Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

Pertama harus apresiasi kepada dinas terkait atas pelayanan dan dedikasi di bawah kepemimpinan Lukas Enembe. Meski tidak saja kampung-kampung, di kota-kota besar di tanah Papua ini masih belum terlalu signifikan, namun sudah dapat mengangkat wajah dinas kesehatan dan pendidikan di mata luar. Karena itu patut disyukuri dan apresiasi dan terima kasih atas kebijakan, pelayanan dan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh putra-putra asli Papua.

Meski demikian, publik tidak bisa menutup mata dan dibohongi atau didiamkan dengan begitu saja terhadap fenomena yang ada di atas tanah ini. Masalah ini menyangkut persoalan hak dasar dan kemanusiaan di bidang pendidikan dan kesehatan, terutama bagi Orang Asli Papua. Sebab Orang Asli Papua baru bangkit dan mau mandiri untuk kesejahteraan sehingga bisa merasakan keadilan secara menyeluruh dari korban kebijakan dan sistem pusat pada 10 – 15 tahun terakhir ini. Orang Asli Papua baru mau merdeka dari pembodohan, pemiskinan, serta keterbelakangan dan kematian secara tak wajar melalui kebijakan dan program Anak Asli Papua yang bertolak dari kesadaran akan penindasan sistem yang tak sesuai roh dan budaya OAP itu sendiri. Sebab apapun kebijakan, program dan pembangunan itu muara dan centralnya adalah harus berpusat pada pembangunan manusia seutuhnya, baik secara intelektual, spiritual, mental maupun kesehatan. Hal itu hanya bisa dilakukan atas kesadaran dan pengalaman keterpurukan dirinya di masa lalu dan kini. Kebijakan dan strategi apapun tanpa punya kesadaran dan pengalaman, maka sebaik apapun itu “hanya akan menjadi teori dan sia-sia belaka.”

Tak ada jaminan apapun bagi Orang Asli Papua yang dipimpin dan dilayani oleh orang yang lahir besar di Papua, atau tinggal di Papua mengerti Papua secara pengetahuan kultur. Orang asli Papua masih merasa asing dengan sejumlah peristiwa dalam sejarah Papua ketika diintegrasikan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Apapun, bahkan kata-kata yang terkesan tidak berpihak kepada kePapuaan mereka, semakin membuat orang Papua merasa terasing. Orang Papua yang lahir besar, lama atau tahu Papua tadi harus menyatu dan menjadi bagian dengan mereka dalam semua kelompok suku, bahasa dan tempat di Papua. Hanya menjadi bagian dan melayani satu suku tanpa mengenal suku lain di Papua, maka sesungguhnya tidak ada jaminan dan bukan persyaratan untuk memimpin orang asli Papua di tingkat provinsi. Sebab sebagian masyarakat lain dengan sejumlah pengalaman politik di Papua merasa bahwa kita tetap orang asing.

Pendidikan, kesehatan dan ekonomi adalah tiga pilar dan penyanggah utama yang sedang diperjuangkan oleh Bapak LE dan KT dalam kepemimpinannya di periode pertama dan dilanjutkan pada masa kepemimpinan sekarang. Kedua figur ini bukan begitu saja ada di posisi nomor 01 dan 02. Bukan juga menduduki posisi ini untuk menarik perhatian, pecitraan dan motif-motif lain yang dipikirkan dan dilontarkan dengan asumsi-tendensi negatif oleh para politikus musiman itu. Kedua figur ini adalah orang-orang yang telah bergelut dan berjuang soal pendidikan, kesehatan dan ekonomi di daerah dengan waktu, tantangan dan pengalaman yang unik. Dan kini, dengan penilaian dan evaluasi yang sempurna oleh Tuhan, sebab mereka telah setia dalam perkara-perkara lingkup lokal di daerah, sehingga dihantarkan dan dipercayakan oleh Tuhan dengan perkara-perkara besar dengan tantangan dan tingkat persoalan yang kompleks di provinsi. Artinya, kedua orang ini bukan orang-orang kekinian tetapi figur-figur yang fenomenal yang sudah diproses dengan ujian yang berat dan melalui proses pendidikan waktu panjang.

Dengan pengalaman itu, Tuhan Allah memberikan sebuah gambaran masa depan Papua dengan visi: “Bangkit, Mandiri, Sejahtera, yang berkeadilan.” Visi ini lahir dengan kesadaran anak-anak kandung yang lahir dari perut Papua. Artinya, pengalaman tertindas, terjajah, terabaikan dan terlantarkan oleh sikap dan kebijakan yang salah atau tidak berpihak kepada manusia ras Melanesia ini.

Itulah sebabnya, siapapun yang menjadi pembantu LE dan KT, maka arah kebijakan dan program harus searah dengan semangat dan gerak para pemimpin di atas. Salah kebijakan atau program yang tidak searah dengan semangat di atas, tidak hanya mengganggu tapi juga mendapat penolakan oleh masyarakat asli Papua.

Kaitan dengan penjelasan ini, penulis ini soroti sekaligus menolak kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Papua dan Video Pembunuhan Karakter Anak Asli Papua (AG) yang viral di medsos. Hal itu bentuk kesengajaan oknum-oknum untuk membatasi ruang gerak kerja Anak Asli Papua sebagai aplikasi dan terjemahan Visi di atas dengan kesadaran yang sama, baik oleh penerima visi di atas maupun eksekutor visi (AG).

Dinas Kesehatan Papua
Lepas dari oknum AG dan persoalannya, saya ingin melihat hal ini dari cara pandang yang berbeda. Dasar pikiran saya adalah: mengapa ibu yang mengaku ibu kandung dari gadis itu direkam di video? Siapa yang mendikte dia? Siapa otak intelektualnya? Kenapa diviralkan? Dengan itu, saya berkesimpulan bahwa ini video disengaja dan skenario pihak atau oknum tertentu untuk membunuh karakter orang asli Papua. Diharapkan kepada pihak berwenang untuk usut tuntas video ini, dibuktikan dan dipublikasikan untuk meyakinkan masyarakat asli Papua.

Bila diamati secara cermat atas fakta dan data atas kebijakan dan berbagai terobosan oleh AG ini memang tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa diragukan lagi. Apalagi menjelang pelaksanaan PON XX tahun 2020 ini, beliau bekerja keras dengan banyak strategi dan program, baik menyangkut infrastruktur, sistem pelayanan, pengadaan sarana-prasarana maupun pemberdayaan SDM di Rumah-rumah sakit milik pemerintah dan milik swasta di kota Jayapura dan kota-kota besar di Papua. Selain itu ada program pengobatan gratis kaki, TBC, dan lain-lain. Para tenaga medis baik perawat dan dokter dipantau kinerjanya, menekan angka kematian dan ibu hamil, mrngurangi caesar kepada ibu hamil saat persalinan, dan sebagainya. Dengan demikian, meminimalisir penilaian miring terhadap pelayanan para dokter dan rumah sakit.

Semua capaian ini pergi begitu saja oleh perempuan suku non Papua dalam video ini. Mengapa itu harus terjadi? Jangankah kami menilai masalah ini secara proporsional? Dan harus saya katakan bahwa “persoalan ini cukup mengganggu persiapan PON XX tahun 2020 di Papua.” Itu artinya mengganggu program besar LE-KT dan harga diri orang Papua di mata Indonesia. Sebab ketimpangan pelayanan terutama kesehatan dalam event nasional 4 tahun itu. Wah…sungguh terlalu.

Itu artinya, bidang kesehatan di provinsi Papua jatuh. Tanpa pemberian hormat saya kepada para pihak di dinas kesehatan dan di rumah-rumah sakit di Papua, saya mau katakan bahwa “mungkin banyak kematian orang asli Papua, banyak orang sakit yang tak terobati, banyak ibu hamil yang bermasalah, ketidakpercayaan kepada rumah sakit meningkat dan seterusnya.” Itu berarti viralnya video itu tanda kematian orang Papua. Dengan demikian, disimpulkan bahwa Papua berduka. Jadi tulisan ini saya kasih nama “berita duka.”

Dinas Pendidikan Papua
Pendidikan adalah hak dasar orang asli Papua untuk dialami sebagaimana diperintahkan oleh UUD 45 kepada UU RI Nomor 21 tahun 2001 itu. Harga diri dan martabat OAP harus diangkat dan disejajarkan dengan manusia di suku lain di dunia. Regulasi itu lahir atas kesadaran negara terhadap kesalahan atau kekeliruan pengelolaan orang Papua sebagai ras melanesia dari sistem orde baru. Dan peluang itu dibuka ketika rezim itu tumbang melalui semangat reformasi pada 23/24 tahun silam. Artinya pendidikan bagi orang asli Papua tidak bisa dipermainkan atau dilaksanakan secara sadar tanpa dikendalikan oleh kepentingan apalagi dipolitisasi oleh oknum-oknum di Papua.

Secara pribadi dan atas nama orang asli Papua, saya menolak tegas kebijakan Kepala Dinas Pendidikan provinsi Papua yang baru tentang “TNI-POLRI dialihfungsikan sebagai guru” bagi sekolah-sekolah di Papua. Bagi saya, kebijakan ini sama dengan mematikan hak dasar orang asli Papua. Nama kebijakan dan program ini kematian bagi Orang Asli Papua. Sengaja diciptakan secara sistem yang dijalankan secara terstruktur dan masif dengan misi terselubung melalui dinas pendidikan.

Apa yang menjadi dasar pemikirannya? Apakah dasar pertimbangannya adalah soal gagal paham dan rendahnya rasa nasionalisme orang Papua kepada NKRI? Apakah pengalihfungsian profesi militer kepada guru itu jawaban permasalahan di atas? Apa dasar atau hasil kajian siapa kebijakan itu dibuat? Kapan dipublikasikan hasil riset itu? Apakah pengalaman dan situasi Lani Jaya dapat digeneralisasikan untuk pendidikan di seluruh Papua?

Kepala Dinas Pendidikan yang baru yang merupakan mantan Setda Lani Jaya ini harus sadar, bahwa Orang Asli Papua mempunyai pengalaman yang unik sejak diintegrasikan ke Indonesia hingga sekarang. Apa yang diamati secara sepintas itu adalah hasil akumulasi panjang bersama ras Melayu dengan pemaksaan kehendak melalui TNI-POLRI di Papua. Orang asli Papua memiliki pengalaman buruk bahkan menjadi seolah musuh terhadap TNI-POLRI ini. Bahkan orang non Papua pun masih dicurigai dan kurang percaya. Intinya TIN dan POLRI adalah musuh hingga sekarang. Masyarakat asli Papua masih trauma dan masih ada kebencian dengan setiap kejadian di Papua.

Karena itu, rendahnya nasionalisme dan kurangnya wawasan kebangsaan RI oleh Orang Asli Papua itu sesuatu yang masuk akal. Dan jawabannya bukan dengan menghadirkan TNI dan Polri di ruang kelas. Sebab peserta didik tidak akan menerima pengajaran oleh orang berprofesi lain apalagi dengan menggunakan seragam lengkap. Para peserta didik sebagai anak asli Papua itu kurang lebih sedang menyaksikan arogansi militer dengan kejadian, sedang mendengar dari orang-orang sekitarnya, bahkan ia juga sedang membaca buku atau masih menonton video akan pembunuhan ayah-ibu atau anggota keluarganya. Dalam keadaan itu TNI atau Polri masuk kelas menjadi pengajar, maka setiap hal di atas membuatnya menolak setiap pengajaran. Dengan demikian, proses pendidikan yaitu pengajaran tidak terjadi dan hanya membuang tenaga dan waktu.

Di sinilah kematian pendidikan terjadi sebab proses belajar mengajar tidak terjadi. Dan kurang lebih ada dua hal mendasar yang terjadi dengan kebijakan ini untuk mematikan orang asli Papua, yaitu:
1. Tujuan proses belajar mengajar tidak tercapai. Artinya TNI guru itu masuk kelas dan peserta didik juga masuk di ruang kelas tapi tujuan pendidikan gagal. Mereka tidak dengar apa yang diajarkan sebab masih trauma;
2. Menciptakan pengangguran. Tenaga pendidik anak asli Papua, baik lulusan IKIP Uncen maupun lulusan sekolah-sekolah swasta tidak diberdayakan alias menimbulkan pengangguran di negerinya sendiri;
3. Kebijakannya tidak berpijak pada keadaan Papua. Demi kepentingan negara, harus berangkat dari kebutuhan, peluang dan masalah-masalah di daerah seperti kebijakan Jokowi “membangun dari desa” itu. Kebijakan ini atas nama negara dan untuk kepentingan negara tetapi tanpa melihat kondisi dan permasalahan di daerah. Hal itu sama saja kosong dan bohong kepada masyarakat lokal.

Kebijakan ini patut dicurigai sebab tidak sesuai dengan spirit yang ada pemimpin di atas. Kebijakan ini atas nama negara tapi bohon kepada negara sebab masyarakat tidak merasakan akibat dari kebijakan itu. Hal inilah cara-cara orde baru yang dibatalkan dengan UU RI nomor 21 tahun 2001 itu.

Itu artinya Pendidikan dan Pengajaran yang merupakan esensi dan hak dasar orang di Papua sudah jatuh. Itulah sebab penulis berkesimpulan kebijakan tersebut menandai kematian pendidikan di Papua. Maka Tulisan ini adalah berita duka bagi masyarakat asli Papua. Sebab arah kebijakannya tidak berpihak kepada kepentingan dan kondisi masyarakat lokal di tanah Papua.

Saran dan usul saya atas nama pribadi dan masyarakat asli Papua:
Pertama, bahwa kepada pihak Kepolisian Daerah Papua agar usut tuntas otak intelektual viralnya video. Mohon untuk rehabilitasi nama baik dan harga diri AG sebagai penjabat tinggi negara di tingkat provinsi Papua;

Kedua, bahwa kepada bapak gubernur provinsi Papua agar pertahankan bapak AG pada posisinya untuk melanjutkan kebijakan dan program terutama dalam menjelang pelaksanaan even Pekan Olah raga Nasional demi menjaga harga diri Orang Asli Papua;

Ketiga, bahwa kepada Gubernur Provinsi Papua agar segera lakukan evaluasi dan monitoring terhadap kebijakan kepala Dinas Pendidikan baru ini. Bila perlu dicopot jabatannya sebab mematikan semangat segenap lembaga-lembaga pendidikan dan pemerintah daerah dengan kebijakan sepihak ini;

Keempat, bahwa berdayakan Orang Asli Papua lulusan lembaga-lembaga pendidikan baik negeri dan swasta di sekolah-sekolah di seluruh Papua;

Kelima, bahwa kepada Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua untuk tarik dari kebijakan alihfungsi dari kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua demi menjaga semangat dan Marwah militer. Lakukan langkah-langkah persuasif dan kemanusiaan untuk memulihkan trauma secara komprehensif dan sinergi di dalam membangkitkan rasa nasionalisme dan meningkatkan wawasan kebangsaan kepada generasi Papua;

Demikian analisis dan penyampaian saya sekaligus respon saya terhadap keadaan dan masalah kesehatan dan pendidikan di tanah Papua. Tulisan ini adalah pertama: bentuk dukungan saya secara moril kepada AG sebagai kepala Dinas kesehatan, anak asli Papua dan bentuk kepedulian saya juga kepada persoalan dunia kesehatan di tanah Papua. Kedua tanggapan dan kritik saya kepada oknum kepala dinas P dan P atas kebijakan tentang alihfungsi TNI-POLRI sebagai guru di sekolah-sekolah dasar di tanah Papua. Sekaligus menyampaikan kepedulian saya terhadap dunia Pendidikan di tanah Papua.

Harapan dan doa saya kepada Bapak Gubernur sebagai top dan central leader di provinsi Papua, Bapak Pangdam XVII/Cenderawasih dan Bapak Kapolda Papua untuk mendengar dan menyikapi pikiran ini. Kemudian menindaklanjutinya demi kebangkitan Orang Asli Papua untuk mandiri menuju kesejahteraan, agar Orang Asli Papua merasakan arti keadilan sosial.

Pdt. Lenis Kogoya
Pendidik sekaligus pengamat Pendidikan dan Sosial Tanah Papua. Shalom!