Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

Jakarta, Jagapapua.com- Ditengah gempuran isu Kemanusian menghatam negara, menguaknya wacana kepulangan 600 eks anggota ISIS asal Indonesia terus menguat dipermukaan. Narasi kemanusian nampak berlahan-lahan mulai tergerus dan terseret keliang lupa.

Hal itulah, yang kian tampak dipertunjukan negara dihadapan jutaan rakyat indonesia sekarang. Apalagi wanacana itu ramai disahutin oleh beberapa tokoh politik dinegri ini. Bahkan wacana tersebut, nyaris disentil mendapatkan legitimasi untuk mendukung kepulangan para mantan ISIS.

Tentu ini Patut diduga akan berpotensi mengubur segala jeritan tangis rakyat indonesia di Papua. Lantaran menguatnya posisi tawar isu tersebut.
Menurut laporan Tim Relawan Kemanusiaan, para korban pengungsi di perbukitan Papua sudah mencapai 45.000 dari jumlah total populasi keseluruhan sekitar 106.000 jiwa, korban penggungsi tersebut datang dari 13 distrik, antara lain Mapenduma, Kagayam, Mugi, Yall, Yigi, Mbua, Mbulmuyalma, Nirkuri, Inikngga, Mugi, Mam dan Dal. Sebagian besar juga terhampar mengungsi di Wamena.

Sedangankan untuk warga Nduga sendiri, berdasarkan Laporan Tim Relawan Kemanusiaan, 27 Desember 2019, mencatat 241 warga Nduga meninggal, termasuk Hendrik Lokbere, seorang pengemudi dan ajudan Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge, tertembak mati oleh aparat keamanan pada 20 Desember 2019.

Dan hampir Kematian sejumlah penggungsi tersebut disebabkan karena diserang penyakit.

Namun saja ditengah duka orang Papua, pembelaan kepada 600 anggota ISIS asal Indonesia bertebaran sana sini memenuhi ruang publik, lebih mirisnya lagi, pernyataan itu dikeluarkan oleh pemerintah yang tugas utamanya, seharusnya adalah memberantas terorisme.

Lagi-lagi makin mengkristalnya Wacana Pemulangan eks ISIS yang berpotensial mengubur derita Pelanggaran Kemanusian di Papua, harus membuat seorang Gabriel Goa angkat bicara.

Ketua PADMA Indonesia Menggelisahkan, betapa tidak beruntungnya nasib orang Papua di Nduga, sudah lebih dari 50 tahun tidak mengenyam keadilan dari negara, hidup jauh didalam ketidaksentuhan pemerintah cukup lama, lalu kemudian sekarang terusir dari tanah leluhurnya, lantaran kepintingan negara.â€Kata Gabriel kepada media JagaPapua.com, (9/2/2020).

Gabrial juga menyatakan, harusnya Pemerintah mempercepat prioritas penyelasian pelanggara HAM yang terjadi Papua. Itu dulu dituntaskan, langkah pemerintah yang di wacanakan ingin memulangkan eks ISIS itu perlu di pertimbangkan secara koperhensif, jangan sampai hal tersebut mendatangkan ancaman terhadap negara, terutama membahayakan warga negara indonesia.â€Tegas Gabriel.

Selain itu Gabriel Juga menggungkapkan, dia menduga wacana pemulangan eks ISIS ini hanya berupa bentuk untuk coba mengalihkan isu yang terselubung ditengah gencarnya jeritan suara kemanusian.

Apalagi isu pemulangan eks ISIS tersebuat, menuai pro dan kontra diruang publik, akhirnya, secara berlahan-lahan isu kemanusian mulai dilupakan oleh sejumlah rakyat indonesia.â€Tutup Gabriel.(RS)