Jaga Papua | Media Penyambung Aspirasi Rakyat

CANBERA, JAGAPAPUA.COM – Ada yang berbeda dalam pertemuan Jokowi kali ini di Australia. Jika biasanya pejabat negara saling memberi salaman satu dengan lain dengan atribut kenegaraan, tetapi kali ini peristiwa langkah terjadi ketika Ketua partai Hijau Australia, Adam Bandt memberi salaman dengan sengaja menggunakan atribut PIN bendera Bintang Kejora di bagian kiri jasnya. Pertanyaan yang muncul kala Jokowi melihat Pin itu ada apa dengan maksud menunjukan sibol perlawanan NKRI di hadapan orang nomor satu Indonesia itu.

Adam Bandt dalam pertemuan itu lantang memberi kritik pedas kepada Presiden Joko Widodo terkait berbagai persoalan yang terjadi di Papua. Permintaan itu disampaikan sebagaimana janji Jokowi terhadap Papua yang belum terselesaikan.

Ketua Partai Hijau Australia, Adam Bandt dalam satu tatap muka bersama Presiden RI, Joko Widodo. (foto-ist)

Salah satu janji Presiden Joko Widodo yakni memenuhi mengizinkan Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) berkunjung ke Papua tanpa batasan apa pun. Demikian penegasan itu disampaikan Adam Bandt, usai presiden berpidato di hadapan parlemen di Canberra pada Senin (10/2).

â€œTerima kasih atas pidato Anda (Jokowi), terima kasih telah mengangkat isu dan berkomentar tentang perubahan iklim, sekarang tolong selesaikan sesuatu tentang Papua Barat,â€ kata Bandt di parlemen seperti dikutip dari situs suaramambruk.com.

Dalam situs berita itu menuliskan, Bandt menusliskan ia bersama seorang senator dari Negara Bagian Victoria Richard di Natale hadir memberikan surat kepada Jokowi. Surat itu berisikan apresiasi mereka terhadap komitmen Jokowi yang memungkinkan memberikan akses â€œlangsung dan tidak terbatasâ€ bagi Komisioner OHCHR untuk berkunjung ke Papua pada Februari 2018 lalu.

Jokowi memang secara terbuka mengundang Komisioner OHCHR untuk berkunjung ke Papua saat menerima lawatan mantan Komisioner OHCHR Zeid Raad Al Hussein di Istana. Namun, hingga kini undangan itu belum juga terwujud. Kementerian Luar Negeri RI beberapa kali menekankan bahwa pemerintah dan kantor OHCHR masih terus memproses rencana lawatan ke Papua itu.

â€œKami meminta Anda (Jokowi) untuk merealisasikan komitmen itu. Kami juga menyambut pernyataan Anda sebelumnya yang menunjukkan bahwa Anda akan mencabut pembatasan akses bagi wartawan asing dan pemantau HAM. Kami meminta Anda mempercepat janji ini,â€ kata Bandt seperti dikutip the Guardian.

Bandt juga mendesak Jokowi membuka penyelidikan independen dan tidak memihak terhadap dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, terutama ketika demonstrasi di sejumlah wilayah di provinsi paling timur Indonesia itu terjadi sekitar Agustus 2019.

â€œKami lebih lanjut mendesak Anda untuk memerintahkan penyelidikan independen terhadap semua pelanggaran HAM yang terkait demonstrasi di Papua pada tahun lalu dengan tujuan membawa para pelaku pelanggaran tersebut ke pengadilan,â€ kata Bandt.

Australia memang merupakan salah satu negara yang kerap mengkritik pemerintah terkait situasi, kondisi dan kebijakan di Papua. Sejumlah politikus Australia bahkan kerap mendesak pemeritah Negeri Kanguru untuk turun tangan mengawasi dugaan pelanggaran HAM di Papua. (fren)