pasang iklan
HEADLINE NEWS

Mendes PDTT Terima Aspirasi Pendamping Desa Papua Barat

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Senin (29/3) menerima kedatangan sejumlah perwakilan pendamping desa dari Papua Barat di Kantor Kemendes PDTT. Kedatangan perwakilan pendamping desa didampingi oleh Anggota DPD RI Yance Samonsabra.

Dalam pertemuan tersebut, para pendamping desa menyampaikan aspirasinya kepada Menteri Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri. Ada beberapa hal yang disampaikan diantaranya permohonan agar laporan individu dalam bentuk aplikasi bagi pendamping desa di Papua Barat agar dipertimbangkan dengan bersifat offline. Selain itu, juga perlu adanya penambahan biaya transportasi atau honorarium untuk pendamping desa dengan mengkategorikan tugas pendampingan sesuai zonasi lokasi tugas

"Kami memohon agar mempertimbangkan SOP pendamping desa berdasarkan kondisi daerah dan memohon peningkatan kapasitas pendamping desa di Papua Barat serta perlu ada sertifikasi bagi pendamping desa di Papua Barat," kata James G Kipuw dari Tambrauw saat membacakan aspirasi dari para pendamping desa Papua Barat yang didampingi perwakilan pendamping lainnya yakni Hans L Bonepay dari Manokwari Selatan dan Apilius Naw dari Maybrat serta lainnya.

Gus Menteri menyambut baik aspirasi dari pendamping desa. Dirinya menanggapi yang pertama terkait dengan laporan kinerja yang offline atau bukan online karena kondisi daerah itu bukan kesalahan pendamping desa.

"Itu memang karena kondisi daerah yang belum bisa dilakukan dengan cara online. Maka kita setuju dengan cara offline," kata Gus Menteri.

Gus Menteri juga sepakat untuk memberikan pertimbangan khusus untuk daerah yang geografinya sulit. Paling tidak, yang pertama menurunkan rasio antara pendamping dengan jumlah desa utamanya di Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa.

"Dan tentu ini akan kita usahakan dan sedang kita usahakan agar tidak sama antara di Jawa dengan di luar Jawa, antara yang geografisnya mudah dengan yang geografisnya sulit," kata Gus Menteri.

Sementara itu, terkait dengan honorarium, Gus Menteri menyampaikan, Kemendes PDTT masih mengupayakan agar adanya kenaikan honorarium karena memang terkait dengan program kerja. Namun, dari Kemenkeu masih minta dasar otentik bahwa beban kerja pendamping itu sudah melebihi standarnya.

"Dan itulah, makanya kita terapkan laporan kinerja harian itu supaya nanti bisa ditunjukkan bahwa inilah kerjanya pendamping desa yang telah melebihi kapasitas waktu yang tersedia. Jadi sangat tidak layak kalau honornya segitu, karena jam kerja melebihi standar karena memang lokasinya berjauhan. Jadi, untuk hal itu memang kita usahakan," kata Gus Menteri. (rls)

Share This Article

Related Articles

Dua guru yang setia mengabdi di SD N Obo, Bintuni. [Foto: Maikel Werbete]
Situasi Kampung Obo Sepi, Hanya Ada 2 Siswa di SD Negeri Obo
Para kepala kampung di Wondama usai mendapat arahan Bupati. [Foto: MW]
Distribusi Dana Operasional Kampung di Wondama Diminta Prosedural
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Realisasi Dana Operasional. [Foto: Maikel Werbete]
59 Kepala Kampung di Wondama Pertanyakan Dana Operasional
STIH Manokwari Kolaborasi dengan Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian, Rabu (11/3/2026)
STIH Manokwari & Polda Papua Barat Bentuk Pusat Kajian Kepolisian
Senator Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Filep Wamafma Fasilitasi Pemda Manokwari Tangani Masalah Nakes
Foto: Pemerintah Provinsi Papua
Gubernur Dorong OPD Selaraskan Program Sesuai Arah Pembangunan

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.714.794

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 4.5505 seconds