Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM - Wartawan se Provinsi Gorontalo memboikot pemberitaan Polda Gorontalo. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan Wartawan karena Kapolda Gorontalo enggan menemui mereka saat melakukan aksi damai di depan Mapolda Gorontalo

"Mulai hari ini, kami akan memboikot pemberitaan dari Polda Gorontalo, karena Kapolda dan Wakapolda enggan menemui kita kawan kawan" ungkap Koordintor Lapangan Helmi Rasid, Kamis (15/10).

Aksi damai wartawan se Gorontalo ini terjadi sebagai bentuk protes kepada Polda Gorontalo akibat adanya dugaan intimidasi dan pembungkaman kerja jurnalistik pada liputan demo penolakan UU Cipta Kerja di Gorontalo.

"Kalau ada release kita di undang, tapi saat meliput demo kita diintimidasi. Ini ada apa?" tegas Yudistira Saleh dalam orasinya.

Massa aksi juga menyuarakan tentang kekecewaan salah satu petinggi Polda yang selalu mengeluarkan pernyataan Hoaks tentang beberapa pemberitaan wartawan Gorontalo.

"Kami Telepon tidak diangkat, di WA hanya dibalas. Setelah berita naik dibilang hoaks. Ada apa?" tanya Yudistira.

Sebagai bentuk kekecawaan itu, massa aksi dari wartawan se Gorontalo itu meminta kepada Kapolda Gorontalo untuk mengganti Kabid Humas Polda Gorontalo.

Boikot pemberitaan terhadap Polda Gorontalo itu akan dilakukan hingga Kapolda Gorontalo mengganti kabid humas. Demikian pernyataan yang diterima Jagapapua.com, Kamis malam.

Dalam kesempatan itu, wartawan kecewa dengan tindakan aparat yang refresif terhadap sejumlah wartawan saat peliputan demo penolakan Omnibus Law, UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, Aliansi Wartawan-Jurnalis Gorontalo melakukan aksi damai di depan Polda Gorontalo, namun sayangnya, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Akhmad Wiyagus dan Wakapolda Gorontalo yang ingin ditemui massa aksi menolak untuk ditemui.

"Padahal tujuan Aliansi Wartawan-Jurnalis Gorontalo untuk meminta kepada Kapolda agar dapat menatar aparatnya dalam menjalankan UU Pers Nomor 40 tahun 1999" kata Koordinator lapangan, Helmi Rasyid.

Lebih lanjut, kata Helmi, keberadaan Kapolda maupun Wakapolda sangat penting untuk menunjukkan sikapnya peduli terhadap kebebasan pers di Indonesia khususnya di Gorontalo.

"Ketika ada rilis-rilis tentang Kapolda, kami dikirim. Diminta untuk dimuat. Sementara ketika kita ingin bertemu langsung di hadapan Kapolda. Baik Kapolda maupun Wakapolda tidak ada yang bersedia untuk berbicara dihadapan kami," ucap Helmi.

Menurut Helmi bahwa tujuan Aliansi Wartawan-Jurnalis Gorontalo melakukan aksi damai di depan Polda Gorontalo sebagai bentuk simpati terhadap kebebasan pers di Gorontalo.

Apalagi upaya Polri dalam menjadikan pers sebagai mitra tidak tercapai sepenuhnya. "Terbukti bahwa hari ini, Kapolda maupun Wakapolda tidak ada yang berada di barisan depan massa. Ini ada apa? Kenapa Kapolda sangat anti terhadap wartawan?,"paparnya.

Dalam aksi itu, ada enam tuntutan yang dibawa Aliansi Wartawan-Jurnalis Gorontalo. Yaitu, Mengecam tindakan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian kepada para jurnalis yang sedang meliput aksi penolakan undang-undang cipta kerja; Meminta kepada kepolisian polda gorontalo untuk memahami dan mengamalkan undang-undang pers; Mengutuk keras perampasan fasilitas peliputan milik wartawan saat aksi penolakan undang-undang cipta kerja; Meminta kapolda gorontalo menindak tegas aparat kepolisian yang melakukan kekerasan, intimidasi dan perampasan alat peliputan wartawan; Memboikot liputan di Polda Gorontalo jika tuntutan kami tidak dipenuhi; Meminta kepolisian dan pihak-pihak yang keberatan dengan kerja jurnalistik untuk menempuh mekanisme dewan pers sehingga tidak seenaknya mengatakan hoax terhadap produk jurnalistik.

Dalam aksi ini, massa mengambil start dari Bundaran Saronde Kota Gorontalo, kemudian menuju Polda Gorontalo menggunakan kendaraan masing-masing. Setibanya di Polda Gorontalo, seluruh wartawan-jurnalis menelatakkan ID Card mereka di depan pintu gerbang dan menaburkan bunga."Taburan bunga ini sebagai bentuk bahwa kebebasan pers kami telah mati," tandas Helmi. (WRP)