pasang iklan
HEADLINE NEWS

Warinussy Singgung Wakil Rakyat yang Diam Saat Rapat Bahas Papua

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM - Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH memberi apresiasi yang tinggi kepada Panitia Khusus (Pansus) Papua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang telah bekerja selama 9 bulan dalam mencari akar permasalahan di tanah Papua. 

Menurut Warinussy, hal ini patut menjadi perhatian karena telah mencurahkan tenaga, turun ke masyarakat, menemui stake holder, dan lembaga terkait guna membangun Papua yang lebih baik.

"Hal ini tersirat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPD Selasa, (21/7) siang melalui rapat virtual zoom" kata Warinussy kepada Jagapua.com.

Lanjut Warinussy, rekomendasi yang dihasilkan mengenai pemyelesaian Hak Asasi Manusia (HAM) sangat baik, karena diarahkan kepada pemerintah dan Komisi Nasional (Komnas) HAM.

"Sebagai Advokat dan Pembela HAM, saya bersyukur karena Pansus DPD RI tetap menekankan kepada pemerintah akan pentingnya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Tanah Papua. Itu artinya kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM jelang pelaksanaan Act of Free Choice (Tindakan Pilihan Bebas) atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) akan menjadi hal urgen" ungkap Warinussy.

Bahkan kata dia, upaya DPD melalui Pansus Papua mendorong terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sesuai amanat pasal 45 dan pasal 46 UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua menjadi sangat relevan.

"Dengan adanya inisiatif Pansus DPD RI mengusulkan agar meningkatkan kekuatan institusi Komnas HAM melalui kewenangan tidak saja terbatas sebagai penyelidik, namun ditingkatkan sebagai penyidik dan atau penuntut umum adalah hal yang cukup baik" ujar Warinussy.

Untuk itu, menurut pandangan hukum, Warinussy sangat relevan dan bersifat urgen, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan terhadap isi UU RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Satu catatan penting PADA RDP DPD RI tentang Papua tersebut, Warinussy menyinggung bahwa hanya saudara Dr.Filep Wamafma, SH, M.Hum selaku Ketua Pansus DPD RI yang intens membangun komunikasi, bahkan proaktif di dalam diskusi dan RDP siang tadi.

"Seharusnya saudara dan saudari asli Papua lainnya di dalam Pansus ini juga turut berbicara dan memberi masukan dalam RDP DPD RI semacam ini" tambah Warinussy. Ia menyayangkan wakil rakyat yang lain tidak memberikan masukan dan pendapat dalam rapat tersebut. (WRP)

Share This Article

Related Articles

Dua guru yang setia mengabdi di SD N Obo, Bintuni. [Foto: Maikel Werbete]
Situasi Kampung Obo Sepi, Hanya Ada 2 Siswa di SD Negeri Obo
Para kepala kampung di Wondama usai mendapat arahan Bupati. [Foto: MW]
Distribusi Dana Operasional Kampung di Wondama Diminta Prosedural
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Realisasi Dana Operasional. [Foto: Maikel Werbete]
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Dana Operasional
STIH Manokwari Kolaborasi dengan Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian, Rabu (11/3/2026)
STIH Manokwari & Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian
Senator Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Foto: Pemerintah Provinsi Papua
Gubernur Dorong OPD Selaraskan Program Sesuai Arah Pembangunan

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.701.807

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.9472 seconds