pasang iklan

DPR Papua Barat Usulkan 7 RPP Otsus kepada MPR RI

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - DPR Papua Barat (DPR PB) bertemu secara langsung dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan mengusulkan 7 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Otsus bertempat di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (9/9). Ketujuh RPP Otsus tersebut akan diteruskan oleh MPR RI kepada Wakil Presiden KH Maruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta kepada Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Ketujuh usulan RPP itu antara lain:

1. RPP Pelaksanaan Kewenangan Khusus sebagaimana diatur Pasal 4 (7);

2. RPP Pengangkatan Anggota DPR Papua Barat sebagaimana diatur Pasal 6 (6);

3. RPP Pengangkatan Anggota DPRK sebagaimana diatur Pasal 6a (6);

4. RPP Pengolahan Pembinaan dan Pengawasan serta Rancangan Induk Penerimaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus sebagaimana diatur Pasal 34 (18);

5. RPP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pasal 56 (9)

6. RPP Penyelenggaraan Kegiatan Kesehatan sebagaimana diatur Pasal 59 (8); dan

7. RPP Pembentukkan Badan Khusus sebagaimana diatur Pasal 68a (4);

Dalam pemaparannya, DPR PB menyampaikan bahwa dalam rangka memperoleh materi muatan substansi pada ke-7 RPP tersebut maka DPR PB melaksanakan beberapa pendekatan kegiatan yang mengikutsertakan penyelenggara pemerintah daerah dan unsur-unsur masyarakat di tingkat kabupaten kota, penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat provinsi dan stakeholder strategis lainnya seperti kelembagaan adat kelembagaan agama lembaga swadaya masyarakat dan kelompok profesi.

Lebih lanjut, substansi materi muatan RPP diperoleh dengan beberapa pendekatan kegiatan antara lain: Pertama, pemaparan dan penjelasan ahli terhadap materi RPP di depan anggota Pansus DPR Papua Barat.

Kedua, sosialisasi Undang-Undang Otsus perubahan dan 7 RPP telah dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat Papua Barat pada 3 titik wilayah adat untuk memperoleh masukan dari pemerintah daerah dan DPRD kabupaten kota unsur-unsur masyarakat. Ketiga titik tersebut adalah (1) Wilayah Sorong raya yang terdiri dari Kabupaten Sorong kota Sorong Sorong Selatan kabupaten maybrat kabupaten tambrauw kabupaten Raja Ampat telah dipusatkan kegiatannya di Kabupaten Sorong.

(2) Wilayah Manokwari Raya yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten pegunungan arfak dan telah dipusatkan kegiatannya di Kabupaten Manokwari Selatan. (3) Wilayah Kuri Wamesa yaitu wilayah kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak dipusatkan kegiatannya di Kabupaten Teluk wondama.

Ketiga, Pandangan anggota DPR PB melalui rapat rapat pembahasan. Keempat, masukan dan pandangan para pakar atau ahli sesuai kebutuhan substansi 7 RPP tersebut. Kelima, pandangan dan masukan secara lisan maupun tulisan dari Bupati 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat sebagai dasar masukan pembobotan substansi 7 materi.

Keenam, diskusi panel dengan para pakar yang memiliki keahlian sesuai dengan kompetensi keilmuan untuk memberi bobot pada setiap kebutuhan substansi 7 RPP. Para pakar ini berasal dari lingkup perguruan tinggi yang ada di wilayah Papua Barat maupun wilayah Papua.

Menurut DPR PB, masukan yang disampaikan oleh para pakar dijadikan sumber dan bahan untuk merumuskan substansi materi muatan 7 RPP yang menjadi usulan dari DPR PB. Selain itu, diskusi dengan para pakar memiliki nilai strategis karena telah memberi bobot terhadap substansi RPP yang telah disampaikan oleh Pemda dan DPRD kabupaten/kota, masyarakat dan anggota DPR PB.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan pemerintah sudah seharusnya melibatkan berbagai pihak, khususnya DPR Papua Barat dalam merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat. Dengan demikian ia berharap RPP Otsus akan mendukung implementasi Otsus yang lebih baik ke depan.

“Kehadiran UU No.2/2021 menjadi angin segar sekaligus penajaman dalam pengelolaan Dana Otsus Papua dan Papua Barat. Berbagai perbaikan telah dilakukan, antara lain peningkatan alokasi dana Otsus, fokus penggunaan yang lebih jelas, dan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dengan kelembagaan yang lebih jelas,”ujar Bamsoet.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua MPR For Papua sekaligus anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Yorrys Raweyai, Sekretaris MPR For Papua sekaligus anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat Filep Wamafma, dan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Robert Kardinal. Sementara jajaran DPR Papua Barat yang hadir antara lain Ketua Pansus Yan Anthon Yoteni, Ketua Fraksi Otsus George Dedaida, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Syamsudin Seknun, serta keterwakilan perempuan dari Fraksi Partai Golkar Albertina Mansim dan Febry Anjar. (UWR)

Share This Article

Related Articles

Comments (0)

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

Kaos design