pasang iklan
HEADLINE NEWS

Ombudsman Sebut Pelayanan Covid-19 PB Kurang Koordinasi

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM - Dalam rangka menyerap sejumlah aspirasi daerah agar dapat diperjuangkan di Jakarta, Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menggelar pertemuan. Pada kesempatan temu kali ini, Wamafma menyambangi Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Papua Barat, Rabu, 20 Mei, 2020.

Kedatangan Wamafma pada lembaga negara tersebut, tak lain untuk mendengarkan serangkaian pemaparan dan temuan yang sudah dikantongi oleh Ombudsman akhir-akhir ini.

Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Musa Sombuk, ada ketidakakraban yang terjadi pada lingkup Pemerintahan Provinsi Papua Barat (Pemda), Ketidaksolidan itu nampak semenjak Pemerintah Provinsi dan beberapa Bupati di Kabupaten terkesan berjalan sendiri-sendiri terutama dalam memutus mata rantai Wabah Covid-19.

Hal itu ia utarakan sesudah bertebaran berbagai pemberitaan terkait langkah-langkah Pemda yang kerap tidak seirama. Meskipun demikian, menurutnya, ada untungnya juga permainan politis dua kaki tersebut digulirkan, mengingat, Provinsi Papua Barat belum memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),”Ujar Musa saat melangsungkan diskusi dengan Wamafma.

Tetapi, adapula hal yang perlu disoroti Penyelenggara Kesejahteraan Daerah, apabila Papua Barat dan daerah-daerah lain di Indonesia memberlakukan PSBB, maka tentu perlu diadakan penguatan komunikasi dan konsolidasi satu arah yang dibangun oleh Gubernur.

Ia berpendapat bahwa dalam jangka pendek permainan dua kaki ini mungkin saja bisa efektif, tapi kalau jangka panjang, Gubernur perlu untuk membangun konsolidasi kembali dengan para Bupati dan Walikota se Papua Barat, apalagi warga yang terjangkit virus semakin banyak, ucapnya.

Sebelumya, seperti dilasir dari papuakini.co ada beberapa kebijakan Bupati di Provinsi Papua Barat Pernah bersebrangan dengan Gubernur Dominggus Mandacan dalam menyekapi wabah Covid-19, sejumlah daerah itu antara lain, Fak-Fak, Kaimana dan Maybrat.

Lantas keputusan para Bupati menerapkan lockdown tersebut, membuat Gubernur Dominggus Mandacan angkat bicara. Diduga dikarenakan tidak ada jalinan koordinasi sama sekali dari Bupati terhadap Gubernur Papua Barat saat itu. (RS)

Baca juga: https://jagapapua.com/article/detail/2783/sibuk-bagi-sembako-pasien-corona-pb-makin-meningkat

Share This Article

Related Articles

Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma.
Senator Filep Ungkap Sebab Ajukan Interupsi Saat Paripurna DPD RI
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. [Foto: Dok DPR RI]
Komisi II DPR RI Segera Bentuk Panja Evaluasi DOB Papua
Senator Filep Wamafma bersama Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Nana Sudjana di Markas Polda Sulawesi Selatan. [Foto: Dok. JP]
Jumpa Kapolda Sulsel, Filep: Tolong Lindungi Mahasiswa Papua
Senator Papua Barat, Filep Wamafma.
Filep Apresiasi Mahfud MD Terima Kehadiran Masyarakat Papua Barat
Kunker di Yogyakarta, Komite I DPD RI Apresiasi Kinerja Pemda DIY.
Kunker di Yogyakarta, Komite I DPD RI Apresiasi Kinerja Pemda DIY
Gedung DPR RI. [Foto: era.id]
Ini Sosok Anggota DPR Dapil Papua Barat Pengganti Alm Jimmy Ijie

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.688.835

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.8065 seconds