Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAYAPURA, JAGAPAPUA.COM - Viktoria Gebze adalah salah satu figur yang mewakili perempuan-perempuan Papua dan tergerak untuk berpartisipasi dalam pencalonan Ketua DPD KNPI Provinsi Papua periode 2021-2024.

Viktoria mengatakan bahwa perempuan Papua pasti bisa dan kaum perempuan memiliki kemampuan mempertimbangkan segala sesuatu juga menggunakan hati. Jika diberikan kesempatan dan terpilih sebagai Ketua DPD KNPI Provinsi Papua, ia mengatakan akan melaksanakan berbagai program dengan pertimbangan yang baik bukan hanya berdasarkan logika melainka juga dengan hati.

Meskipun telah bertekad mencalonkan diri, Viktoria Gebze mengaku kecewa dan mengalami kesulitan untuk mendapatkan rekomendasi dari DPD II. Hal itu dikarenakan dari 28 kabupaten dan 1 kota, hanya 7 DPD II Kabupaten/Kota yang definitif. Artinya 22 DPD II lainnya masih karteker dan 22 DPD II karteker ini juga sudah diperpanjang.

"Jujur saya kesulitan harus menghubungi teman-teman. Karena rekomendasi ini merupakan salah satu syarat mutlak untuk kami bisa terdaftar sebagai bakal calon KNPI. Apakah DPD II yang karteker ini dapat memberikan rekomendasi?” ujarnya, kepada awak media saat jumpa pers, Senin (15/11/2021).

Di sisi lain, syarat sebagai bakal calon (balon) diharuskan mendapat rekomendasi dari 5 OKP dan didukung dengan 2 rekomendasi dari DPD II. Kondisi ini membuatnya merasa sangat kecewa dan merasa dirugikan sekali.

“Wadah kepemudaan, potensi-potensi kepemudaan yang seharusnya bisa mengakomodasi semua bakal calon atau semua pemuda yang potensial untuk bisa berkompetisi secara arif, bijak dan secara professional. Saya berharap Steering Committee (SC) dapat jujur, terbuka dan tranparan memberitahukan atau menyampaikan kepada publik bahwa mereka DPD II ini dari mana-mana saja,” ujarnya.

Menurutnya, apabila dari 7 DPD II Kabupaten/Kota yang definitif, artinya hanya akan ada 2 calon saja yang memenuhi syarat. Sementara itu, syaratnya adalah 3 DPD II kabupaten/kota minimal 5 OKP. Menurutnya hal itu sudah tidak sesuai dengan AD/ART.

Lebih lanjut, sama dengan beberapa bakal calon lainnya, Viktoria juga memberikan saran agar pelaksanaan Musda yang akan dilakukan di Wamena, Jayawijaya ini dapat dilangsungkan di antara 7 DPD II yang definitif guna menjaga keamanan dan ketenangan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu calon dari Yalimo, Leo Himan. Ia mengatakan situasi yang ada saat ini tidak dapat dipaksakan. Menurutnya, kondisi ini seperti menemui pilihan yang sulit selayaknya memakan buah simalakama jika memaksa untuk melaksanakan Musda DPD KNPI Papua.

“DPD II konsolidasi organisasinya tidak berjalan baik. Yang terorganisir hanya 7 DPD yang definitif dari 29 kabupaten/kota. 22 yang lain hanya diperpanjang SK dan karteker. Untuk melaksanakan Musda tidak bisa hanya 7 DPD II yang definitif. Harus 50+1 % definitif. Untuk DPD kabupaten/kota harus 15 DPD II yang definitif baru bisa dilaksanakan. Ini salah semua, tidak sesuai aturan AD/ART,” ujar Leo.

Sebagai kandidat bakal calon Ketua KNPI, Leo Himan meminta kepada pengurus DPD KNPI Papua bahwa pada tanggal 18 November 2021 ini SK akan berakhir, maka diperlukan fokus untuk mengurus perpanjangan SK guna menyelesaikan tugas-tugas rumah yang ditinggalkan. Dengan demikian, DPD II harus memenuhi syarat terlebih dahulu untuk dapat melakukan Musda. (LR)