pasang iklan

Ketua MRPB Tanggapi Isu Pemekaran Provinsi di Tanah Papua

MANOKWARI, JAGAPAPUA.COM- Isu pemekaran provinsi tambahan di tanah Papua mendapat respon dari ketua MRPB Maxsi Nelson Ahore.

Maxsi menyebut bahwa adanya isu pemekaran provinsi akan menjadi polemik baru di Papua. Ia juga mengritik bahwa isu pemekaran provinsi seharusnya dibahas bersama lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) di provinsi Papua dan Papua Barat.

Rencana pemerintah Pusat akan memekarkan Provinsi di tanah Papua yang disampaikan Mahfmud MD, menurut Maxsi Nelson Ahore hanya akan menambah luka hati masyarakat asli Papua. Tindakan itu dinilai Maxsi terlalu terburu-buru.

"Selesaikan dulu persoalan otsus yang akan berakhir pada 2021, lalu kalau membahas pemekaran harus pertemukan tokoh asli Papua dan dua lembaga MRP di tanah Papua" ungkap Ahoren kepada Jagapapua.com, Minggu (13/9).

Lebih lanjut, Ahoren menegaskan bahwa pemekaran provinsi tidak boleh dilatarbelakangi karena kepentingan para elit politik di Jakarta.

"Masalah Undang-undang 21 tahun 2001 belum selesai dibahas, sehingga jangan bahas pemekaran" pesan Ahoren.

Kata dia, semestinya persiapan pemekaran harus mempertimbangkan sumber daya manusia orang asli Papua yang utama, sebab menurutnya jangan sampai pemekaran dilakukan namun yang menikmati bukan orang asli Papua.

"Untuk itu elit politik di Jakarta dan tanah Papua untuk bijak melihat masalah pemekaran secara baik, sebab bagi kami lembaga MRPB mendukung kebijakan pemerintah, namun alangkah baiknya pemerintah harus perhatian apa yang menjadi masalah saat ini di tanah Papua" tambah Ahoren. (WRP)

Share This Article

Related Articles

Comments (0)

Leave a Comment

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery