pasang iklan

Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes

JAGAPAPUA.COM - Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Dr.  Filep Wamafma siap memfasilitasi pemerintah daerah kabupaten Manokwari menangani masalah ratusan tenaga kesehatan (nakes) yang dirumahkan.

Hal ini terungkap sesaat setelah Filep Wamafma melaksanakan agenda pertemuan dengan anggota perwakilan DPRK Manokwari, Pihak Ombudsman Papua Barat, Disnakertrans dan nakes, Selasa (24/2/2026) di aula STIH Manokwari.

Dalam pertemuan itu, sebagai mitra pemerintah daerah sekaligus utusan anggota DPD RI asal Papua Barat, Filep menekankan akan mengawal persoalan 235 nakes terutama dalam perumusan penyelesaian masalah.

"Pertemuan dengan para pihak ini untuk mencari solusi segera, kami akan membantu Pemda agar dapat menyelamatkan ratusan nakes yang sedang dirumahkan saat ini," sebut Filep ke wartawan, kemarin.

Senator Papua Barat ini menyampaikan bahwa pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti dengan agenda minggu depan yakni pertemuan dengan Bupati Manokwari. Selain itu, ia menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak Badan Kepegawaian Nasional dan Kementerian Kesehatan untuk menindaklanjuti masalah nakes tersebut.

Selain itu, Filep mengusulkan agar saat pertemuan nantinya akan mengajukan adanya penambahan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K bagi para nakes di daerah.

"Sebagai utusan wakil daerah kita harus mendorong agar ada penerimaan P3K bagi Nakes di daerah. Harapannya kita bisa mendorong putra-putri Manokwari khususnya dan di Papua Barat pada umumnya untuk mengabdi di kampung halamannya," ungkap Filep.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa efek dari efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak di daerah Papua, diantaranya nakes yang kehilangan pekerjaan. Menurutnya, saat pertemuan dengan Kementerian Keuangan RI, pihaknya menyuarakan agar Dana Otsus juga tak diefisiensi dan dioptimalkan sesuai peruntukannya.

"Pemerintah harus konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus di tanah Papua. Pasalnya, efisiensi anggaran berimplikasi kepada semua kebijakan di daerah Papua, termasuk nakes di Manokwari. Artinya pemangkasan dana Otsus oleh pemerintah Pusat sangat berpengaruh besar di tanah Papua. Ini harus kita sikapi bersama,” pungkas Filep. (WRP)

Share This Article

Related Articles

Comments (0)

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery