pasang iklan
HEADLINE NEWS

Senator Mamberob Sebut Freeport di Papua Masih Banyak Tinggalkan Kemiskinan

JAKARTA, JAGAPAPUA.COM – Ditengah problem pekerja Freeport yang di PHK hingga kini nasib mereka masih terkatung-katung, mendapat atensi serius Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dalam pertemuan Pansus Papua DPD RI bersama Manajemen Freeport di ruang DPD RI pada rabu, (12/02)

Anggota DPD RI asal Provinsi Papua, Mamberob Rumakiek mengungkapkan, selama kehadiran PT Freeport di Indonesia khususnya di tanah Papua, faktanya hari ini masih meninggalkan sejumlah masalah. Ia menyebut kemiskinan, kesehatan dan kesenjangan sosial meningkat akhir-akhir ini di tanah Papua itu.

“Kehadiran Freeport sebagai salah satu perusahaan tambang emas terbesar di Papua fakta membuktikan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan itu masih nyata. Masalah kesehatan dan kemiskinan misalkan”, ungkap Mamberob dalam pertemuan Pansus Papua dan Freeport saat itu.

Dalam pantauan media jagapapua.com, pertemuan itu menuai banyak tanda tanya dari sejumlah anggota DPD RI tidak saja dari Papua, melainkan daerah lain yang ikut menyoroti. Beberapa persoalan yang mencuat dalam pertemuan itu antara lain, pekerja Freeport sebanyak 3 ribuan lebih yang di PHK namun belum mendapat kepastian positif dari pemerintah, tanah Ulayat masyarakat yang belakangan masih menulai masalah, ekonomi rakyat Papua, dan transparansi partisipasi Freeport ke Papua melalui pemerintah daerah.

Pada pemberitaan media ini sebelumnya, empat orang senator, Dr. Filep Wamafma, Mamberob Rumakiek, Yorrys Raweyai dan Pdt. Ruben Wamang menerima perwakilan dari pekerja Freeport pada minggu yang lalu. Mereka meminta Senator Papua dan Papua Barat untuk membantu memediasi guna menyelesaikan persoalan ini, dikarenakan presiden RI Joko Widodo sendiri juga telah menerima dan memberi signal tentang nasib pekerja tersebut.

Manajemen Freeport dalam pertemuan itu menjelaskan soal tenaga kerja yang di PHK tersebut, bahwa sudah ada mediasi dari PT Freeport untuk memberi kesempatan kepada mereka bekerja kembali, namun pihak pekerja masih tetap mempertahankan menolak permintaan Freeport. Karena itu, manajemen Freeport menghimbau agar para pekerja dapat mengikuti lajur hukum agar ada kepastian terhadap nasih mereka.

Freeport juga memberi tanggapan soal tudingan yang dialamatkan kepada freeport soal bantuan kepada pemerintah. Mereka mengungkapkan kalau partisipasi Freeport kepada pemerintah 1 milyar setiap daerah. Selain itu, bantuan-bantuan lain misalkan rumah sakit, dan pendidikan dengan telah menyekolahkan anak-anak Papua. Menurut Freeport data terperinci akan disampaikan kepada DPD RI untuk dipelajari/ (JP/fren)

#DPD RI#Freport

Share This Article

Related Articles

Foto: Dok. Puslapdik Kemendikbudristek
Aktivasi Rekening PIP Diperpanjang Hingga 28 Februari 2026
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma.[Foto: Tangkapan layar TVRI Papua Barat]
Dr. Filep Wamafma: Kenali Modus TPPO, Lindungi Diri dan Keluarga
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari membuka pendaftaran Mahasiswa Baru TA 2025/2026.
STIH Manokwari Buka Pendaftaran Maba S1 dan S2 TA 2025-2026
Ilustrasi Pendaftaran CPNS dan CPPPK.
Seleksi CASN Akan Dimulai, Ini Urgensi Formasi Talenta Digital
KPU PB Resmi Tutup Pendaftaran, Nihil Calon Gubernur Perseorangan. [Foto: ist]
KPU PB Resmi Tutup Pendaftaran, Cagub Perseorangan Nihil
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam kegiatan bincang bersama ASN Provinsi Papua di Jayapura, Jumat (19/5). [Foto: Dok MenPAN-RB]
MenPAN-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mei, CASN Digelar Juni

Comments (0)

Leave a Comment

ADS

TOP VIEWED

TOP COMMENTED

Editor's Pick

Liputan Video

Video Lainnya

Daftar

Gallery

TOTAL VISITORS

  • 15.678.020

LAMAN

KRITIK DAN SARAN

copyright 2026 | jagapapua.com | page rendered in 3.9950 seconds