Konflik Luhut-Haris, Filep Harap Fakta Terungkap ke Publik

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - Perseteruan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan versus Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida semakin memanas. Setelah 2 (dua) kali jawaban atas somasi dirasa tidak memuaskan dan Haris tidak meminta maaf, Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya melaporkan Haris dan Fatia ke Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Keduanya dilaporkan atas dugaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, pemberitaan bohong, dan/atau menyebarkan fitnah. Dugaan tindak pidana yang dimaksud terdapat dalam video berjudul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! di akun Youtube Haris Azhar.

Tak cukup sampai di situ, Luhut juga menggugat perdata Haris Azhar dan Fatia Maulida sebesar Rp 100 miliar. Melalui kuasa hukumnya Luhut mengatakan bahwa jika gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan, maka seluruh uang tersebut akan diberikan kepada masyarakat Papua.

Terkait hal itu, Wakil Ketua I Komite I DPD RI Dr. Filep Wamafma ikut menanggapi. Menurutnya, Langkah Haris dan Fatia untuk mengungkap bobrok investasi di Papua patut apreasi. Hal itu lantaran mereka telah menjalankan tugas kontrol di tengah masyarakat.

“Pertama, mari meletakkan peristiwa ini dalam kacamata demokrasi. Ruang kontrol yang diisi oleh rekan-rekan Haris adalah upaya untuk menegakkan demokrasi itu sendiri. Terdapat niat untuk menegakkan keadilan dan melawan oligarki dalam penelitian tersebut. Dari situ minimal dapat disimpulkan bahwa ada permasalahan investasi akut di Papua. Terlepas hasilnya harus didalami lebih lanjut dan lebih teliti, inilah yang harus kita dorong.” Kata ketua Ikatan Alumni Unhas Papua Barat tersebut.

“Kedua, terkait tuntutan 100 M kepada Haris dan Fatia yang jika dikabulkan akan diberikan kepada masyarakat Papua adalah sesuatu yang berlebihan. Hari ini masyarakat Papua membutuhkan keadilan, jaminan keselamatan akibat kebijakan investasi yang didalamnya terdapat hak-hak dasar OAP. Bukan sebaliknya, masyarakat Papua justru menjadi objek kepentingan investasi.” Tambah Filep Wamafma.

Ia juga menyebut bahwa dengan dilaporkannya Haris Azhar dan Fatia dapat menjadi momen bagi kedua belah pihak untuk membuka fakta yang sebenarnya ke publik. Ia pun berharap kepada aparat penegak hukum agar dapat menjunjung tinggi keadilan di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

“Yang diperlukan sekarang ialah transparansi dan akuntabilitas semua investor yang mengeruk untung di tanah Papua. Saatnya semuanya terbuka di pengadilan. Rakyat Papua menunggu pembuktian keduanya” Tambahnya lagi.

Diakhir, Filep juga meminta LBP memberikan jaminan jika pada akhirnya tuduhan yang dilayangkan Haris adalah benar adanya.

“Bagaimana jika Luhut benar-benar terlibat? Kompensasi apa yang akan diberikan oleh Luhut kepada rakyat Papua?” tutup Filep mengakhiri tanggapannya. (**)

Share This Article

Related Articles

Ilustrasi Dokumen. [Foto: pixabay]
MenPANRB: Rakyat Rasakan Kemudahan Data Lewat Satu Data Indonesia
Kuasa Hukum Filep Wamafma usai melaporkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI hari ini, Selasa, 6 Agustus 2024.
Dituding 'Pengacau', Filep Wamafma Laporkan LaNyalla ke BK DPD RI
Presiden RI Joko Widodo saat memberikan arahan dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2023 di Jakarta, Senin (08/07). [Foto: Kemenpan RB]
Digitalisasi Birokrasi Aspek Penting Akuntabilitas Pemerintahan
Presiden Joko Widodo. [Foto: BPMI Setpres/Lukas]
Ratusan Daerah Ajukan DOB, Ini Respons Presiden Jokowi
Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma.
Soal Deklarasi Paket Pimpinan LaNyalla, Ini Kata Filep Wamafma
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menyerahkan izin prinsip formasi ASN Kementerian Sosial (Kemensos) kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini, di Jakarta, Jumat (19/04). [Foto: Kemensos]
Menteri PAN-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos RI

Comments (1062)