Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM - DPD RI meminta pemerintah mengevaluasi rencana pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bandar Antariksa di Biak Numfor, Papua. Lembaga perwakilan daerah itu menilai proyek tersebut perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak memicu konflik di tengah masyarakat, terutama terkait hak masyarakat adat.

"PSN ini masalah yang cukup serius sekarang ini. Memang PSN-nya bukan hanya di seluruh Indonesia, tetapi masalah yang paling menjadi perhatian kita adalah masalah PSN di Papua. Dan kedua, PSN di Biak," kata Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Menurut Yorrys, DPD melalui panitia khusus (Pansus) akan merumuskan berbagai persoalan yang muncul dalam proyek tersebut, sebelum memanggil pemerintah untuk meminta penjelasan. Setelah itu, DPD juga akan melakukan advokasi langsung ke Papua.

"Ini hal-hal yang kita mungkin rumuskan, kemudian kita akan mengundang pemerintah ke sini dan kemudian kami akan melakukan advokasi ke daerah. Saya kira mungkin itu. Jadi baru awal kita mau mulai," ujarnya.

Yorrys menjelaskan, salah satu persoalan utama dalam pembangunan di Papua ialah pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat, yang berbeda dengan sistem kepemilikan tanah di daerah lain.

"Kalau di Papua itu masih berlaku tentang hukum adat. Jadi, daerah ini satu marga yang punya ini, dengan batas-batas alami saja, dari gunung ke gunung, atau dari gunung ke pantai, atau dari gunung ke sungai dan seterusnya," kata dia.

Oleh karena itu, Yorrys menekankan bahwa pembangunan bukanlah hal yang dilarang. Namun, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari masyarakat adat yang memiliki hak atas wilayah tersebut.

"Kemudian, pembangunan yang dibangun oleh pemerintah bukan dilarang, itu wajib. Tetapi harus mendapat persetujuan dari yang memiliki hak-hak tersebut. Itu yang menjadi persoalan sampai sekarang," jelas Yorrys.

Anggota DPD RI asal Papua Filep Wamafma menambahkan bahwa masyarakat Biak juga mengkhawatirkan dampak pembangunan bandar antariksa terhadap keselamatan warga. Menurut dia, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai risiko peluncuran satelit, mengingat Biak adalah pulau kecil dengan permukiman penduduk yang tersebar.

"Apakah yang menjadi masalah, kekhawatiran ya, kekhawatiran ketika peluncuran satelit ini berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Ini yang harus dijelaskan kepada publik," kata Filep.

Selain itu, dia juga mempertanyakan manfaat ekonomi yang akan diterima masyarakat setempat apabila proyek tersebut terealisasi.

"Manfaatnya apa untuk masyarakat kita? Manfaat secara ekonominya apa? Kita sudah punya berapa contoh terhadap perusahaan-perusahaan asing di Papua, manfaatnya pasti sebagai security, cleaning service. Tapi top manajer itu kan tidak," ujarnya.

Filep mengingatkan pemerintah agar tidak menjalankan proyek dengan mengabaikan aspirasi masyarakat, karena berpotensi menimbulkan konflik sosial.

"Kalau pemerintah berkomitmen untuk membangun satelit, kita minta pemerintah jangan berhadapan dengan masyarakat saja, atau cipta kondisi untuk konflik antar masyarakat," katanya.

Dia pun meminta pemerintah melibatkan Dewan Adat Papua, gereja, tokoh intelektual, pemerintah daerah, serta DPD RI dalam pembahasan proyek tersebut.

"Kalau ada dampak negatif, lebih bagus kita pertimbangkan keselamatan manusia jauh lebih penting daripada kepentingan ekonomi," ucap Filep.

Rencana pembangunan Bandar Antariksa di Biak Diberitakan sebelumnya, pembangunan Bandar Antariksa di Kabupaten Biak Numfor akan memasuki tahap awal setelah Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menandatangani nota kesepahaman pada 13 Juni 2026.

Kerja sama tersebut meliputi penyusunan rencana pembangunan bandar antariksa, penyediaan lahan, pengurusan perizinan, pembangunan infrastruktur pendukung, penyusunan kajian dan kebijakan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Kepala BRIN Arif Satria menyebutkan bahwa wilayah Biak dipilih karena memiliki letak geografis yang strategis untuk peluncuran satelit. Rencana pembangunan bandar antariksa di Biak sebenarnya telah bergulir sejak beberapa tahun lalu. Pada Februari 2026, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov menyatakan negaranya siap berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur antariksa di Indonesia apabila pemerintah Indonesia menghendakinya. (Rls)