pasang iklan
HEADLINE NEWS

Puluhan Eks Karyawan Palang Kantor BLUD Raja Ampat

RAJA AMPAT, JAGAPAPUA.COM - Puluhan eks karyawan melakukan aksi demo damai, dan memalang Kantor BLUD-UPTD Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat, Senin (20/7). Mereka memprotes pemecatan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap 96 karyawan oleh kepala BLUD Raja Ampat yang terjadi secara sepihak.

Bukan hanya itu, puluhan eks karyawan kantor BLUD-UPTD ini pun palang kantor Conservation International (CI) Raja Ampat. Karyawan minta agar pimpinan CI Papua Barat dan pimpinan CI Raja Ampat memberikan masukan kepada pemprov untuk mengganti kepala BLUD demi menyelamatkan kawasan konservasi Raja Ampat.

Koordinator aksi, Matius H. Saleo mengatakan, pihaknya melakukan pemalangan kantor BLUD-UPTD dan kantor CI sebagai bentuk kekecewaan. Dimana kepala kantor BLUD yakni Syafri, telah melakukan PHK atau pemutusan kerja secara sepihak terhadap 96 karyawan kontrak dan menerbitkan SK yang tidak memiliki dasar hukum jelas.

Menurut dia, 96 karyawan yang di PHK sepihak oleh kepala kantor BLUD-UPTD Kepulauan Raja Ampat ini adalah mereka yang bertugas menjaga pos kawasan konservasi di wilayah perairan Kofiau, Ayau, Salawati-Batanta serta Meosmansar dan sekitarnya. Dengan kontrak kerja sebelumnya 3 bulan dari Januari s/d Maret 2019.

“Nah, yang menjadi heran selanjutnya tidak lagi ada tandatangan kontrak kerja. Tetapi, tiba-tiba tanggal 30 April 2020 kami mendapatkan surat PHK tanpa kordinasi baik, dimana kepala BLUD hanya memberitahu kontrak telah habis. Inikan lucu, sedangkan kami teken kontrak baru 1 kali aja”, tegas Matius kepada Jurnalis, kemarin.

Mewakili eks karyawan, Ia juga minta Gubernur Papua Barat sebagai pengambil kebijakan atas UU tentang Pelimpahan Kewenangan Kawasan Konservasi Perairan di Raja Ampat ke Pemprov untuk mengevaluasi surat pemutusan tersebut. Juga mencopot kepala BLUD, diganti oleh anak-anak Raja Ampat yang paham konservasi.

Alasannya, kata dia, kepala BLUD tidak mampu mengelola kawasan konservasi perairan, dan masih banyak kekurangan, baik itu kesejahteraan staf, sisi operasional juga BBM. “Kami butuh makan, butuh hidup untuk menafkahi keluarga. Dengan itu, kami harap Gubernur bisa mengevaluasi SK agar kami kerja kembali,” cetusnya. Hingga berita ini diturunkan, kepala BLUD KKP Raja Ampat, Papua Barat Syafri belum berhasil ditemui untuk dimintai keterangan.(*)

Share This Article

Related Articles

Dua guru yang setia mengabdi di SD N Obo, Bintuni. [Foto: Maikel Werbete]
Situasi Kampung Obo Sepi, Hanya Ada 2 Siswa di SD Negeri Obo
Para kepala kampung di Wondama usai mendapat arahan Bupati. [Foto: MW]
Distribusi Dana Operasional Kampung di Wondama Diminta Prosedural
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Realisasi Dana Operasional. [Foto: Maikel Werbete]
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Dana Operasional
STIH Manokwari Kolaborasi dengan Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian, Rabu (11/3/2026)
STIH Manokwari & Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian
Senator Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Foto: Pemerintah Provinsi Papua
Gubernur Dorong OPD Selaraskan Program Sesuai Arah Pembangunan

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.701.689

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.9186 seconds