pasang iklan
HEADLINE NEWS

Kunker Filep, Ombudsman Sebut TNI Polri Disorientasi Kerja

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat, Musa Sombuk, lagi-lagi menyoroti serangkaian persoalan yang tertumpuk di tanah Papua khususnya di Provinsi Papua Barat. Sorotan kegelisahan itu dia dengungkan di hadapan Ketua Pansus Papua DPD RI Dr. Filep Wamafma saat mereka berdua melangsungkan obrolan tatap muka pada Rabu, 20 Mei 2020.

Didalam pertemuan yang kurang lebih menghabiskan waktu dua jam tersebut, Musa lantas menyampaikan sejumlah temuan dari pihaknya yang menurutnya perlu untuk mendapatkan kritik tajam dari Ombudsman dan juga Senator Papua Barat, Filep Wamafma.

Musa Mengungkapkan, sudah lama aktivitas tambang illegal di Kabupaten Manokwari itu digelar, namun sampai sekarang aktivitas itu belum juga kunjung reda, masih saja tindakan melawan hukum tersebut dilakukan,”Ungkap Musa saat berbincang santai bersama Filep Wamafma.

Akan tetapi, Menurut Musa, perluasan pembangunan tempat-tempat kediaman aparat militer Kepolisian maupun TNI terus digalang dan meluas di Tanah Papua Barat, mestinya, pembangunan tersebut harus berbanding lurus dengan prestasi oleh kedua petinggi perwakilan Institusi Negara,”Tegas Musa.

Menurut pantauan dia, ketika ada pihak meliter menemukan peredaran minuman keras atau miras diperjualbelikan di kehidupan masyarakat terkadang pihak TNI tersebut diduga tidak menindak secara sungguh-sungguh terhadap oknum pelaku itu, ibarat pegang ekor, lepas kepala.

Hal itu juga berlaku terhadap oknum- oknum pelaku aktivitas tambang Ilegal “Mereka kerap mempergunakan alasan bahwa itu bukan tupoksi mereka,”Ungkap Musa kepada Senator Papua Barat.

Tentu menurut Musa itu benar, namun tetapi peran tanggungjawab selaku pengemban amanat Negara dalam mensukseskan perkerjaan Negara itu perlu di kedepankan. Artinya, tidak cukup hanya menyerahkan oknum tersebut pada pihak kepolisian, tapi juga turut serta mengawal dan memantau pekerjaan Negara itu.

Kejadian serupa juga berlaku di pihak kepolisian, menurut Musa, mereka lebih cenderung kedepankan perluasan bagunan institusinya, padahal disinyalir ditemukan ada sebagaian Polsek di Papua Barat yang dihuni hanya tiga sampai empat orang anggota.

Akhirnya, Muatan orentasi dari kehadiran Lembaga Negara tersebut banyak kasus yang belum tertuntaskan hingga sekarang, salah satunya Tambang Ilegal. (RS)

Baca juga: https://jagapapua.com/article/detail/2832/ombudsman-sebut-pelayanan-covid-19-pb-kurang-koordinasi

Share This Article

Related Articles

Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma.
Senator Filep Ungkap Sebab Ajukan Interupsi Saat Paripurna DPD RI
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. [Foto: Dok DPR RI]
Komisi II DPR RI Segera Bentuk Panja Evaluasi DOB Papua
Senator Filep Wamafma bersama Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Nana Sudjana di Markas Polda Sulawesi Selatan. [Foto: Dok. JP]
Jumpa Kapolda Sulsel, Filep: Tolong Lindungi Mahasiswa Papua
Senator Papua Barat, Filep Wamafma.
Filep Apresiasi Mahfud MD Terima Kehadiran Masyarakat Papua Barat
Kunker di Yogyakarta, Komite I DPD RI Apresiasi Kinerja Pemda DIY.
Kunker di Yogyakarta, Komite I DPD RI Apresiasi Kinerja Pemda DIY
Gedung DPR RI. [Foto: era.id]
Ini Sosok Anggota DPR Dapil Papua Barat Pengganti Alm Jimmy Ijie

Comments (144)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.687.558

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.7675 seconds