Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAGAPAPUA.COM - Masyarakat Adat Wambon Tekamerop di Kabupaten Boven Digoel Bersama Yayasan Pusaka dan LBH Papua Menolak Investasi Penggusur Hutan Adat.

Sejak hari senin tanggal 09-11 November 2020 dua perwakilan Masyarakat adat dari boven digoel yaitu Suku Wambon Tekamerop dan Suku Awyu mengadakan dialog dan pengaduan permasalahan hak-hak adat ke berbagai lembaga pemerintahan provinsi Papua yaitu Kantor Gubernur Provinsi Papua, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindu Provinsi Papua, Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Masyarakat adat Suku Wambon Tekamerop saat ini sedang berhadapan dengan PT Merauke Rayon Jaya yang ingin menggusur tanah dan hutan adat seluas 206.800 hektar untuk dijadikan Perkebunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Masyarakat adat suku Wambon Tekamerop sebagai pemilik tanah adat telah menyatakan sikap menolak dengan tegas kehadiran PT Merauke Rayon Jaya (MRJ), masyarakat mengalami trauma berkepanjangan atas kehadiran perusahaan-perusahaan kepala sawit yang hingga saat ini belum memberikan dampak positif ke masyarakat. Apabila PT Merauke Rayon Jaya (MRJ) beroperasi akan memperparah kelangsungan kehidupan masyarakat adat.

Penolakan masyarakat adat wambon tekamerop atas PT Merauke Rayon Jaya (MRJ) sebelumnya telah dilakukan secara tertulis dan lisan kepada Pemerintah daerah kabupaten, Sejak senin tanggal 09 November 2020 masyarakat melanjutkan pengaduan hal serupa ke Pemerintah Provinsi Papua dan Lembaga Perwakilan Rakyat dan Adat Papua.

Yayasan Pusaka menilai prosedur perizinan yang diperoleh PT MRJ melanggar Putusan MK dan UU Otsus tentang penghormatan, pengakuan, perlindungan hak masyarakat adat. Berdasarkan informasi yang diterima Yayasan Pusaka dan masyarakat, PT Merauke Rayon Jaya tidak memiliki amdal untuk melakukan operasional kegiatan, hal ini sangat berpotensi menghancurkan lingkungan di kawasan masyarakat adat Boven Digoel.

Dilapangan masyarakat telah memalang dan memasang salib merah sebagai bentuk penolakan masyarakat atas rencana operasi PT Merauke Rayon Jaya (MRJ). Namun PT MRJ bersikeras ingin melakukan aktivitas dilapangan tanpa persetujuan masyarakat. Adapun Tuntutan masyarakat adat Wambon Tekemerop yaitu :

1. Meminta Kepada Gubernur Provinsi Papua untuk mendukung upaya masyarakat adat wambon Tekamerop di Kampung Subur dan Kampung Aiwat yang menolak kehadiran PT Merauke Rayon Jaya (MRJ) dengan tidak mengeluarkan keputusan atau Izin teknis, Rencana kerja tahunan atau rekomendasi operasional kepada PT Merauke Rayon Jaya dan mencabut Keputusan atau Izin-izin yang berkaitan dengan aktivitas PT Merauke Rayon Jaya (MRJ) di distrik subur Kab Boven Digoel;

2. Kepada Gubernur Provinsi Papua memberikan perhatian kepada masyarakat adat wambon tekamerop dalam mengembangkan hutan adat berbasiskan kelestarian lingkungan hidup dan menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat adat ;

3. Kepada Gubernur Provinsi Papua mengeluarkan Keputusan yang ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mencabut Pemberian Hak Pengusahaan Hutan tanaman Industri Pulp PT Merauke Rayon Jaya diatas areal seluas +/_ 206.800 HA di distrik subur Kab Boven Digoel dengan dasar penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat yang telah diatur didalam Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2001 ;

4. Kepada Dewan Rakyat Provinsi Papua mendukung upaya masyarakat adat wambon Tekamerop di Kampung Subur dan Kampung Aiwat yang menolak kehadiran PT Merauke Rayon Jaya (MRJ) dengan mengeluarkan rekomendasi / kebijakan lainnya sesuai kewenangan DPRP yang ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Gubernur Provinsi Papua untuk segera mencabut Pemberian Hak Pengusahaan Hutan tanaman Industri Pulp PT Merauke Rayon Jaya diatas areal seluas +/_ 206.800 HA di distrik subur Kab Boven Digoel ;

Majelis Rakyat Papua

1. Kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk mendukung upaya masyarakat adat wambon Tekamerop di Kampung Subur dan Kampung Aiwat yang menolak kehadiran PT Merauke Rayon Jaya (MRJ) ;

2. Kepada Majelis Rakyat Papua mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut Pemberian Hak Pengusahaan Hutan tanaman Industri Pulp PT Merauke Rayon Jaya diatas areal seluas +/_ 206.800 HA di distrik subur Kab Boven Digoel dengan dasar penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat / orang asli Papua yang telah diatur didalam Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2001 ;

3. Kepada Majelis Rakyat Papua memberikan pertimbangan Kepada DPRP, Gubenur, DPRD Kabupaten Boven Digoel serta Bupati Boven Digoel untuk segera mencabut perizinan yang dimiliki PT Merauke Rayon Jaya, dan melakukan tindakan yang melindungi hak masyarakat adat / hak orang asli papua ;

Sementara Masyarakat adat Suku Awyu juga sedang berhadapan dengan PT Indoasiana Lestari perkebunan kelapa sawit yang ingin menggusur hutan adat suku awyu seluas 30.190 hektar. Kehadiran perusahaan telah menyebabkan konflik diantara masyarakat adat, sebagaian masyarakat mendukung dan sebagaian besar lainnya menolakan kehadiran perusahaan. PT Indoasiana tidak melakukan sosialisasi sedari awal kepada masyarakat adat selaku pemilik tanah adat. Ada indikasi perusahaan memamfaatkan pihak-pihak masyarakat yang tidak memiliki hak untuk melepaskan hutan adat. Adapun Tuntutan masyarakat adat Suku Awyu yaitu meminta Gubernur Provinsi Papua, segera mencabut izin-izin perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Indoasiana Lestari yang beroperasi di wilayah adat suku awyu. Perusahaan tersebut melanggaran hak-hak adat, mengacam dan mengakibatkan hilangnya hak-hak masyarakat adat dan berporensi terjadinya konflik diantar keluarga, marga dan suku.

Dalam dialog dan pengaduan yang dilakukan selama 3 hari kepada instansi pemerintah masyarakat ditemui oleh Kepala bidang perizinan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindu Provinsi Papua, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Majelis Rakyat Papua.

Dalam keterangan yang disampaikan kedua dinas provinsi tersebut, kedua perusahaan baik PT MRJ dan PT Indoasiana Lestari saat ini sedang mengajukan beberapa permohonan izin atau pertimbangan teknis sebagai persyaratan untuk melakukan kegiatan. Terkait tuntutan dan permasalahan yang disampaikan masyarakat akan menjadi pertimbangan penting bagi kedua instansi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang terbaik dengan memperhatikan penolakan, keluhan masyarakat adat. Selama permohonan izin atau rekomendasi teknis yang diminta kedua perusahaan tidak dilengkapi dengan persetujuan atau mendapat penolakan dari pemilik ulayat maka lembaga pemerintah akan menyerahkan kembali permohonan untuk menyelesaikan dahulu permasalahan dengan pemilik ulayat. Untuk kasus PT Merauke Rayon Jaya kepala dinas kehutanan dan lingkungan hidup mengatakan Gubernur Papua pada tahun 2013 telah mengajukan penolakan PT MRJ kepada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, namun KLHK kembali mengeluarkan izin baru kepada PT MRJ dengan alasan adanya putusan pengadilan yang memenangkan PT MRJ.

Yayasan Pusaka berpendapat banyak permasalahan hukum dari putusan pengadilan yang memenangkan PT MRJ, kami menemukan saksi-saksi yang dihadirkan bukanlah sebagai pemilik hak hutan adat, selain itu penolakan masyarakat ada saat ini harus dipertimbangkan menjadi kebijakan pemerintah mencabut kembali izin PT MRJ. Termasuk untuk PT Indoasiana Lestari penolakan dari masyarakat harus diperhatikan untuk tidak mengeluarkan izin-izin baru.

Sementara Majelis Rakyat Papua (MRP) menyatakan dukungan kepada masyarakat adat, bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas di Papua harus mendapat persetujuan dari pemilik tanah adat dan rekomendasi dari MRP sebagai representasi masyarakat adat.

Kedua suku masyarakat adat meminta agar tuntutan yang disampaikan segera untuk dilaksanakan demi penghormatan, perlindungan dan pengaduan hak-hak masyarakat adat / orang asli Papua.

Mengingat jaminan atas Hak Asasi Masyarakat Adat Papua secara legal telah dijamin pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 jo Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 jo Pasal 43 UU Nomor 21 Tahun 2001 maka kami LBH Papua menegaskan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Boven Digul untuk menjalankan kewajiban penegakannya. Jika pada prakteknya nanti Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Boven Digul tidak menjalankan beberapa ketentuan diatas maka LBH Papua akan mendampingi Masyarakat Adat memproses hukum pemerintah dalam hal ini “Kepala Dinas” terkait yang akan menerbitkan ijin pinjam pakai tanpa sepengetahuan masyarakat adat pemilik atas Tindak Pidana Penggelapan Tanah Adat sebagaimana diatur pada Pasal 385 KUHP.

Kontak Narasumber;

1. Frangky Woro (Masyarakat Adat Awyu) 081240262838
2. Paulus Kemi (Masyarakat Adat Wambon Tekamerop) 085254085228
3. Tigor Hutapea (Yayasan Pusaka) 081287296684
4. Emanuel Gobay S.H, M.H (LBH Papua) 082199507613