Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAGAPAPUA.COM - Arbi M. Nur mahasiswa Universitas Khairun yang di Drop Out oleh pihak kampus pada 12 Desember 2019 kini harus mulai menjalani proses penyidikan.

Arbi di DO oleh Kampus Unkhair karena terlibat aksi Front Rakyat Indonesia West Papua pada Desember lalu. Ia dikeluarkan melalui SK Rektor Husen Alting nomor 1860/UN44/KP/2019 bersama ketiga temannya yang lain yakni Ikra, Fahyudi dan Fahrul.

Ia mendapatkan surat pemberitahuan penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Ternate dengan Dugaan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan atau Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.

Pada lama Facebook pribadinya, ia mengungkapkan bahwa upaya pelarangan aksi solidaritas yang banyak dilakukan oleh para aktivis ialah bentuk pembungkaman suara masyarakat yang bersolidaritas terhadap isu Papua. karena itu, Arbi menuliskan meski segala upaya telah dilakukan oleh negara, menurutnya fikiran tak dapat dipenjarakan.

Berikut salinan tulisan Arbi M. Nur pada laman Facebooknya @ Arbi M. Nur;

"Saya, Arbi M. Nur. Mahasiswa universitas Khairun Ternate yang di drup out/DO secara sewenang-wenang oleh rektor (Prof. Dr. Husen Alting, SH, MH) karena melakukan aksi mimbar bebas solidaritas terhadap rakyat Papua pada tanggal 2 Desember 2019 dalam lingkungan kampus Muhammadiyah Maluku Utara.

Kini saya telah mendapatkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan oleh Polres Kota Ternate dengan dugaan tindak pidana kejahatan terhadap Keamanan Negara dan atau Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum yang termuat dalam "pasal 106 dan atau 160 dan atau 160 jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP Pidana" pada tanggal 09 Juli 2020. Pasal tersebut adalah pasal makar yang sering digunakan untuk memenjarakan rakyat Papua dan aktivis Indonesia yanag bersolidaritas terhadap aspirasi rakyat Papua.

Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan oleh Polres Ternate tertanggal 13 Juli, saya baru mendapatkan surat tersebut pada tanggal 14 Juli 2020 melalui kawan-kawan.

Setidaknya saya mulai mengerti bahwa kepala digundulin, ditodong dengan pistol, ditelanjangi, intimidasi, pemukulan, pembubaran paksa, dan drup out/DO bagi militer (polisi dan tentara) dan aparatus negara belum merasa cukup untuk membungkam suara orang Indonesia yang bicara masalah Papua. Mungkinkah penjara? Sudah banyak contoh bahwa penjara tidak dapat dan bisa membungkam serta memenjarakan pikiran."

Share This Article

Dua guru yang setia mengabdi di SD N Obo, Bintuni. [Foto: Maikel Werbete]

Situasi Kampung Obo Sepi, Hanya Ada 2 Siswa di SD Negeri Obo

Mar 26, 2026 03:00 pm
0 comments

Para kepala kampung di Wondama usai mendapat arahan Bupati. [Foto: MW]

Distribusi Dana Operasional Kampung di Wondama Diminta Prosedural

Mar 18, 2026 02:00 pm
5 comments

59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Realisasi Dana Operasional. [Foto: Maikel Werbete]

59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Dana Operasional

Mar 17, 2026 04:00 pm
0 comments

STIH Manokwari Kolaborasi dengan Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian, Rabu (11/3/2026)

STIH Manokwari & Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian

Mar 11, 2026 10:00 am
0 comments

Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes

Feb 25, 2026 04:00 pm
2 comments

Gubernur Dorong OPD Selaraskan Program Sesuai Arah Pembangunan

Jan 10, 2026 11:00 am
1 comments

Comments (1)

bs guide 2025 Nov 05, 2025 04:23 am

tion a Remote front require out Mctell produced one bs guide 2025 carried of handles and lives; typical (1798) had There