Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM- Kinerja pimpinan Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua Barat (MRP-PB) dipertanyakan oleh tokoh pemuda Papua Barat, Thomas Baru.

Menurut Thomas Baru bahwa selama 2 setengah tahun kepemimpinan ketua MRP PB Maxsi Nelson Ahoren belum membuktikan kerja yang sebenarnya kepada orang asli Papua (OAP) di Papua Barat.

Orang asli Papua, kata Thomas, tidak merasakan kerja nyata dari kepemimpinan MRP-PB saat ini, sehingga setiap pernyataan yang dikeluarkan ke media jauh dari tugas dan fungsi MRP yang sesungguhnya.

Terbukti saat ini MRP mengurus kasus hukum ND. Padahal terdapat segudang persoalan Papua, misalnya masalah adat yang sedang dikeluhkan masyarakat OAP tidak diselesaikan.

"Seharusnya MRP fokus pada tiga tupoksinya yakni unsur agama, adat dan perempuan. Bahkan kalau berbicara tentang hukum kepada seorang terdakwa kasus koruptor tidak ada manfaatnya" sebut Thomas, Jumat (12/6).

Seyogyanya MRP-PB, sebut Thomas, harusnya lebih fokus pada tugas-tugas yang telah diamanatkan dalam Undang-undang otsus dan kedudukan lembaga kultur tersebut.

Dia memberikan contoh setiap lima tahun caleg asli Papua aksi demo karena hak politik mereka tidak terakomodir dalam pesta politik legislatif.

"Artinya bahwa jangan ada masalah yang sudah terjadi kepada caleg Papua baru berkoar-koar di media, bahkan sampai keluarkan maklumat. Namun fakta hari ini sama sekali tidak ada aksi nyata untuk memperjuangkan regulasi bersama DPR, eksekutif demi kepentingan hak politik OAP kedepanya" ujar Thomas.

Persoalan lain seperti kelapa sawit, tambang ilegal, dan rasisme yang sedang bumen ke publik untuk menyakiti rakyat Papua terkesan didiamkan. Oleh karena itu, ia menyarankan kepada MRP-PB untuk fokus sesuai tugas MRP-PB dan tidak boleh keluar dari tugas sebenarnya.

"Banyak masalah yang dialami OAP, namun kenapa MRP diam, sehingga selaku tokoh pemuda saya sangat menyayangkan, maka disarankan kepada ketua MRP untuk lebih konsen dengan tupoksi mereka" saran Thomas.

Lebih lanjut, Thomas mengatakan, MRP tidak boleh pertahankan ego untuk berjalan sendiri tanpa membangun komunikasi dengan DPR dan pemerintah daerah untuk berbicara tentang hak OAP.

Sejujurnya kata dia, selama ini lembaga DPR, pemerintah dan MRP-PB tidak pernah duduk bersama. Namun yang terjadi adalah mempertahankan ego masing-masing.

Keributan MRP dengan pemerintahan yang terjadi adalah ribut tentang kursi otonomi khusus DPR Papua Barat. Padahal sebut Thomas, MRP setiap tahunnya kelola anggaran besar dari otsus untuk agenda reses, studi banding, dan pertemuan lainnya, tetapi faktanya tidak ada hasil apa-apa.

"Sejujurnya saya amati selama ini pernyataannya pimpinan MRP keluar dari tugas dan tupoksinya" sebut Thomas seraya menambahkan, kalau kinerja pimpinan MRP tidak sesuai lagi, maka harus dievaluasi.

Tanggapan Ketua MRP-PB

Ketua MRP PB Maxsi Nelson Ahoren menanggapi pernyataan tokoh pemuda Papua Barat Thomas J. Baru. Menurut Ahoren, MRP sudah menjalankan tupoksinya, namun harus diketahui bahwa MRP memiliki keterbatasan dalam hal mengambil keputusan.

Berkaitan dengan masalah hukum kepada terduga ND, Maxsi Ahoren menegaskan, persoalan hukum telah menjadi kewenangan penegak hukum. Tetapi untuk pembelaan kepada seorang perempuan Papua, maka MRP harus bersuara.

"Kita bersuara karena adanya surat masuk dari yang bersangkutan untuk meminta perlindungan. Kita melihat ND bukan dari masalah hukum, sebab kita tidak mengatur hukum, namun dari sisi perlindungan terhadap OAP, sebab ND merupakan perempuan pernakan Rumadas dari Rumberpon, kabupaten Teluk Wondama" ungkap Ahoren, Sabtu (13/6).

Lebih jelasnya Ahoren menjelaskan bahwa secara kultur OAP, ND masuk dalam kategori paranakan perempuan Papua, sehingga ketika MRP bertindak, sudah memiliki dasar untuk melindungi hak perempuan Papua.

Dia menambahkan, misalnya kalau kerja MRP tidak sesuai, maka silahkan datang untuk berdiskusi ke lembaga MRP selayaknya anak adat, sehingga apa yang kurang bisa di bicarakan bersama. (WRP)