Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAGAPAPUA.COM - Wakil Ketua I Komite I DPD RI Dr Filep Wamafma SH M.Hum menyampaikan apresiasi kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa atas pernyataan maupun kebijakan terkait penambahan kuota Tamtama dan Bintara melalui jalur afirmasi Otsus. Lebih dari itu, Senator Filep berharap, Panglima TNI dapat memperhatikan para prajurit TNI Orang Asli Papua (OAP) yang telah memiliki kualifikasi dan kepangkatan yang layak untuk dapat diberdayakan menduduki jajaran kepemimpinan di institusi TNI.

Menurut senator Papua Barat ini, saat ini bukan hanya penerimaan/rekrutmen OAP sebagai Tamtama dan Bintara melainkan juga dibutuhkan perhatian untuk penerimaan prajurit TNI OAP di Akademi Militer dalam rangka kaderisasi kepemimpinan. Hal ini menurutnya adalah arah kebijakan yang diharapkan bagi rakyat Papua untuk terus melaksanakan pemberdayaan OAP.

Selain itu juga mengingat sudah banyak prajurit TNI OAP yang telah lama mengabdi dan mendedikasikan diri untuk negara layak mengejar kualifikasi karir yang lebih tinggi di institusi TNI.

“Kita mengapresiasi pernyataan atau kebijakan Panglima TNI. Tetapi menurut pencermatan kami, prajurit-prajurit TNI OAP sudah sangat banyak dalam institusi TNI yang sudah mendedikasikan jasa, tanggung jawab, panggilan sebagai warga negara untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Maka, saat ini bukan lagi kebijakan untuk merekrut Bintara/Tamtama tetapi yang hari ini dibutuhkan adalah bagaimana penerimaan Akmil-Akmil diutamakan orang asli Papua sehingga pengkaderan kepemimpinan OAP di institusi TNI tidak berakhir sejak puluhan tahun lalu,” ujarnya, Jumat (24/12/2021).

Filep Wamafma yang juga menjabat sebagai Ketua STIH Manokwari ini menyayangkan bahwa sudah sangat lama hingga hari ini tidak ada lagi TNI OAP yang menjabat posisi kepemimpinan di Papua Barat. Hal ini menurutnya, harus menjadi perhatian Panglima TNI untuk menemukan persoalan-persoalan di internal TNI yang mengakibatkan tidak berlanjutnya kaderisasi kepemimpinan OAP.

“Saya melihat pengkaderan OAP dalam unsur TNI di level-level kepemimpinan masih jauh dari apa yang diharapkan. Ada sejumlah anak-anak Papua di institusi TNI yang seharusnya mendapat jabatan-jabatan strategis malah tidak digunakan dan diberdayakan. Panglima TNI harusnya melihat tentang apa sebenarnya persoalan internal di TNI sehingga sulit sekali anak-anak Papua dipercayakan memimpin di institusi-institusi TNI,” ungkapnya.

Ia menambahkan, di Polda dan Kodam Kasuari Papua Barat pasca ditinggalkan oleh dua petinggi Papua yang dipercayakan sebagai panglima Kodam sampai dengan saat ini terjadi perubahan besar. Menurutnya, tidak ada lagi orang Papua yang mendapat jabatan strategis di Kodam Kasuari dan sangat terlihat saat peringatan HUT Kodam Kasuari.

“Ini sangat disayangkan dan sangat tidak sesuai dengan arah dan kebijakan yang kita harapkan. Sebagai senator kami menilai ini yang tidak rasional. Oleh sebab itu bagi saya penerimaan prajurit TNI saya pikir sudah sangat cukup, stop anak-anak Papua sebagai prajurit yang sekarang dibutuhkan sebagai pemimpin. Sekarang dibutuhkan penerimaan anak-anak asli Papua di akademi-akademi baik itu Akademi Angkatan Darat maupun Akademi Angkatan Laut yang bernaung di bawah institusi TNI,” sambungnya.

Dahulu dua putra terbaik Papua menjabat Pangdam Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab dan Pangdam Kasuari dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Joppye Onesimus Wayangkau. Kemudian sampai pada KSAD TNI maupun mantan Pangdam Trikora di Jayapura, namun kemudian hilang dan tidak ada lagi putra Papua menjadi pemimpin-pemimpin di institusi TNI.

Ia berharap ke depan, anak-anak Papua akan menjadi Jenderal, Brigjen, Kolonel dan mampu memimpin dalam institusi TNI maupun di institusi-institusi yang dipercayakan oleh pemerintah. Dengan demikian, baik di Papua maupun Papua Barat putera-puteri terbaik OAP dapat diberdayakan untuk memimpin kodam yang ada di Papua Barat maupun Korem, Kodim, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, Filep juga menyoroti langkah-langkah Jenderal Andika Perkasa pasca terpilih menjadi Panglima TNI. Ia mengatakan, Panglima TNI perlu memiliki strategi dan kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan isu-isu kamtibmas atau keamanan teritorial di Papua, namun menurutnya hingga saat ini belum terlihat upaya Panglima TNI untu menyelesaikan isu-isu dan persoalan di Papua.

“Belum adanya upaya daripada Panglima maupun jajaran dalam melihat bagaimana potensi menyelesaikan masalah. Seharusnya pemetaan-pemetaan ini sudah dilakukan sehingga hubungan masyarakat dan TNI-Polri itu selalu harmonis, tidak sebaliknya justru saling menjadi musuh, ini yang harus dibenahi oleh panglima TNI dan jajarannya khususnya dalam tahap implementasi di Papua,” tambahnya.

Sebagai salah satu unsur pimpinan di DPD RI, Filep berharap pendangan ini dapat menjadi pertimbangan dan referensi untuk perumusan kebijakan Panglima TNI dan jajaran dalam rangka pemberdayaan orang asli Papua (OAP). Ia mengharapkan aspirasi yang diajukan ini dapat diwujudkan dan menjadi kebijakan pertama sebagai kado terindah di akhir tahun 2021.