pasang iklan

LSM Minta KPK Periksa Eks Bupati Supiori Soal Dana Sekolah Pilot

SUPIORI, JAGAPAPUA.COM - Terkait dana yang digunakan untuk sekolah Pilot kabupaten Supiori, Johan Rumkorem, Sekjen LSM Kampak Papua meminta KPK memanggil dan memeriksa mantan Bupati Supiori dan Plt BPKAD Supiori. Hal itu dikarenakan yang bersangkutan diduga melanggar ketentuan undang-undang dan menyalahgunakan kewenangan.

Johan Rumkorem mengatakan sesuai hasil investigasi dan wawancara di lapangan, dana yang diperuntukan bagi mahasiswa sekolah penerbangan, Institute Penerbangan Lombok, tidak dapat dipertanggungjawabkan. LSM Kampak juga menemukan beberapa dokumen seperti, Daftar perencanaan anggaran DPA/APBD induk TA 2020, dan APBD perubahan, serta menemukan adanya surat perintah pencairan dana yang bernomor 40265/SP2D. Dan dana tersebut di cairkan secara manual di BPKAD.

"Dokumen perencanaan anggaran untuk bantuan sosial Pendidikan Pilot dilombok, sebesar Rp 1 M. Namun kenyataan di keuangan ada pencairan dana yang tidak sesuai dengan DPA-nya. Ada penambahan dana yang dicairkan tanpa mekanisme perundang-undangan. Yaitu dengan nilai sebesar Rp 3,781.000.000,-“. Jika ditambahkan dengan nilai yang ada di DPA TA 2020, maka jumlahnya sebesar Rp 4.781.000.000,- Kami LSM Kampak curiga dan persoalan ini harus diusut tuntas,” ungkap Johan.

Johan dengan tegas mengatakan bahwa berdasarkan kronologi diatas,  pihaknya menduga kepala bendahara umum daerah dan mantan kepala daerah telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, yang mana telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga menerbitkan SP2D tanpa prosedur administrasi yang ada.

Sekjen LSM Kampak Papua ini meminta KPK segera memanggil dan memeriksa mantan Bupati Supiori, Plt BPKAD Supiori, guna memberikan keterangan.

Sementara itu, mantan Bupati Supiori, Yules Warikar, mengatakan bahwa terkait persoalan tersebut dapat dikonfirmasi langsung kepada pihak-pihak terkait termasuk Kadis Pendidikan Supiori, Plt BPKAD Supiori dan pihak inspektorat.

“Untuk lebih jelas dan terinci, baiknya bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Supiori, Plt BPKAD Supiori dan inspektorat,” ujarnya.

Yules menambahkan terkait kasus tersebut juga sudah diaudit oleh inspektorat dan sudah diperiksa di Kejaksaan Negeri Biak. (LR)

Share This Article

Related Articles

Comments (0)

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery