pasang iklan
HEADLINE NEWS

Ratusan Daerah Ajukan DOB, Ini Respons Presiden Jokowi

JAGAPAPUA.COM - Ratusan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia telah mengajukan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) kepada pemerintah. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memberikan tanggapannya.

Jokowi menegaskan bahwa tidak ada pemekaran di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat berada di di Kalimantan Tengah, Kamis (27/6/2024).

“Tidak ada DOB, tidak ada DOB sementara di seluruh Tanah Air ya," kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Menurutnya, hingga kini terdapat lebih dari 300 wilayah yang mengajukan pemekaran, yakni kabupaten/kota maupun provinsi. Sebelumnya pemekaran provinsi baru terlaksana di tanah Papua meliputi 4 provinsi yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

"Meskipun yang mengajukan sudah lebih dari 300 lebih kabupaten/kota maupun provinsi, tidak ada DOB," ujarnya lagi.

Adapun pemekaran di bumi Papua diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah meresmikan tiga provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Sementara itu, saat ini Pemprov Papua sedang membahas pengalihan aset dan personel, Pendanaan, Prasarana dan Dokumen (P3D) bersama tiga provinsi baru pada Kamis (11//7/2024) kemarin di Jayapura.

Agenda pengalihan aset ini dinilai penting untuk dibahas guna mempermudah perencanaan anggaran, mencegah pembelian secara berlebihan, mendukung adanya manajemen resiko guna menjaga keamanan aset yang dimiliki.

Langkah Pemprov Papua ini pun diapresiasi oleh KPK yakni Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V, Dian Patria. Menurutnya pembahasan aset ini akan mendukung jalannya pemerintahan di tiga provinsi baru itu secara optimal.

“Kami katakan Papua induk luar biasa, karena telah melakukan rekon dan punya data detail sehingga bisa langsung diserahkan kepada DOB agar dilakukan pengecekan kembali,” ujar Dian dikutip, Jumat (12/7/2024).

Selain itu, lanjut Dian, adanya pembahasan pengalihan aset ini juga sangat diperlukan dalam rangka mendukung kejelasan dan kepastian tentang persoalan tata ruang, batas-batas wilayah dan utamanya tentang masalah P3D tersebut. (UWR)

Share This Article

Related Articles

Ilustrasi Dokumen. [Foto: pixabay]
MenPANRB: Rakyat Rasakan Kemudahan Data Lewat Satu Data Indonesia
Kuasa Hukum Filep Wamafma usai melaporkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI hari ini, Selasa, 6 Agustus 2024.
Dituding 'Pengacau', Filep Wamafma Laporkan LaNyalla ke BK DPD RI
Presiden RI Joko Widodo saat memberikan arahan dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2023 di Jakarta, Senin (08/07). [Foto: Kemenpan RB]
Digitalisasi Birokrasi Aspek Penting Akuntabilitas Pemerintahan
Presiden Joko Widodo. [Foto: BPMI Setpres/Lukas]
Ratusan Daerah Ajukan DOB, Ini Respons Presiden Jokowi
Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma.
Soal Deklarasi Paket Pimpinan LaNyalla, Ini Kata Filep Wamafma
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menyerahkan izin prinsip formasi ASN Kementerian Sosial (Kemensos) kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini, di Jakarta, Jumat (19/04). [Foto: Kemensos]
Menteri PAN-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos RI

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Dr. Filep Wamafma, SH. M.Hum
Filep Wamafma Tindaklanjuti Ekspansi Kapital Salim Group di Papua Barat
  • Dec 08, 2019 12:18 pm

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 10.524.797

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2024 | jagapapua.com | page rendered in 6.5253 seconds