pasang iklan
HEADLINE NEWS

Produk Hukum Masih Lemah Akomodir Hak Masyarakat Adat

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM - Sesudah menghimpun Aspirasi dan keluhan masyarakat adat Papua Barat Kabupaten Manokwari khususnya Masyarakat Adat Suku Meyah di Distrik Masni akhir itu, Ketua Pansus Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma menyambangi Kantor Wilayah Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat.

Didalam pertemuan yang kurang lebih 30 menit itu, Wamafma lalu mengajukan serangkaian pertanyaan pada Kepala BPN Provinsi Papua Barat, Arius Yambe Pratiwi, salah satunya, menyangkut hak wilayah masyarakat adat suku Meyah yang sudah cukup lama dilibas oleh keberadaan tambang Ilegal.

Tanpa berselang lama, Yambe langsung mengurai jawaban pertanyaan yang dilontarkan Wamafma. Dia mengakui kalau saat ini Kanwil BPN Papua Barat dirundung masalah mendasar,” Kami Kanwil mengalami keterbatasan tenaga dan masih banyak posisi secara kelembagaan perlu untuk di isi,” Ucap Yambe ketika berdiskusi dengan Wamafma.

Selain mengalami keterbatasan tenaga, Yambe juga menyatakan sulitnya terakomodir Hak masyarakat adat, itu juga dikarenakan tidak ditunjang dengan produk hukum yang kuat. Hal itu turut memperlambat kepentingan masyarakat adat.” Kata Yambe.

Misalnya, kehendak masyarakat Suku adat Meyah yang berkeinginan keras mengelolah tambang emas dalam bentuk Koperasi, tentu ini agak sulit butuh upaya dan perjuangan keras.” Pungkasnya.

Tetapi, Semua itu tidak menuntut kemungkinan bisa terakomodir, selama ada upaya-upaya dukungan seluruh Stakeholder dan sejumlah masyarakat Papua Barat.” Ucap Yambe pada Senator Wamafma.

Sebelumnya, perlu diketahui, bahwa terbentuknya Koperasi dan IPR dihasilkan melalui kesepakatan bersama masyarakat, berpangkal dari saran Pangdam Kasuari XVIII pada tahun 2017 silam.

Kehendak masyarakat itu juga turut disampaikan juga kepada Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma yang sedang berkunjung menyerap aspirasi di Distrik Masni akhir-akhir itu.

Selain menyampaikan tentang Aspirasi masyarakat, Pertemuan dengan sederet petinggi aparat militer di Papua Barat juga dilakukan oleh Senator Papua Barat, contoh seperti Kapolda dan Pangdam Kasuari yang diwakilkan Kasdamnya.

Pertemuan itu dilakukan guna memperjuangkan aspirasi rakyat,” Ucap Senator Wamafma. (RS)

Baca juga: https://jagapapua.com/article/detail/1964/dewan-adat-papua-otsus-tidak-memproteksi-hak-masyarakat-adat

#Filep Wamafma

Share This Article

Related Articles

Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma.
Senator Filep Ungkap Sebab Ajukan Interupsi Saat Paripurna DPD RI
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. [Foto: Dok DPR RI]
Komisi II DPR RI Segera Bentuk Panja Evaluasi DOB Papua
Senator Filep Wamafma bersama Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Nana Sudjana di Markas Polda Sulawesi Selatan. [Foto: Dok. JP]
Jumpa Kapolda Sulsel, Filep: Tolong Lindungi Mahasiswa Papua
Senator Papua Barat, Filep Wamafma.
Filep Apresiasi Mahfud MD Terima Kehadiran Masyarakat Papua Barat
Kunker di Yogyakarta, Komite I DPD RI Apresiasi Kinerja Pemda DIY.
Kunker di Yogyakarta, Komite I DPD RI Apresiasi Kinerja Pemda DIY
Gedung DPR RI. [Foto: era.id]
Ini Sosok Anggota DPR Dapil Papua Barat Pengganti Alm Jimmy Ijie

Comments (25)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.687.579

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.9357 seconds