pasang iklan

DPD RI apresiasi kesuksesan haji 2026, Menhaj siap benahi layanan

JAGAPAPUA.COM - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menyambut baik apresiasi dan masukan strategis dari Komite III DPD RI terkait penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M.

Apresiasi tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Kementerian Haji dan Umrah di Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Dalam rapat tersebut, Komite III DPD RI menilai operasional haji tahun ini secara umum berjalan baik. Kemenhaj juga diapresiasi karena dinilai mampu menghadirkan layanan yang inklusif dan ramah lansia.

Anggota Komite III DPD RI asal Lampung, Ahmad Bastian Esy, menilai tugas Kemenhaj dalam penyelenggaraan haji tidak mudah karena sebagian besar jemaah memiliki kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus.

“Dari laporan profil jemaah haji, ternyata memang luar biasa tugas Kementerian Haji dan Umrah ini, karena jemaah dengan risiko tinggi saja 77,4 persen, belum lagi yang lanjut usia, dari laporan kesehatannya juga hampir semua jemaah haji masuk dalam rawat jalan,” ujar Ahmad Bastian.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan penyelenggaraan haji sebelumnya, layanan Kementerian Haji dan Umrah pada tahun ini menunjukkan peningkatan yang patut diapresiasi.

“Ini luar biasa. Dan kalau kita bandingkan dengan penyelenggaraan haji tahun kemarin, tampaknya satu kata yang paling tepat untuk Kementerian Haji dan Umrah tahun ini adalah top,” katanya.

Keberhasilan penyelenggaraan haji 2026 tidak terlepas dari capaian pemerintah dalam mengelola kuota nasional sebanyak 221.000 jemaah.

Selain itu, penerapan inovasi skema murur dan tanazul dinilai terbukti membantu melancarkan pergerakan jemaah pada fase kritis di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna.

Kebijakan pemeriksaan istithaah kesehatan sebelum pelunasan biaya haji juga diapresiasi sebagai langkah preventif yang efektif untuk meminimalkan risiko kesehatan jemaah selama berada di Tanah Suci.

Anggota Komite III DPD RI asal Jawa Tengah, Denty Eka Widi Pratiwi, turut mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang berjalan baik.

Namun, ia juga memberikan catatan evaluasi terkait pelaksanaan pembayaran badal haji dan dam jemaah agar ke depan dapat disosialisasikan dengan lebih jelas kepada masyarakat.

“Ke depannya Kemenhaj dapat melakukan evaluasi dan proyeksi terkait badal dan dam yang dapat dijadikan patokan agar tidak terjadi perbincangan yang simpang siur di tengah masyarakat,” ujar Denty.

Meski demikian, Denty menilai secara umum pelaksanaan ibadah haji oleh Kemenhaj tahun ini berlangsung baik dan mengalami peningkatan signifikan dalam aspek pelayanan.

“Namun secara umum pelaksanaan ibadah haji oleh Kemenhaj pada tahun ini berlangsung baik dan lompatan-lompatan pelayanannya juga terjadi peningkatan yang signifikan, jemaah juga sangat senang dengan pelayanannya,” ungkapnya.

Menanggapi berbagai catatan dan evaluasi dari DPD RI, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan kesiapan kementeriannya untuk terus berbenah.

Menhaj menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komite III DPD RI dalam penguatan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan Komite III DPD RI dalam penguatan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia,” ujar Menhaj.

Menurut Menhaj, seluruh masukan dari Komite III DPD RI akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.

“Masukan dari Komite III DPD RI akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang,” tegasnya.

Rapat kerja tersebut ditutup dengan kesepakatan antara Kemenhaj dan DPD RI untuk terus memperkuat koordinasi serta pelaporan secara berkelanjutan.

Kemenhaj menyadari bahwa penyelenggaraan haji merupakan pelayanan publik strategis yang menyangkut kehadiran negara bagi jutaan umat Islam Indonesia.

Karena itu, kolaborasi dengan lembaga legislatif dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan haji yang semakin berkualitas, inklusif, ramah lansia, dan berorientasi pada keselamatan serta kenyamanan jemaah. (Rls)

Share This Article

Related Articles

Comments (0)

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery