pasang iklan
HEADLINE NEWS

Ketua DPR PB Tanggapi OAP yang Tolak Perpanjangan Dana Otsus

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM - Penolakan revisi undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 pada saat ini terus berkumandang ditengah masyarakat asli Papua. Bahkan sebagian orang asli Papua (OAP) menolak otsus diperpanjang pada 2021 dan masih menggaungkan kata 'Papua merdeka'.

Berkaitan dengan aspirasi tersebut, Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor menegaskan agar pihak eksekutif lebih aktif turun ke masyarakat untuk melihat kondisi kekinian tentang aspirasi OAP.

Meski secara kelembagaan dewan, pihak DPR dan MRP sudah melakukan berbagai langkah untuk bertemu langsung dengan masyarakat OAP, terutama MRP PB yang sudah aktif melakukan reses ke masing-masing wilayah adat untuk menyerap aspirasi tentang otsus.

Sementara untuk lembaga dewan sendiri merasa kesulitan, sebab ditengah masa pandemi Covid-19 ini membuat DPR harus melakukan pertemuan dengan membatasi jumlah orang karena aturan situasi Covid-19.

"Jadi kalau soal OAP menolak otsus jilid II dan minta merdeka itu bagian dari aspirasi dan wajar-wajar saja. Bahkan itu bagian dari dinamika demokrasi politik Papua yang sekarang harus kita terima, akan kita dengar dengan baik" ungkap Wonggor kepada Jagapapua.com Senin, di Manokwari Papua Barat.

Dikatakan Wonggor bahwa membahas revisi otsus harus melibatkan semua elemen, baik masyarakat, akademisi, lembaga adat, pemerintah, dan semua masyarakat adat asli Papua. Tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya di Papua Barat. Di samping itu revisi UU otsus disebutkan Wonggor memang untuk kepentingan rakyat asli Papua.

Lebih lanjut, mantan anggota DPRD Pegaf ini mengutarakan bahwa saat ini semua pos anggaran sedang digeser untuk penanganan dan pencegahan virus corona.

"Lantaran pos anggaran dewan dipangkas, sehingga berdampak kepada agenda dewan, sebab sejumlah agenda sudah terjadwal, namun musibah non alam ini menyebabkan agenda kedewanan dipending" katanya.

Wonggor berpendapat agar tersedia ruang dimana dewan lebih banyak turun ke masyarakat menerima masukkan untuk memastikan masa depan otsus 2021 benar-benar kehendak bersama.

"Kalau kita mau jujur yang gunakan uang otsus ada di eksekutif dan mereka lebih paham pengelolaan, sehingga ketika pertanggungjawaban tentang otsus harus dijelaskan oleh eksekutif" tambah dia. (WRP)

Share This Article

Related Articles

Dua guru yang setia mengabdi di SD N Obo, Bintuni. [Foto: Maikel Werbete]
Situasi Kampung Obo Sepi, Hanya Ada 2 Siswa di SD Negeri Obo
Para kepala kampung di Wondama usai mendapat arahan Bupati. [Foto: MW]
Distribusi Dana Operasional Kampung di Wondama Diminta Prosedural
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Realisasi Dana Operasional. [Foto: Maikel Werbete]
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Dana Operasional
STIH Manokwari Kolaborasi dengan Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian, Rabu (11/3/2026)
STIH Manokwari & Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian
Senator Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Foto: Pemerintah Provinsi Papua
Gubernur Dorong OPD Selaraskan Program Sesuai Arah Pembangunan

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.703.228

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.7965 seconds