pasang iklan

Reses di Sembab, Filep Wamafma Terima Aspirasi Soal Harga Sawit

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM - Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal dapil Papua Barat Dr. Filep Wamafma,SH.,M.Hum. C.L.A lakukan agenda reses di kampung Sembab, Distrik Masni, kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Disana Filep Wamafma menyerap aspirasi dari masyarakat suku Meyah. Kali ini, aspirasi yang diterima dari masyarakat tentang perusahan perkebunan sawit yang beroperasi di dataran Distrik Warmare, Prafi, Masni dan Sidey (Warpramasi), kabupaten Manokwari, Rabu (11/3).

Musa Mandacan, Kepala Sub Suku Meyah, mengatakan, pihak perusahaan Sawit belum berkontribusi terhadap masyarakat setempat. Satu yang menjadi persoalan adalah upaya pembelian harga plasma sawit yang tidak transparan kepada petani plasma.

Untuk itu, Musa sampaikan terima kasih atas kedatangan senator Filep Wamafma yang bisa hadir untuk mendengar langsung aspirasi mereka.

"Kedatangan bapa DPD RI merupakan utusan Tuhan kepada kami, sebab selama ini belum pernah ada kunjungan secara langsung kepada kami ditempat terpencil seperti ini" ungkap Musa seraya menyampaikan bahwa aspirasi mereka dapat diperjuangkan kepada pemerintah kabupaten Manokwari, provinsi Papua Barat dan pemerintah Pusat.

Dia juga menyatakan soal kehadiran perusahaan Sawit di Masni dan Sidey. Apabila tidak ada perhatian dari perusahaan kepada mereka, maka mereka akan melakukan pemalangan jalan sehingga aktivitas perusahaan itu bisa macet.

Sementara Kepala Distrik Masni, Yustus Isba membenarkan bahwa persoalan perusahaan sawit disini belum terbuka kepada masyarakat tentang harga plasma kepada masyarakat.

Menurut dia, aspirasi masyarakat mungkin bisa diperjuangkan oleh Filep Wamafma, sebab persoalan mereka sudah sangat lama tidak direspon. Di sisi lain perusahaan sawit terus berganti manajemen sehingga kepedulian kepada masyarakat tidak transparan. Padahal keluhan masyarakat sudah disampaikan kepada pemerintah, tetapi belum ada respon.

Menjawab masalah itu, Senator Filep Wamafma mengaku masalah ini sebenarnya tanggung jawab Pemerintah Daerah. Meski demikian Filep akan berusaha untuk mediasi masalah tersebut kepada Pemerintah Daerah, sebaliknya kalau pemerintah tidak peduli, maka ia akan perjuangkan ke pemerintahan Pusat melalui kementerian terkait.

"Pemerintah ada karena rakyat, sebaliknya rakyat ada karena pemerintah, sehingga setiap masalah harus direspon secepatnya" kata Filep seraya mengutarakan bahwa pemerintah jangan mengabaikan masalah yang ada ditengah masyarakat, sebab semakin dibiarkan, maka bisa menimbulkan konflik. (WRP)

Share This Article

Related Articles

Comments (4)

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery