Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

BIAK, JAGAPAPUA.COM - Kamis 30 Juli 2020, sejumlah warga masyarakat Kampung Anggaduber, Distrik Oridek, saat ditemui disalah satu rumah warga mengatakan sangat kecewa dengan kinerja kepala kampung anggaduber, Boas Pai yang dianggap kurang terbuka, dan jujur kepada masyarakat.

Dikatakan oleh warga bahwa untuk Dana Desa tahap kedua sudah diputuskan saat Muskam, namun yang dilakukan oleh kepala kampung tidak sesuai dengan keputusan Muskam. Ucap salah satu warga saat diwawancarai.

"Sesuai muskam yang diputuskan itu adalah pembagian BLT, pendidikan dan kesehatan. Namun itu tidak dilakukan. Kami hanya diberikan BLT untuk 3 bulan, sebesar Rp 900rb/KK. Sedangkan untuk pendidikan dan kesehatan belum".

Ia menambahkan bahwa masyarakat merasa kecewa dengan tindakan kepala kampung tersebut. Oleh karena itu, mereka berharap agar instansi segera memeriksa penggunaan DD (dana desa) di kampung Anggaduber. Jelasnya.

"Mulai dari DD tahun 2018, 2019 ada dibangun beberapa rumah. Itupun tidak selesai. Namun sudah ada LPJ. Kemudian DD tahun 2020 tahap pertama, penggunaan nya tidak sesuai dengan laporan. Kami harap instansi terkait turun periksa dan jangan cuma terima LPJ saja".

Sedangkan untuk DD tahun 2020 tahap kedua sudah dicairkan dan dikatakan tidak sesuai dengan hasil keputusan musyawarah kampung (Muskam). Warga berharap DD tahap kedua bisa diberikan guna membantu urusan pendidikan dan kesehatan. Tujuannya agar anak-anak Kampung Anggaduber dapat bersekolah, baik di tingkat SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi. Namun menurut keterangan warga, hal ini sama sekali tidak diberikan.

Untuk kesehatan sendiri, salah satu kader kesehatan di Kampung Anggaduber, Martina mengatakan hingga saat ini tidak ada peralatan kesehatan di Posyandu Anggaduber serta tidak ada upaya pencegahan stunting yang dilakukan. Adapun laporan yang menuliskan mengenai stunting, menurutnya hal itu tidaklah benar.

“Laporan itu tidak benar. Stunting tidak dilakukan dan alat medis tidak ada. Posyandu, kesehatan dikampung kami tidak jalan". Jelasnya.

Salah satu aparat kampung saat ditemui dan dimintai keterangan, membenarkan hal ini.

" Ya, apa yang warga masyarakat katakan itu benar. Sebagai aparat kampung di Kampung Anggaduber merasa terbeban. Namun saya tidak bisa berbuat apa-apa". Jelasnya.

Ia juga meminta agar kepala desa dapat memahami masyarakatnya, termasuk bersikap jujur dan terbuka.

“DD digunakan untuk kesejahteraan masyarakat kampung, namun jika ada keluhan, dari masyarakat, kepala kampung harus bisa menyelesaikannya dengan baik.” Tambahnya.

Menurutnya, kepala desa sudah selayaknya menjalankan keputusan muskam sebagai salah satu keputusan tertinggi di tingkat kampung.

“Apa yang menjadi hasil keputusan Muskam harus betul-betul dilakukan. Jangan keputusan lain, yang dikerjakan lain.” Ucapnya.

Ia ikut membenarkan mengenai rumah warga yang belum selesai dibangun.

“Apa pun yang sudah disampaikan, keluhan dari warga masyarakat Kampung Anggaduber tujuannya bukan untuk memberhentikan kepala kampung. Namun yang diinginkan adalah ada perubahan dikampung kami, ada perhatian terutama untuk pendidikan dan kesehatan dan juga pembangunan fisik. Sehingga Kampung Anggaduber, warga masyarakat di Kampung Anggaduber lebih baik dan sejahtera. Tutupnya. (JR)