pasang iklan

Senator Filep: Deforestasi Papua Wajib Menjadi Perhatian Serius

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM -  Selasa, 10 Februari 2021, Koalisi Indonesia Memantau mengadakan Konferensi Pers bertajuk “Menatap ke Timur-Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua.” KIM mendesak Pemerintah untuk segera menghentikan deforestasi di Tanah Papua. Permintaan ini sangat beralasan mengingat Hutan Papua, yang merupakan salah satu penyangga oksigen bumi, sekaligus pemelihara ekosistem dunia, semakin berkurang dari hari ke hari. Citra satelit secara jelas membuktikan bahwa Hutan Papua dibuka untuk perkebunan tertentu, sawit misalnya.

Harus diakui bahwa tanah dan hutan Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari eksistensi Orang Papua. Keduanya dipandang sebagai Ibu Kehidupan, yang darinya Orang Papua beroleh “nafas kehidupan”. Filosofi ini tertanam dalam diri setiap anggota masyarakat adat Papua. Dalam tataran yang lebih luas, tanah dan hutan merupakan lebensraum, yaitu ruang hidup yang menjadi tuan bagi manusia, yang harus dijaga, karena sejatinya manusia hanyalah tamu di bumi.

Terkait hal itu, anggota DPD RI asal Papua Barat turut bersuara. Menurutnya isu deforestasi harus menjadi perhatian tersendiri terutama terhadap hutan di Papua. Apalagi UU Cipta Kerja telah disahkan, ungkapnya. Ada keterkaitan erat antara investasi dan deforestasi. 

"UU ini bisa baik sekaligus buruk. Kewenangan Pemerintah Daerah dapat dimungkinkan dikudeta dalam beberapa hal semisal perizinan, investasi, atas nama pembangunan demi kepentingan nasional. Inilah yang seharusnya diperhatikan bersama. Persoalan Tanah dan Hutan Papua merupakan persoalan hidup dan mati Orang Papua. Deforestasi atas nama apapun, tanpa mendengarkan masyarakat adat Papua, sama dengan menghancurkan eksistensi Orang Papua di tanahnya sendiri. Yang lebih parah lagi ialah bila perubahan hutan menjadi lahan perusahaan perkebunan semisal sawit, tidak menyisakan apapun bagi masyarakat adat." ucapnya. 

"Secara pribadi, saya sangat mendukung desakan untuk segera mengurangi deforestasi, sekaligus meminta agar masyarakat adat, sebagai “pemilik” tanah dan hutan Papua, dihormati hak-haknya. Apa yang akan mereka dapatkan bila tanah dan hutannya dihabiskan untuk investasi? Kita tidak bisa makan uang, saat seluruh isi alam “habis” maka uang menjadi tidak berarti apa-apa." tambah Filep.

Papua Barat, dalam skala global, telah memiliki Peraturan Daerah Khusus Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat. Perdasus ini mengharuskan adanya perlindungan secara integral terhadap tanah, hutan, dan alam Papua, demi pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah enghentikan serta mengawasi secara tegas dan terintegrasi semua peristiwa deforestasi, mengembalikan hak-hak masyarakat adat terkait hak atas tanah dan hutannya yang dirampas secara sewenang-wenang, serta melibatkan peran masyarakat adat dalam hal pembangunan yang berdampak bagi tanah dan hutan Papua.

Share This Article

Related Articles

Comments (3)

  • Qekivf

    stromectol tablets for humans for sale - buy ivermectin ivermectin 9 mg tablet

  • Iuoxum

    stromectol generic - ivermectin 500ml buy ivermectin uk

  • Tpqfnq

    online pharmacy usa - canadian pharmacy coupon buying prescription drugs from canada

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

Kaos design