hukum,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa kepulangan HRS adalah diskresi pemerintah yang diizinkan dan dikawal polisi secara resmi. Akan tetapi terkait undangan kerumunan pasca tiba diantar ke Petamburan bukan lagi diskresi pemerintah.

“Dari video tersebut jelas, waktu itu pulangnya HRS memang diizinkan dan dikawal secara resmi sebagai diskresi pemerintah via Polhukam smpai ke Petamburan. Undangan kerumunan setelah diantar ke Petamburan yang terjadi malam harinya, besuk-besuknya lagi, dan di tempat-tempat lain tentu sudah bukan diskresi Pemerintah,” ujarnya.

Mahfud MD, sebagai pakar hukum tata negara juga menjelaskan ketentuan hukum tentang diskresi yang merupakan hukum administrasi dan bukan hukum pidana. Sehingga ia menekankan tudingan penjemputan di Bandara merupakan kesalahan Menko Polhukam.

Jadi alibinya salah jika bilang penjemputan dan kerumunan di bandara adalah kesalahan Menko Polhukam karena memberi izin pulang dan menjemput. Penjemputan dan pengantaran itu adalah diskresi dalam hukum administrasi bukan hukum pidana. Maka dakwaan pidananya adalah kerumunan yang dimobilisasi setelah itu,” tegasnya. (UWR)

Share This Article

Related Articles

Senator Filep Wamafma
Dr. Filep: Kopermas Harus Jadi Tameng untuk Kepentingan Rakyat
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum
Filep Minta Presiden Perhatikan Nasib Pengungsi Korban Konflik
Anggota DPD RI Papua Barat, Dr. Filep Wamafma
Di Paripurna, Filep Minta Agar Dana Otsus Tak Kena Efisiensi
Ilustrasi Dokumen. [Foto: pixabay]
Soal KKP Papua Disebut Ancaman Baru Hingga Wacana Revisi UU HAM
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH, MHum.
DPD Dan DAP Desak Penyelesaian Hukum Tambang Nikel Raja Ampat
Senator Filep saat aksi bersih-bersih sampah di Teluk Sawaibu, Manokwari, Papua Barat.
Filep Wamafma Dukung Pemda Manokwari Bentuk Perda Sampah

Comments (1)

  • Edwardseple

    cost of viagra https://viagrabng.com/# viagra amazon

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.700.856

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.7947 seconds