pasang iklan
HEADLINE NEWS

Pemprov Papua Barat Diduga Salahi Prosedur CPNS-PPPK Formasi 2018

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM - Pemerintah Provinsi Papua Barat diduga menyalahi prosedur dalam penetapan dan pengangkatan 1.283 CPNS dan PPPK formasi tahun 2018. Ombudsman Papua Barat menyebut dugaan penyimpangan prosedur tersebut yakni adanya indikasi pemalsuan dokumen persyaratan peserta.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Musa Y Sombuk menyampaikan indikasi pemalsuan dokumen tersebut berupa ijazah peserta agar terakomodasi menjadi CPNS yang seharusnya PPPK.

"Ada dugaan penyimpangan prosedur oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam penetapan dan pengangkatan CPNS dan PPPK, yaitu indikasi pemalsuan dokumen ijazah untuk terakomodir menjadi CPNS yang seharusnya PPPK," ujar Musa seperti dilansir dari Antara, Kamis (23/12/2021).

Musa mengatakan, Sekitar 79 orang saat ini tersebar di 7 Satuan Kerja (satker) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diduga bermasalah. Hal ini karena tidak tercatat dalam database 1.283 honorer Provinsi Papua Barat berdasarkan daftar hasil verifikasi dan validasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dari data tersebut, secara rinci disebutkan bahwa 79 orang dimaksud tersebar pada 7 satuan kerja (satker) di lingkungan Pemprov Papua Barat, diantaranya Biro Umum 10 orang, Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan 13 orang.

Selanjutnya, pada Dinas PTSP 2 orang, Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat 11 orang, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 7 orang, Dinas PUPR (Satker Bina Marga dan Cipta Karya) 3 orang, dan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) sebanyak 33 orang.

Selanjutnya, berdasarkan temuan ini, Ombudsman Papua Barat menyampaikan saran kepada Gubernur Papua Barat untuk meninjau kembali berkas 1.283 CPNS dan PPPK pada formasi 2018.

CPNS 2018 Sudah Pemberkasan, Gubernur Mandacan Targetkan CPNS 2021 80 Persen OAP

Gubernur Papua Barat telah melakukan rapat evaluasi kembali mengenai formasi CPNS 2018 pada Oktober 2021 lalu yang sudah diumumkan dengan ditandai pemberkasan. Dalam rapat itu, ia menyampaikan, untuk Manokwari Selatan formasi CPNS 2018, yakni adanya formasi tambahan berjumlah 116 orang dan sudah diumumkan.

"Jadi Manokwari Selatan sudah diumumkan, berarti sudah tidak ada hambatan. Dengan demikian hasil pertemuan tadi, evaluasi formasi 2018 diumumkan 2020 pertama formasi tambahan Mansel yang terakhir berarti tinggal pemberkasan," katanya.

Gubernur menargetkan untuk penerimaan CPNS sudah berada pada tahap tes sebelum akhir tahun 2021. Ia juga mengatakan, formasi 80-20 persen tetap diberlakukan yakni 80 OAP dan 20 non OAP lahir besar Papua.

"Tidak boleh lewat dari 2021. Sebelum 2021 berakhir itu sudah, tes. Iya kalau itu tetap, yakni 80 dan 20 yaitu, 80 OAP dan 20 non OAP lahir besar Papua," jelasnya. (UWR)

Share This Article

Related Articles

Dr. Filep Wamafma saat berada di kampung Induk Sigim, distrik Mainyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kamis (14/9/2023).
Kunjungi Minyambouw, Filep Wamafma Terima Aspirasi Jalan Rusak
Frengky Wambrauw, SH
Kepala LP2BH STIH Soroti Tajam 10 Program Prioritas Pj Gubernur
KKB Bakar Perumahan Nakes di Ilaga, Diduga Pimpinan Titus Murib. [Foto: Dok. Polda Papua]
KKB Bakar Perumahan Nakes di Ilaga, Diduga Pimpinan Titus Murib
Sepakat Sukseskan STC Papua 2023, Kementerian dan Pemda Gelar Rakor . [Foto: Humas Pemkab Biak]
Sukseskan STC Papua 2023, Kementerian dan Pemda Gelar Rakor
Gambar Ilustrasi
Ini Keputusan MSG Soal Pengajuan ULMWP Sebagai Anggota Penuh
Pengadilan Tinggi Papua Barat Teken MoU dengan STIH Manokwari, Jumat (25/8/2023).
Pengadilan Tinggi Papua Barat Teken MoU dengan STIH Manokwari

Comments (26)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Dr. Filep Wamafma, SH. M.Hum
Filep Wamafma Tindaklanjuti Ekspansi Kapital Salim Group di Papua Barat
  • Dec 08, 2019 12:18 pm

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 5.107.107

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2023 | jagapapua.com | page rendered in 0.7953 seconds