pasang iklan
HEADLINE NEWS

Masyarakat Tambrauw Tolak Pembangunan Kodim

TAMBRAUW, JAGAPAPUA.COM - Masyarakat Kabupaten Tambrauw, Papua Barat yang mengatasnamakan dirinya Forum Intelektual Muda Tambrauw Cinta Damai (FIMTCD) menyatakan penolakan atas pembangunan Komando Distrik Militer (Kodim) 1810 Tambrauw yang diresmikan pada Senin (14/12/2020) ditentang warga setempat.

Menurut Kuasa Hukum Pemilik Hak Ulayat, Lembaga Adat Suku Abun (Lamasa), Yohanis Mambrassar mengatakan pembangunan kodim dinilai tidak menjawab kebutuhan masyarakat, sebaliknya masyarakat Tambrauw meminta pemerintah daerah lebih fokus pada kinerja pembangunan kesejahteraan seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan infrastruktur lainnya.

"Mendesak Pemerintah Tambrauw untuk lebih memfokuskan kinerja pada pembangunan kesejahteraan pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan (mikro), dan akses Jalan, jembatan, listrik dan jaringan komunikasi," kata Yohanis melalui keterangan tertulisnya.

Menurut Yohanis, masyarakat Tambrauw mendesak presiden Jokowi, ketua DPR RI, Gubernur Papua Barat, Ketua DPR Papua Barat, Bupati Tambrauw, Ketua DPR Tambrauw berkoordinasi dengan TNI untuk membatalkan pembangunan Kodim 1810 yang diresmikan pada senin, 14 desember 2020 lalu. Selain itu Panglima TNI, Pangdam 18 Kasuari Papua Barat dan Dandrem 181 PVT juga didesak untuk pembatalan tersebut.

Hingga kini penolakan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak. Menurut Yohanis, terdapat 38 organisasi sipil dan beberapa pegiat HAM mendukung penolakan tersebut. Diantara organisasi tersebut antara lain Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Asia Justice and Rights (AJAR), Imparsial, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Perkumpulan Advokat HAM Papua, Yayasan Tanah Merdeka Palu, ELSAM, YLBHI, WALHI Papua dan organisasi lainnya.

Pembangunan Kodim 1810 sejak awal telah menuai penolakan dari masyarakat. Yohanis mengatakan saat wacana pembangunan kodim muncul, masyarakat telah meminta untuk dilibatkan dengan diajak berdialog terkait pendapat termasuk terkait persetujuan masyarakat terhadap pembangunan kodim di Tambrauw. Akan tetapi, hingga saat ini masyarakat belum pernah diajak berdialog dan belum ada kesepakatan terkait pembangunan kodim.

Selain itu, Yohanis mengatakan bahwa pembangunan kodim itu akan mengingatkan trauma masyarakat Tambrauw akan berbagai kekerasan yang pernah terjadi yang justru masyarakat sipil yang menjadi korban. Sejauh ini, masyarakat merasa kondisi Tambrauw aman dan tenteram sehingga kehadiran aparat TNI bukanlah merupakan suatu kebutuhan.

"Justru kehadiran dan meningkatnya jumlah aparat keamanan TNI di Tambrauw pada beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kekerasan dengan korban masyarakat sipil," ungkap Yohanis. [UWR]

Share This Article

Related Articles

Dua guru yang setia mengabdi di SD N Obo, Bintuni. [Foto: Maikel Werbete]
Situasi Kampung Obo Sepi, Hanya Ada 2 Siswa di SD Negeri Obo
Para kepala kampung di Wondama usai mendapat arahan Bupati. [Foto: MW]
Distribusi Dana Operasional Kampung di Wondama Diminta Prosedural
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Realisasi Dana Operasional. [Foto: Maikel Werbete]
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Dana Operasional
STIH Manokwari Kolaborasi dengan Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian, Rabu (11/3/2026)
STIH Manokwari & Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian
Senator Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Foto: Pemerintah Provinsi Papua
Gubernur Dorong OPD Selaraskan Program Sesuai Arah Pembangunan

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.708.447

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.8322 seconds