pasang iklan

3 LSM Desak Kejagung Ambil Alih Dugaan Penyalahgunaan APBD Biak

BIAK, JAGAPAPUA.COM - Tiga LSM di Papua yakni LSM Kampak Papua, PKN dan FPKB secara tegas meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) segera mengambil alih kasus dugaan penyalahgunaan APBD Biak tahun 2016/2020.

Tak hanya itu, Johan Rumkorem selaku Sekjen LSM Kampak Papua juga mengatakan penanganan kasus korupsi di Kejati Papua tidak serius, lamban dan diduga ada kesepakatan-kesepakatan tertentu yang menghambat penanganan kasus.

“Kami lihat Kejati Papua ini tidak serius. Diduga ada deal-deal yang menyebabkan laporan dugaan penyalahgunaan APBD Biak tahun 2016/2020 yang dilaporkan masyarakat dan sejak  bulan april 2020 lalu diperiksa hingga sekarang tak kunjung membuahkan hasil, sehingga kami meminta Kejagung harus segera periksa Kejati Papua,” desak Johan Rumkorem saat diwawancarai di kediamannya, Minggu (10/10).

Johan menambahkan, LSM Kampak Papua menyoroti sejumlah kasus yang hingga kini tidak selesai, seperti kasus gratifikasi Waropen, kasus Dinas Pendidikan Dan Arsip Daerah Provinsi Papua, kasus Dana Desa Kabupaten Puncak Jaya. Menurutnya kasus-kasus tersebut ‘tenggelam’ dan menyisakan sejumlah ‘tanda tanya’ di tengah masyarakat.

“Untuk itu kami khawatir kasus APBD Biak juga akan bernasib sama. Berdasarkan pengalaman tersebut kami minta Kejagung ambil alih kasus APBD Biak dan segera periksa Kejati Papua,” tegasnya.

Johan mengatakan ada beberapa hal yang sangat disayangkan dimana hingga saat ini pihak pelapor belum mendapatkan informasi terkait pemeriksaan APBD Biak. Menurutnya, pihak pelapor seharusnya sudah mendapatkan informasi perkembangan penanganan kasus 7 hari setelah pemeriksaan sebagaimana SOP yang berlaku.

“Namun jika yang terjadi seperti ini, patut dipertanyakan. Ada apa?” ujarnya.

Kemudian, sesuai surat perintah Operasi Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua nomor: SP. OPS-10/R.1/DEK.3/03/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang adanya dugaan penyalahgunaan APBD yang bersumber pada dana DAK, DAU, dan Dana Otsus serta pendapatan lainnya tahun 2016/2020 pada pemerintahan kabupaten Biak Numfor, berdasarkan surat tersebut pejabat berwenang diminta untuk memberikan keterangan dan juga membawa beberapa dokumen, antara lain:

1. Dokumen pengajuan dan bukti realisasi penerimaan atau pencairan ( rekening koran) pinjaman daerah di Bank papua tahun 2017 sebesar Rp 100 Milyar.

2. Dokumen penggunaan pinjaman daerah dari bank papua tahun 2017 senilai Rp 100 Milyar.

3. Dokumen pengajuan dan bukti realisasi penerimaan atau pencairan (rekening koran) bantuan dari kementrian keuangan tahun 2017 senilai Rp 83 Milyar.

4. Dokumen penggunaan bantuan dari kementrian keuangan tahun 2017 senilai Rp 83 Milyar.

5. SK Pengakuan utang daerah tahun 2017-2020.

6. Bukti pembayaran utang pada pihak ketiga tahun 2018-2020.

7. Perda APBD/APBDP tahun 2016-2020.

Lebih lanjut, Johan menegaskan, jika dokumen-dokumen yang diminta oleh kejaksaan tidak diberikan lengkap, seharusnya kejaksaan dapat melakukan penyitaan dokumen-dokumen secara paksa. Menurutnya, Kejaksaan mempunyai kewenangan penuh, sesuai Pasal 52/53 UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Kenapa kejaksaan tidak melakukannya? Kami curiga, hal-hal seperti ini yang biasa dilakukan pejabat daerah saat dipanggil kejaksaan, modusnya,  mangkir saat dipanggil untuk memberikan keterangan dan dokumen yang diminta kejaksaan, tidak dibawa. Semuanya itu modus pejabat daerah untuk memperlambat proses pemeriksaan. Seharusnya kejaksaan lebih tegas. Punya kewenangan kok tidak digunakan. Ada apa ini? Kami mendukung penuh Kejati Papua. Kami kawal terus proses ini,” ujarnya.

Johan menekankan, LSM Kampak Papua bersama, PKN dan FPKB mewakili masyarakat Biak sangat berharap kepada Kejati Papua untuk menjalankan proses hukum dengan jujur. Menurutnya, dengan penindakan dan penegakan hukum yang tegas terhadap kasus-kasus korupsi akan dapat mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Biak dan Papua pada umumnya.

“Kami harap Kejati Papua jujur dan jangan main-main. Sebagai putra asli Papua, yang dipercayakan negara untuk melakukan pencegahan dan penindakan, agar bekerja sejujur-jujurnya, demi mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua yang bermartabat di atas tanah ini.”

“Kami kawal terus proses pemeriksaan APBD Biak hingga tuntas. Uang bukan segala yang dapat membeli keadilan dan kebenaran. Semua pasti terungkap. Negara jangan kalah terhadap koruptor. Mari kita lawan koruptor bersama,” tambahnya (LR)

Share This Article

Related Articles

Comments (0)

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

Kaos design